journalfront

Berita

Pertamina's PIS: Kunci Stabilitas dan Ketahanan Energi Nasional

2024-12-06

PT Pertamina International Shipping (PIS), sebagai subholding Integrated Marine Logistics Pertamina, dianggap sebagai salah satu perusahaan logistik penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan energi nasional. Hal ini tidak tanpa alasan, karena PIS mampu tetap menjaga dan memastikan pasokan energi di dalam negeri aman dan tersedia meskipun di tengah kondisi geopolitik dunia yang kompleks.

PIS: Pencetus Ketahanan Energi di Tanah Air

Peran PIS dalam Menjaga Ketahanan Energi

Pertamina International Shipping memiliki armada yang terdiri dari 320 kapal tanker dan 402 kapal pendukung. Setiap tahunnya, PIS mendistribusikan lebih dari 160 miliar liter energi ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, PIS juga mengelola LPG Terminal Tanjung Sekong, yang menyuplai 40% kebutuhan LPG nasional. Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov mengungkapkan, bahwa PIS memainkan peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi energi serta mendukung ketahanan energi nasional. Dalam kondisi geopolitik yang penuh risiko, seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, PIS tetap dapat memitigasi kondisi tersebut dan menjaga keandalan pasokan energi di Tanah Air.Dalam menghadapi tantangan geografis yang tidak sederhana sebagai negara maritim dengan lebih dari 17.000 pulau, PIS menjadi tulang punggung dalam memastikan bahwa energi dapat mencapai wilayah-wilayah terpencil. Industri pelayaran energi memainkan peran vital dalam rantai pasok energi nasional. Komoditas energi seperti minyak mentah, gas alam, batu bara dan produk energi lainnya, dari daerah penghasil ke masyarakat atau pusat pemrosesan bergantung pada industri transportasi laut. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring perkembangan ekonomi, dan infrastruktur logistik energi yang mumpuni dan merata diperlukan.

Peran PIS dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pengamat Ekonomi Energi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai, penyaluran energi di dalam negeri yang stabil dan andal bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo Subianto. PIS, sebagai bagian dari Pertamina, memiliki peran penting dalam mendukung sistem logistik energi nasional. Setiap tahunnya, PIS mengelola lebih dari 20 ribu call/voyage untuk kebutuhan energi dalam negeri. PIS adalah kunci dalam menjawab tantangan geografis Indonesia.Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, PIS harus mampu mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi hingga dua kali lipat pada 2030. Kapabilitas ini akan menjadi tulang punggung dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur logistik yang merata mulai dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia akan meningkatkan efisiensi distribusi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Penghasilan Hasil dalam Semester I 2024

PIS telah mengantarkan sebanyak 71,6 juta kilo liter (kl) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Natural Gas(LNG) ke dalam negeri sepanjang Semester I 2024. Pencapaian pada paruh pertama 2024 ini menunjukkan bahwa PIS sukses menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung aktivitas ekonomi di seluruh pelosok negeri.Dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia bisnis, PIS terus berinovasi dan berkembang. Pemerintah baru Indonesia memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan agenda pembangunan industri pelayaran dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dengan orientasi pembangunan tersebut, PIS memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional dan membantu mencapai visi Indonesia Maju 2045.

Di Jakarta, CNBC Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah berhasil menyelamatkan 26 warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam situasi yang berisiko terkena hukuman mati di negara lain. Hal ini telah disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha.

Kemlu RI: Menyelamatkan WNI dari Ancaman Hukuman

Kasus Selamatkan WNI

Saat ini, selama tahun 2024, total ada 26 warga negara Indonesia yang telah dapat kami selamatkan dari ancaman tersebut. Hal ini merupakan hasil dari upaya dan langkah-langkah yang diambil oleh Kemlu. Semua kasus ini berkaitan dengan peredaran narkotika.

Contoh salah satu kasus adalah WNI dengan inisial HML yang sebelumnya berada dalam ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Alhamdulillah, kami sudah berhasil menyelesaikan kasusnya dan mengembalikannya ke Indonesia. Ini adalah sebuah hasil yang sangat memuaskan.

Kasus Hukuman Mati di Malaysia

Tetapi, masih ada sebanyak 20 kasus hukuman mati WNI yang baru terjadi di Malaysia. Ini terdiri dari 15 kasus yang sedang ditangani oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan 5 kasus lain ditangani oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang.

Kemlu telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan keputusan Kementerian Luar Negeri mengenai pedoman penanganan WNI yang terancam hukuman mati. Kami memberikan pendampingan konselerat dan hukum kepada warga tersebut. Kami sudah siapkan pengacara untuk memberikan pendampingan dan memastikan terpenuhinya hak-hak WNI di dalam sistem hukum yang berlaku di Malaysia.

Pentingnya Pemahaman WNI

Judha sendiri mengingatkan WNI untuk selalu memahami modus-modus yang dapat mengakibatkan ancaman hukuman mati di negara lain. WNI harus tidak mudah percaya kepada orang lain yang menitipkan barang dalam perjalanan antar negara.

Contohnya, ada modus dipacarin di mana orang kemudian meminta warga tersebut untuk membawa barang tersebut ke Indonesia melalui Malaysia dan modus lainnya. Kuncinya adalah pastikan ketika kita tidak membawa barang atau titipan yang tidak kita ketahui.

Kami juga mengimbau pada WNI untuk mematuhi hukum negara setempat. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga negara Indonesia di luar negeri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, telah mengungkapkan strategi pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan. Hal ini dilakukan dengan cara menutup kebocoran dan meningkatkan efisiensi.

Solusi Kebocoran dan Pemanfaatan E-katalog

Luhut secara detil berbicara mengenai solusi kebocoran keuangan negara dengan pemanfaatan e-katalog versi terbaru. Rencana untuk meluncurkan e-katalog ini adalah pada Januari 2025 mendatang. Dengan adanya e-katalog ini, diharapkan dapat meng-cover 95% dari belanja APBN. Hal ini diharapkan dapat mengurangi inefisiensi di negeri kita."E-katalog ini akan memberikan dampak signifikan dalam mengatur dan mengontrol belanja APBN. Dengan adanya sistem ini, kita dapat mengelola dan mengawasi pembelian dengan lebih baik," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis malam (5/12/2024).

Penghematan Uang Negara

Jika penerapan e-katalog baru sesuai rencana, maka negara diprediksi bisa melakukan penghematan hingga lebih dari 40% uang negara, atau setara US$ 70 miliar. Jika efisiensi dapat dilakukan dengan baik, mungkin bisa mencapai setengah dari penghematan tersebut. Presiden memiliki keinginan untuk negara bisa tumbuh 8% secara bertahap, dan hal ini diharapkan dapat dicapai dalam 5 tahun ke depan."Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dengan mengoptimalkan penggunaan dana, kita dapat menghemat uang dan mengalokasikan ke arah yang lebih produktif," tutur Luhut.

Implementasi dan Dampak

Implementasi e-katalog ini tidak hanya akan memberikan dampak pada penghematan uang, tetapi juga akan mengubah cara kerja dan proses dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem elektronik ini, proses belanja akan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan."E-katalog akan membantu kita dalam mengelola data dan informasi dengan lebih baik. Kita dapat mengakses informasi tentang belanja dengan lebih cepat dan mudah, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik," tambah Luhut.Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan, strategi ini dianggap penting. Dengan mengatasi masalah kebocoran dan meningkatkan efisiensi, negara memiliki peluang untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan."Kita harus berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi ini dengan baik. Setiap bagian dalam pemerintahan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini," tutur Luhut dengan tegas.