Amnesty International dalam laporan terbaru mengungkapkan bahwa tindakan Israel di jalur Gaza telah mencapai batas yang mendekati genosida. Dalam laporan yang diterbitkan pada Kamis (05/12/2024), mereka menyatakan bahwa Israel telah melakukan setidaknya tiga dari lima tindakan yang dilarang oleh Konvensi Genosida 1948. Dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 05/12/2024), kita akan mempelajari lebih lanjut tentang hal ini.

Perdebatan Tentang Tindakan Israel di Jalur Gaza

Tindakan Israel: Apakah Genosida?

Amnesty International dalam laporan mereka mengidentifikasi beberapa tindakan Israel di jalur Gaza yang dianggap dapat memenuhi syarat genosida. Mereka menyebutkan bahwa Israel telah melakukan serangan serius terhadap penduduk Gaza, mengancam kehidupannya dan keamanannya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup serangan udara, serangan darat, dan pengecualianan terhadap penduduk non-militir. Hal ini membuat banyak orang menganggap bahwa Israel telah melanggar konvensi genosida.

Namun, Israel mengulas bahwa tindakan-tindakan mereka dilakukan untuk melindungi penduduk Israel dari serangan serius dari pihak Hamas. Mereka mengatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan pertahanan yang sah dan diperlukan untuk melindungi rakyat mereka. Israel juga mengulas bahwa Hamas menggunakan penduduk Gaza sebagai human shield, sehingga tindakan-tindakan mereka tidak dapat dihindari.

Perspektif Internasional:

Beberapa negara dan organisasi internasional telah mengungkapkan pandangan mereka tentang tindakan Israel di jalur Gaza. Beberapa negara menganggap bahwa Israel telah melanggar konvensi genosida dan memerlukan tindakan tindak lanjut dari organisasi internasional seperti United Nations. Namun, ada juga beberapa negara yang mendukung tindakan Israel, menganggap bahwa tindakan tersebut adalah tindakan pertahanan yang sah.

Organisasi internasional seperti United Nations juga telah mengadakan konferensi dan diskusi tentang tindakan Israel di jalur Gaza. Mereka mencoba untuk mencari solusi yang dapat mengatasi konflik dan memastikan keamanan dan kesejahteraan penduduk Gaza. Namun, konflik ini masih terus berlangsung dan belum ada solusi yang dapat diakui secara luas.

Implikasi bagi Masyarakat:

Tindakan Israel di jalur Gaza memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat di seluruh dunia. Konflik ini telah menyebabkan banyak orang meninggal dunia, termasuk banyak anak-anak dan orang tua. Konflik juga telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur di Gaza, mengakibatkan banyak penduduk menjadi rumah tangga.

Selain itu, konflik ini juga telah mengakibatkan perubahan politik dan sosial di seluruh dunia. Beberapa negara telah mengadakan demonstraksi dan protest tentang tindakan Israel di jalur Gaza. Konflik ini juga telah mengakibatkan perubahan dalam hubungan antara negara-negara, terutama antara negara-negara Islam dan negara-negara non-Islam.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam konteks ekonomi, perubahan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 hanya berlaku untuk barang mewah. Hal ini telah disepakati oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Perspektif dari Wakil Ketua DEN

Mari Elka Pangestu, sebagai wakil ketua DEN, setuju dengan rencana pengenaan PPN pada barang mewah. Menurutnya, tindakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencari keseimbangan antara penerimaan negara, keadaan dunia usaha, dan daya beli masyarakat. "Kita sih setuju dengan mencari keseimbangan yang tepat ya, antara mengenakan mungkin PPN itu dikenakan untuk barang mewah misalnya," katanya. Namun, dia belum mau berbicara secara lebih detil mengenai rencana implementasi PPN 12% untuk barang mewah. "Saya rasa detailnya nanti akan diumumkan oleh pemerintah," tambahnya.

Detail dan Usulan

Hanya saja, saat ini belum ada informasi yang lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi PPN 12% ini akan dilakukan. Namun, diketahui bahwa ada usulan mengenai adanya penerapan lebih dari 1 tarif. Namun, hal ini masih perlu lebih banyak diskusi dan perumusan.

Perspektif dari Ketua DEN

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa PPN 12% ini sudah dibicarakan dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mereka sudah sepakat mengenai hal ini. "Sudah sangat detail mengenai itu. Saya kira kami dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan juga sudah sepakat mengenai itu. Karena saya pikir akan diutamakan dulu mungkin," katanya.Dalam rangka memahami lebih lanjut mengenai perubahan PPN ini, disarankan untuk terus mengikuti perkembangan dari pemerintah. Selain itu, juga penting bagi para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dan memahami implikasi dari perubahan tersebut.