Berita
Pemprov Jakarta Menghapus Sanksi PKB & BBNKB pada 2 - 31 Desember 2024
2024-12-06
Jakarta, CNBC Indonesia - Ini adalah kabar yang sangat menguntungkan bagi warga Jakarta! Pemprov Jakarta telah dengan sungguh-sungguh mengeluarkan peraturan tentang penghapusan sanksi PKB dan BBNKB bagi warga yang telah membayar kewajiban pajak dalam periode 2 hingga 31 Desember 2024. Hal ini merupakan langkah maju dalam memberikan kemudahan bagi warga dan memfasilitasi pembayaran pajak dengan lebih mudah.

"Pemberian Kemudahan: Penghapusan Sanksi PKB di Jakarta"

Pengertian Penghapusan Sanksi

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa penghapusan sanksi merupakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak atau pendaftaran. Namun, dengan adanya peraturan ini, sanksi tersebut akan secara otomatis dihapuskan melalui sistem informasi manajemen pajak daerah. Tidak perlu warga melakukan permohonan lagi, cukup melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan.Para warga Jakarta dapat dengan gampang mengikuti prosedur ini. Mereka tidak perlu khawatir tentang keterlambatan pembayaran atau denda, karena sistem akan secara otomatis melakukan penyesuaian. Ini merupakan kebijakan yang sangat baik dan diharapkan dapat memberikan kesan positif bagi warga Jakarta.

Waktu Pelaksanaan dan Tempat

Menariknya, warga Jakarta yang sibuk bekerja pada hari Senin sampai Jumat masih memiliki kesempatan untuk membayar pajak. Karena Samsat DKI Jakarta tetap terbuka pada hari Sabtu sampai akhir 2024. Warga dapat datang ke Samsat dan melakukan pembayaran pajak dengan tenang.Layanan ekstra ini tersedia setiap Sabtu mulai 26 Oktober sampai 28 Desember 2024, dengan jam operasional dari pukul 08.00 sampai 12.00 WIB. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi warga yang memiliki waktu luang pada akhir pekan. Mereka dapat menggunakan waktu tersebut untuk mengurus urusan pajak dan mendapatkan keuntungan dari penghapusan sanksi.

Bukti Efektifitas

Morris Danny juga menekankan bahwa peraturan tersebut berlaku di semua Kantor Samsat Induk DKI Jakarta. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan kesempatan sama bagi semua warga. Dengan adanya program penghapusan sanksi ini, warga dapat lebih percaya pada sistem dan lebih愿意 (berniat) untuk membayar pajak dengan tepat.Bukti dari kebijakan ini dapat dilihat dari respon positif warga. Mereka merasa lebih puas dengan peraturan dan lebih bersemangat untuk berkontribusi bagi kota Jakarta. Program ini juga dianggap akan membantu meningkatkan kinerja sistem pajak dan mengurangi beban warga.Buruan datang ke Samsat sekarang juga dan manfaatkan program penghapusan sanksi ini. Bersama-sama, kita dapat membangun Kota Jakarta menjadi lebih baik dan lebih maju.(dpu/dpu)Saksikan video di bawah ini:Video: Jakarta Padat & Krisis Hunian, Pemerintah Upayakan Ini Bagi MBRNext ArticleBayar PBB-P2 di Jakarta Dapat Diangsur, Ini Syarat dan Ketentuannya
Giwo Rubianto Memphasiskan Melanjutkan Program Kowani
2024-12-06
Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Kowani periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024, Giwo Rubianto Wiyogo, sangat memperhatikan pentingnya agar program-program yang sudah berjalan dengan baik dapat terus diteruskan pada kepengurusan Kowani yang baru. Ia mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Nanny Hadi Tjahjanto sebagai Ketua Umum Kowani periode 2024 - 2029 dan Ibu Tantri Dyah Kiranadewi sebagai Sekretaris Jenderal Kowani periode 2024 - 2029. Di Jakarta, Kamis (5/12/2024), Giwo memberikan penjelasan lebih lanjut.

Peran dan Tanggung Jawab Kowani

Kowani selama satu dekade kepemimpinannya terus berkembang dan menjadi organisasi perempuan yang terbesar dan tertua di Indonesia. Ini mencerminkan pencapaian yang signifikan dalam menggerakkan ormas perempuan untuk lebih banyak berbuat, berdaya, dan terlibat dalam berbagai sektor. Organisasi ini memiliki 111 anggota organisasi di tingkat pusat dan lebih dari 100 juta anggota perempuan dari seluruh Indonesia.

Program-program sebelumnya seperti Gerakan Ibu Bangsa Percepatan Penurunan Stunting, Gerakan Ibu Bangsa berwakaf, Gerakan Ibu Bangsa anti tembakau/zat adiktif, Gerakan Ibu Bangsa untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Gerakan Ibu Bangsa Pemberdayaan UMKM Perempuan melalui Kowani Fair, Gerakan Ibu Bangsa Menolak LGBT di Indonesia, Gerakan Ibu Bangsa Mendorong Kepemimpinan Perempuan dan lainnya, merupakan bagian penting dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Program-program ini harus terus dilanjutkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Perkembangan Organisasi Kowani

Perkembangan organisasi Kowani selama ini sangat mengesankan. Dari jumlah anggota yang terus bertambah hingga ke berbagai program-program yang telah berhasil diimplementasikan, menunjukkan kehebatan dan daya saing organisasi tersebut. Organisasi ini telah berhasil menarik perhatian dan kepercayaan banyak orang, termasuk perempuan dari berbagai lapisan masyarakat.

Perkembangan ini juga menunjukkan pentingnya peran Kowani dalam mendorong perubahan sosial dan memberikan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya organisasi seperti Kowani, perempuan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang dan memberikan kontribusi yang signifikan.

Implementasi Program dan Dampaknya

Implementasi program-program seperti Gerakan Ibu Bangsa telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Contohnya, program Percepatan Penurunan Stunting telah membantu mengurangi angka stunting pada anak-anak. Program anti tembakau/zat adiktif juga telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kecanduan terhadap zat-zat berbahaya.

Program Pemberdayaan UMKM Perempuan melalui Kowani Fair telah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini juga telah membantu meningkatkan kepercayaan perempuan terhadap diri mereka dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi.

Perspektif dan Harapan untuk Sekarang dan Mendatang

Dengan adanya penggantian Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, terdapat perspektif baru yang dapat diharapkan. Mereka dapat membawa inovasi dan ide-ide baru untuk mengembangkan Kowani lebih lanjut. Harapan adalah bahwa Kowani dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Perspektif ini juga mencerminkan pentingnya peran perempuan dalam membangun Indonesia. Dengan adanya organisasi seperti Kowani, perempuan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan negara dan memberikan kontribusi yang signifikan.

See More
LPSK Menemui Keluarga Korban Siswa SMK Negeri 4 Semarang oleh Polisi
2024-12-06
Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan langkah penting dalam kasus peristiwa penembakan oleh oknum polisi di SMK Negeri 4 Semarang. LPSK telah menurunkan tim untuk langsung bertemu dengan keluarga korban dan juga dengan saksi. Hal ini dilakukan untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang diperlukan.

LPSK: Mengawasi dan Melindungi Korban dan Saksi

Tim LPSK dan Perjalanan Kembali ke Semarang

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengungkapkan bahwa tim tersebut telah diturunkan pada pekan lalu. Mereka berusaha untuk segera mencapai Semarang untuk bertemu dengan keluarga korban dan saksi. Ini merupakan upaya proaktif dari LPSK untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.Dalam perjalanan mereka kembali ke Semarang, LPSK tidak hanya berbicara dengan keluarga korban tetapi juga dengan Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen LPSK untuk memastikan bahwa semua aspek kasus ini dipertimbangkan dengan baik.

Hak Perlindungan dan Restitusi

Ketika bertemu dengan keluarga korban, LPSK menjelaskan tentang hak restitusi dan ganti rugi. Mereka juga menyampaikan hak perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang dimiliki oleh keluarga korban dan saksi. Ini adalah bagian penting dari peran LPSK dalam memberikan dukungan yang komprehensif.Susilaningtias menjelaskan bahwa perlindungan dilakukan secara prinsip sukarela. LPSK akan melindungi saksi dan korban apabila ada permohonan yang diajukan. Namun, hingga saat ini, LPSK belum menerima permohonan perlindungan secara resmi.

Formulir Permohonan Perlindungan

Kemarin, LPSK telah meninggalkan formulir permohonan perlindungan agar dapat diisi oleh keluarga atau kuasa hukumnya. Namun, formulir itu belum kembali ke LPSK. Ini menunjukkan bahwa masih ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa semua permohonan perlindungan dapat diterima dan diurus dengan baik.LPSK tetap berusaha untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada keluarga korban dan saksi. Mereka akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi mereka.
See More