Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam konteks ekonomi, perubahan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 hanya berlaku untuk barang mewah. Hal ini telah disepakati oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Perspektif dari Wakil Ketua DEN

Mari Elka Pangestu, sebagai wakil ketua DEN, setuju dengan rencana pengenaan PPN pada barang mewah. Menurutnya, tindakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencari keseimbangan antara penerimaan negara, keadaan dunia usaha, dan daya beli masyarakat. "Kita sih setuju dengan mencari keseimbangan yang tepat ya, antara mengenakan mungkin PPN itu dikenakan untuk barang mewah misalnya," katanya. Namun, dia belum mau berbicara secara lebih detil mengenai rencana implementasi PPN 12% untuk barang mewah. "Saya rasa detailnya nanti akan diumumkan oleh pemerintah," tambahnya.

Detail dan Usulan

Hanya saja, saat ini belum ada informasi yang lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi PPN 12% ini akan dilakukan. Namun, diketahui bahwa ada usulan mengenai adanya penerapan lebih dari 1 tarif. Namun, hal ini masih perlu lebih banyak diskusi dan perumusan.

Perspektif dari Ketua DEN

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa PPN 12% ini sudah dibicarakan dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mereka sudah sepakat mengenai hal ini. "Sudah sangat detail mengenai itu. Saya kira kami dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan juga sudah sepakat mengenai itu. Karena saya pikir akan diutamakan dulu mungkin," katanya.Dalam rangka memahami lebih lanjut mengenai perubahan PPN ini, disarankan untuk terus mengikuti perkembangan dari pemerintah. Selain itu, juga penting bagi para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dan memahami implikasi dari perubahan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang cukup kontroversial dengan memutuskan untuk meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2025 sebanyak 6,5%. Ini tindakan tersebut kemudian menjadi subjek kritikan yang cukup kuat dari berbagai pelaku usaha. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut akan memberikan beban yang cukup berat bagi para pelaku usaha. Kondisi industri saat ini masih menghadapi tekanan yang cukup tinggi, seperti yang terlihat dari PMI Manufaktur yang hingga bulan November 2025 mengalami kontraksi selama 5 bulan berturut-turut, terutama di sektor manufaktur dan PHK yang sudah mencapai jumlah pekerja melebihi 180 ribu.

Mengungkap Dampak Kenaikan UMP 6,5% bagi Pelaku Usaha

Pentingnya Kenaikan UMP

Upah Minimum Provinsi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam ekonomi. Peningkatan UMP tersebut akan berdampak langsung pada biaya operasional para pelaku usaha. Jika biaya operasional meningkat, maka kemungkinan besar perusahaan akan harus menaikkan harga produk atau jasa mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan permintaan dari konsumen, sehingga berdampak pada pendapatan perusahaan. Selain itu, kenaikan UMP juga akan mempengaruhi keuangan perusahaan secara luas. Para pelaku usaha mungkin akan harus menghemat biaya lain agar tetap dapat bertahan dalam kondisi yang semakin sulit.

Implikasi bagi Industri

Industri manufaktur merupakan sektor yang paling terpengaruh oleh kenaikan UMP ini. Kondisi PMI Manufaktur yang mengalami kontraksi selama 5 bulan berturut-turut menunjukkan bahwa industri ini sedang menghadapi kesulitan. Para produsen mungkin akan harus mengoptimalkan proses produksi agar tetap dapat menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, PHK juga sudah mencapai jumlah pekerja melebihi 180 ribu. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang bergantung pada industri ini. Jika industri ini mengalami masalah, maka banyak orang akan terpengaruh secara langsung.

Solusi yang Diharapkan dari Pemerintah

Seiring dengan penetapan UMP 2025, APINDO berharap pemerintah dapat memberikan solusi bagi para pengusaha yang tidak mampu mengimplementasikan kebijakan ini. Solusi yang diharapkan dapat berupa bantuan keuangan, program pelatihan, atau pembentukan kolaborasi antar perusahaan. Dengan solusi-solusi tersebut, para pelaku usaha dapat lebih mudah mengadaptasi dengan kenaikan UMP tersebut dan tetap dapat bertahan dalam kondisi yang semakin sulit.

Dialog dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO

Dalam dialog Shinta Zahara dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, kita dapat memahami lebih dalam mengenai dampak kenaikan UMP 6,5% bagi pelaku usaha. Bob Azam mengungkapkan bahwa para pelaku usaha perlu lebih berhati-hati dalam mengelola biaya mereka. Mereka perlu mencari cara-cara untuk mengoptimalkan proses produksi dan menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas produk atau jasa. Selain itu, Bob Azam juga mengingatkan para pelaku usaha untuk selalu berhati-hati terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Kenaikan UMP hanya salah satu contoh dari perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi bisnis mereka.