Berita
Karyawan XL Axiata Audiensi PKS DPR, Rencana Cut Massal
2024-12-05
Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan yang diadakan oleh Serikat Pekerja XL (SPXL) dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memiliki makna penting. Dalam pertemuan tersebut, SPXL mengungkapkan aspirasi karyawan XL Axiata setelah merger dengan Smartfren.

Aspirasi Karyawan Dalam Proses Merger Tercakup

Pertemuan dengan Fraksi PKS

Pertemuan ini diterima oleh tiga anggota Fraksi PKS, yaitu Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, anggota Komisi I yang mengurus Komunikasi dan Digital, Achmad Ru’yat, serta anggota Komisi IX, Muh Haris. Mereka menjadi tanggung jawab dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan merger.Para anggota Fraksi PKS memberikan perhatian dan pendampingan kepada SPXL dalam menyampaikan aspirasi karyawan. Mereka memahami ketertutupan informasi yang telah terjadi dan berusaha untuk memberikan solusi.

Ketertutupan Informasi dan Keresahan Karyawan

Ketua SPXL Mustakim menyampaikan bahwa ketertutupan informasi mengenai proses merger telah menyebabkan keresahan mendalam di kalangan karyawan. Mereka mengingat bahwa karyawan memiliki hak untuk mengetahui apa yang terjadi dengan perusahaan mereka.Karyawan merasa tak yakin tentang nasib mereka setelah merger, terutama terkait potensi penurunan benefit dan ancaman PHK. Hal ini membuat mereka merasa tidak tenang dan membutuhkan solusi segera.

Aksi Protes dan Rencana Cuti Massal

Sebagai bentuk aksi protes, SPXL mengumumkan rencana cuti massal pada Jumat, 6 Desember 2024. Mereka ingin mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui tindakan ini.Mustakim mengatakan bahwa aksi ini bukan hanya untuk mengungkapkan ketidakpuasan, tetapi juga untuk menjadi sinyal kuat agar semua pihak, termasuk pemerintah, memperhatikan nasib karyawan. Mereka meminta maaf kepada pelanggan dan pemangku kepentingan jika aksi tersebut berdampak pada gangguan layanan XL Axiata.

Permintaan Pemerintah

SPXL mendesak pemerintah untuk terlibat secara aktif dalam mengawal proses merger. Mereka berharap pemerintah dapat memastikan proses tersebut berjalan adil dan menjunjung prinsip hubungan industrial yang harmonis.Karyawan mengharapkan pemerintah untuk memastikan tidak ada penurunan manfaat dan pencegahan PHK. Mereka juga berharap proses Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tertunda dapat segera diselesaikan dan ditandatangani.Microsoft memperkenalkan versi terbaru dari Copilot, asisten AI mereka, yang akan membantu pengguna laptop dengan mengingat semua aktivitas di komputer dan memberikan rekomendasi untuk langkah selanjutnya. Diumumkan menjelang konferensi Build di Seat…
Luhut: PPN 12% untuk Barang Mewah Dikenankan oleh DEN
2024-12-05
Di Jakarta, CNBC Indonesia, pernyataan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tentang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya untuk barang-barang mewah menjadi topik yang menarik. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan hal tersebut di Istana, Kamis malam (5/12/2024). Luhut mengungkapkan bahwa keputusan ini sudah melalui perbincangan dengan DPR, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan jajaran pemerintah lainnya.

PPN 12%: Keseimbangan Ekonomi dan Masyarakat

Pertimbangan Dalam Mengambil Keputusan

DEN mendukung kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% untuk barang mewah. Hal ini dilakukan setelah melalui perbincangan yang sangat detail. Luhut mengatakan bahwa dengan mengambil keputusan ini, diutamakan prioritas tertentu. Menurutnya, proses perbincangan ini sudah dilakukan dengan baik dan dijamin akan memberikan dampak positif bagi ekonomi.Dalam perbincangan tersebut, berbagai faktor dipertimbangkan, termasuk kebutuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan keberlangsungan dunia usaha. DEN dan Luhut berusaha mencari titik keseimbangan yang tepat antara keuntungan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi dan Detail

Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa tujuan pertemuan dengan Presiden Prabowo mengenai penerapan PPN 12% adalah mencari titik keseimbangan. Mereka ingin menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha, serta penerimaan negara. Namun, DEN menolak memberikan detail pembicaraan antara pemerintah, DPR dan pihaknya.Mari Elka mengatakan bahwa rincian aturan dan implementasinya akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ini menunjukkan bahwa proses implementasi akan dilakukan dengan hati-hati dan dengan perhatian penuh terhadap berbagai aspek ekonomi.Dalam implementasi PPN 12%, diperlukan perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat. Namun, juga harus dipertimbangkan kebutuhan negara dalam mengembangkan ekonomi.Dengan adanya kebijakan PPN 12%, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi, seperti meningkatkan penerimaan negara dan memastikan keberlangsungan dunia usaha. Namun, juga harus diingat bahwa harus diatur dengan baik agar tidak terlalu mengganggu daya beli masyarakat.
See More
Apdesi Memberi penghargaan kepada Sandiaga Uno Sebagai Bapak Desa Wisata
2024-12-06
Sandiaga Salahuddin Uno (Menparekraf 2020 - 2024) telah menerima penghargaan yang sangat berarti dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Pada Selasa 3 Desember 2024, acara 'Pemberdayaan Ekonomi dan Transformasi Desa Wisata Padasuka' di Desa Padasuka, Cibinong, Cianjur, Jawa Barat, menjadi tempat untuk memberikan penghargaan tersebut. Penghargaan ini merupakan tanda dari kontribusi yang besar yang dilakukan oleh Sandiaga Uno dalam mengawasi kemajuan desa, khususnya desa-desa wisata di Indonesia.

Penghargaan yang Berharga

Wasekjen DPP Apdesi Obar Sobarna, yang mewakili Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya, menyatakan bahwa Apdesi sebagai organisasi 'bapak' dari para kepala desa seluruh Indonesia layak memberikan penghargaan seperti ini. Karena selama ini, Sandiaga Uno dianggap telah berkontribusi secara signifikan dalam mengembangkan desa-desa wisata di Indonesia. Catatan Apdesi menunjukkan bahwa Sandiaga Uno sudah berkunjung ke puluhan desa wisata di Indonesia dan melakukan pembinaan selama hampir satu periode di kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif 2020 - 2024. Pada 2021, dia mengelilingi 10 desa wisata, kemudian 50 desa wisata di tahun 2022, dan 75 desa wisata di 2023. Obar mengatakan, "Ini layak kami berikan apresiasi kepada Bapak Sandiaga Uno sebagai Bapak Desa Wisata Indonesia."

Statistik Desa di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah desa di Indonesia mencapai 81.616 desa, dan dari jumlah itu hanya 6.016 desa wisata di Indonesia. Jumlah ini masih tergolong minim dan perlu terus dikembangkan, termasuk di Desa Wisata Padasuka, Cianjur. Sandiaga Uno menganggap sektor pariwisata sebagai motor ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat. Dengan pengembangan desa-desa wisata,有望 dapat meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.

Kontribusi dalam Mengawasi Kemajuan Desa

Sandiaga Uno telah berperan aktif dalam mengawasi kemajuan desa. Melalui kunjungan ke puluhan desa wisata, pembinaan, dan pengelolaan program-par program yang berhubungan dengan pariwisata, dia telah memberikan dampak yang signifikan. Sebagai contoh, melalui pengelolaan dana dan program-par program tersebut, desa-desa wisata di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengembangkan fasilitas, dan meningkatkan daya tarik wisatawan. Hal ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan ekonomi desa, tetapi juga dalam mempromosikan kebudayaan dan keindahan daerah.

Perspektif Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai motor ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat. Dengan mengembangkan desa-desa wisata, dapat mengurangi kemiskinan di daerah-daerah tersebut dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi pariwisata. Sandiaga Uno percaya bahwa dengan pengembangan ini, dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga dapat membantu dalam melestarikan kebudayaan dan keindahan daerah.
See More