journalfront

Berita

Kapolri Listyo Sigit Prabowo: Antikorupsi di Bhayangkara

2024-12-10

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberikan arahan penting terkait penanganan kasus korupsi di institusi Bhayangkara. Hal ini merupakan perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) yang diadakan di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024), Sigit secara jelas menyampaikan pernyataan tersebut.

Perhatian Khusus terhadap Korupsi

Kita semua tahu bahwa korupsi merupakan perkara yang sangat serius dan menjadi perhatian khusus Bapak Presiden. Korupsi tidak hanya menjadi masalah bagi APH tetapi juga bagi seluruh stakeholder yang memiliki tanggung jawab bersama. Sigit dalam sambutannya mengungkapkan bahwa hal ini harus menjadi perhatian kita semua.Dalam praktiknya, masih banyak pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Ini meliputi pejabat politik hingga pemerintah. Kebocoran dalam penggunaan anggaran negara sering menjadi objek perkara rasuah. Sigit menyoroti bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelenggaraan, korupsi, penyimpangan, dan kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah kesemua tingkatan, serta pengusaha nakal yang tidak patriotis."Di satu sisi, kebocoran terhadap penggunaan anggaran negara ini bisa dilakukan upaya untuk mengurangi proteksi penduduk dan kebocoran yang ada." Sigit menambah.

Pengalaman dan Implikasi

Dalam pengalaman yang telah dialami, korupsi telah memberikan dampak negatif yang signifikan. Itu tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi negara tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Korupsi dapat menghambat perkembangan dan kemajuan suatu negara.Implikasi korupsi juga dapat terlihat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur, korupsi dapat menyebabkan pembangunan yang tidak efisien dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam bidang kesehatan, korupsi dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

Langkah-langkah Penanganan

Untuk mengatasi masalah korupsi, perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif. Pertama, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek pemerintahan. Hal ini meliputi pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan program-program.Kedua, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi. Masyarakat harus lebih peduli terhadap masalah korupsi dan berpartisipasi aktif dalam penanganannya.Ketiga, perlu adanya sanksi yang ketat bagi para pelaku korupsi. Sanksi tersebut harus足够 untuk menghambat dan mencegah pelaku korupsi dari melanggar peraturan.Reporter: Rahmat BaihaqiSumber: Merdeka.com

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa截至 2024 年 12 月 3 日，已与 NPWP 配对的 NIK 数量已达 75.939.355 个。

Temukan Informasi Lengkap Tentang Pemadanan NIK-NPWP

Pengungkapannya Tentang Jumlah NIK yang Dipadankan

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menyatakan bahwa截至 2024 年 12 月 3 日，已与 NPWP 配对的 NIK 数量已达 75.939.355 个。Adapun, jumlah itu setara dengan 99,32% dari total keseluruhan 76.460.637 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Namun, dia mengaku masih ada sekitar 521.282 NIK yang belum dipadankan. "Jadi hanya tinggal 0,68% lagi atau kurang lebih 521.000 lebih yang belum padan," kata Dwi, dikutip Detikcom, Kamis (5/12/2024).

Detail tentang Jumlah NIK yang Sudah dan Belum Dipadankan

Dari jumlah NIK yang sudah padan dengan NPWP, Dwi menuturkan bahwa sebanyak 71.34 juta NIK sudah dipadankan melalui sistem dan yang dipadankan mandiri oleh wajib pajak sekitar 4.59 juta NIK. "Jadi mudah-mudahan dengan waktu tersisa, kami tetap mengimbau teman-teman wajib pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK-NPWP," katanya.

Cara Memadankan NIK dan NPWP

Jika wajib pajak belum melakukan pemadanan, berikut ini cara memadankan NIK dan NPWP: 1. Masuk ke laman DJP Online www.pajak.go.id lalu tekan login. 2. Masukkan 16 digit NIK atau NPWP beserta kata sandi yang sesuai dan kode keamanan (captcha) yang tersedia. Setelah berhasil login, masuk ke menu utama ‘Profil’. 3. Pada menu ‘Profil’, pilih tab data lainnya. Update data berupa nomor HP, alamat email yang aktif digunakan. Jika data sudah diinput dengan benar, klik tombol ‘ubah profil’. 4. Sistem akan mengirimkan verifikasi pada nomor HP atau email yang Anda ubah. Klik tombol ‘di sini’ untuk mengirimkan kode verifikasi. 5. Cek inbox HP atau email untuk melihat kode verifikasi. Salin kode verifikasi pada kolom yang disediakan lalu klik ‘ubah profil’. 6. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan ‘Ya’ jika notifikasi sukses telah muncul. 7. Pada bagian ubah profil, Anda juga dapat melengkapi bagian data klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan anggota keluarga. 8. Jika sudah selesai update dan melengkapi profil, klik ‘ubah profil’. Sistem akan memastikan kebenaran data yang Anda input. Tekan ‘Ya’ jika yakin data yang diisi sudah sesuai.

Cara Mengecek Apakah NIK dan NPWP Sudah Padan

Guna mengetahui apakah NIK dan NPWP sudah padan, ikuti langkah-langkah berikut: 1. Masuk ke laman ereg.pajak.go.id 2. Gulir halaman ke bawah dan klik “Cek NPWP” atau dapat juga mengklik langsung di laman ereg.pajak.go.id/ceknpwp 3. Masukkan NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), dan kode captcha 4. Setelah selesai, klik “Cari” untuk mengetahui apakah NIK sudah terintegrasi dengan NPWP.(haa/haa)Saksikan video di bawah ini:Video: Balada Kenaikan PPN 12%, Diprotes Massal, Hingga Mau Ditunda

Jakarta, CNBC Indonesia – Senin (9/12/2024) terjadi peristiwa yang sangat penting. Qatar, Irak, dan Arab Saudi mengeluarkan pernyataan keras terhadap Israel setelah perampasan wilayah Dataran Tinggi Golan Suriah. Hal ini menjadi perhatian dunia.

Perspektif Qatar

Kementerian Luar Negeri Qatar menganggap serangan Israel sebagai perkembangan yang berbahaya dan merupakan serangan terhadap kedaulatan Suriah. Mereka menyebut manuver ini sebagai pelanggaran hukum internasional. "Kebijakan memaksakan keadaan yang sudah terjadi oleh pendudukan Israel akan membawa kawasan tersebut ke dalam kekerasan lebih lanjut," katanya.Persis seperti itu, Arab Saudi mengatakan tindakan Tel Aviv mengkonfirmasi pelanggaran Israel terhadap hukum internasional. Langkah ini juga menggarisbawahi tekad Tel Aviv untuk menyabotase Suriah. "Kami meminta masyarakat internasional untuk mengecam kampanye Israel dan menekankan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Arab yang diduduki," tutur Riyadh.

Perspektif Irak

Iraq juga menggemakan kritik terhadap tindakan Israel. Baghdad mengatakan Israel telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. "Irak menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas Suriah dan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan tanggung jawabnya," demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Irak.

Reaksi Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan Israel untuk merebut zona penyangga yang memisahkan Dataran Tinggi Golan. Dia mengatakan bahwa wilayah tersebut akan selalu menjadi milik Israel. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Presiden AS Donald Trump karena mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tersebut.Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa pengerahan tentara ke wilayah tersebut 'bersifat terbatas dan sementara'. "Saya menyampaikan kepada Dewan Keamanan dan menjelaskan bahwa sebagai tanggapan terhadap ancaman keamanan, kami telah mengambil tindakan terbatas dan sementara," tulis Danon di X.Pada hari Minggu, Israel segera bergerak dan merebut zona tersebut. Militer Israel juga memperingatkan warga Suriah untuk berdiam diri di rumah.Dalam keseluruhan, tindakan Israel terhadap Dataran Tinggi Golan Suriah telah mengarahkan perhatian internasional. Peristiwa ini menjadi topik yang sangat penting dan memicu reaksi dari berbagai negara.