Berita
Dialog Produsen Listrik tentang Proyek EBT dan Tantangannya
2024-12-10
PT PLN (Persero) berupaya mendukung pencapaian target swasembada energi Prabowo-Gibran dengan mempersiapkan peta jalan pembangunan jaringan tenaga listrik 103 Gigawatt dalam 15 tahun mendatang. Dari target tersebut, sekitar 75% atau 75 Gigawatt akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), dengan Ketua Umumnya Arthur Simatupang, mengungkapkan potensi sumber pembangkit energi hijau di Indonesia. Indonesia memiliki sumber panas bumi, angin, dan tenaga surya yang berlimpah di Pulau Jawa dan Sumatra, yang dapat menggantikan listrik fosil. Namun, persoalan terkait pembiayaan perbankan masih menjadi tantangan bagi produsen listrik dalam menggali proyek EBT. Oleh karena itu, APLSI mendorong pemerintah untuk memperbaiki iklim berusaha dan melakukan investasi di Indonesia. Dalam dialog Shinta Zahara dengan Arthur Simatupang, Ketua Umum APLSI, kita akan mempelajari lebih lanjut prospek dan tantangan produsen listrik dalam mengembangkan EBT. Selengkapnya simak dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 10/12/2024).

Perspektif Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

EBT menjadi kunci dalam pencapaian target swasembada energi. PT PLN (Persero) telah berupaya dengan baik dalam mempersiapkan peta jalan pembangunan jaringan tenaga listrik 103 Gigawatt. Dari total target, 75% atau 75 Gigawatt akan berasal dari EBT. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran EBT dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia di masa mendatang. Asosiasi APLSI melihat potensi besar dari sumber-sumber energi hijau di Indonesia. Sumber panas bumi, angin, dan tenaga surya yang berlimpah di Pulau Jawa dan Sumatra memiliki potensi yang besar untuk menjadi sumber daya energi terbarukan. Namun, tantangan dalam pembiayaan perbankan masih harus diatasi agar produsen listrik dapat dengan mudah menggali proyek EBT.

Indonesia memiliki keunggulan geografis yang memungkinkan untuk mengembangkan sumber daya energi terbarukan. Posisi geografis di jalur Ring of Fire memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut. Namun, upaya untuk mengimplementasikan proyek EBT tidaklah mudah. Perusahaan produsen listrik harus berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendapatkan dukungan dalam pembiayaan. Selain itu, juga perlu adanya pengembangan teknologi yang lebih canggih untuk mengoptimalisir penggunaan sumber daya energi.

Perspektif Asosiasi APLSI

APLSI sebagai asosiasi produsen listrik swasta memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan EBT. Ketua Umum Arthur Simatupang melihat potensi besar dari sumber daya energi hijau di Indonesia. APLSI mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan dalam bentuk perbaikan iklim berusaha dan investasi. Dengan upaya tersebut,有望 (diharapkan) dapat mengurangi hambatan dalam menggali proyek EBT. APLSI juga berusaha untuk mempromosikan kebijakan dan praktik yang lebih ramah lingkungan dalam industri listrik swasta. Hal ini akan membantu dalam mencapai tujuan swasembada energi.

APLSI berkomunikasi dengan berbagai stakeholder untuk mempersiapkan kondisi yang lebih baik untuk pengembangan EBT. Mereka berdiskusi dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan teknologi untuk mencari solusi bersama. Dengan kolaborasi yang baik, dapat diharapkan bahwa proyek EBT akan berjalan dengan lebih lancar dan efektif. APLSI juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya EBT dan dampaknya pada lingkungan.

Perspektif Tantangan dan Solusi

Pertanyaan terkait pembiayaan perbankan tetap menjadi tantangan utama bagi produsen listrik dalam menggali proyek EBT. Banyak proyek EBT membutuhkan dana yang cukup besar, dan perbankan seringkali cenderung lebih memilih proyek yang lebih beresiko rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap proyek EBT. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas proyek, pengembangan model pembiayaan yang lebih fleksibel, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan proyek.

Tapi, tidak hanya masalah pembiayaan saja. Ada juga tantangan dalam bidang teknis dan regulasi. Technologinya harus terus dikembangkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya energi. Selain itu, juga perlu adanya peraturan yang lebih baik dalam bidang keamanan dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan proyek EBT. Solusi-solusi ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan industri listrik swasta.

Pemerintah Jakarta: Modifikasi Cuaca untuk Antisipasi Hujan Tinggi
2024-12-10
Pada awalnya, Pemerintah Provinsi Jakarta sangat berhati-hati dalam menghadapi potensi curah hujan tinggi yang dijangkau terjadi pada periode 6 - 9 Desember 2024. Mereka mempertimbangkan melakukan modifikasi cuaca sebagai upaya preventif. Setelah mendalami paparan BMKG dalam rapat koordinasi banjir, tindakan yang perlu dijalankan saat ini adalah rekayasa cuaca. Ini merupakan langkah strategis yang diambil untuk mengantisipasi dampak curah hujan tinggi tersebut.

Pemerintah Jakarta Berupaya Mengantisipasi Curah Hujan Tinggi

Rekayasa Cuaca sebagai Upaya Antisipasi

Pemerintah Provinsi Jakarta sangat serius dalam mengimplementasikan rekayasa cuaca sebagai upaya untuk mengantisipasi curah hujan tinggi. Mereka memahami bahwa curah hujan tinggi dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan masyarakat. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk memprediksi dan mengendalikan cuaca melalui rekayasa cuaca. Ini melibatkan penggunaan teknologi dan data meteorologi untuk memberikan informasi yang akurat dan membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri.Para ahli cuaca di Pemerintah Provinsi Jakarta bekerja keras untuk mengembangkan model cuaca yang lebih akurat. Mereka menggunakan data meteorologi yang terkini dan analisis komputasi untuk memprediksi curah hujan tinggi dan memberikan peringatan sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi dampak curah hujan tinggi.

Pendanaan Langkah Antisipasi

Dalam hal pendanaan langkah antisipasi curah hujan tinggi, Pemerintah Provinsi Jakarta lebih dulu menggunakan dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD memiliki peran penting dalam menangani bencana dan mereka dapat memberikan bantuan finansial untuk mengantisipasi curah hujan tinggi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jakarta juga telah melakukan apel kesiapsiagaan bencana dan memastikan infrastruktur penanggulangan banjir dapat bekerja optimal. Ini melibatkan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur seperti saluran air, tangki air, dan sistem penanganan banjir lainnya.Pemerintah Provinsi Jakarta juga mengingatkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) harus mulai menindaklanjuti potensi penggunaan data biaya tak terduga (BTT) untuk keadaan darurat. Data BTT dapat membantu dalam mengestimasi biaya yang mungkin akan dihabiskan dalam menangani bencana dan memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan dengan efisien.

Bersinergi dengan Badan Meteorologi

Pemerintah Provinsi Jakarta mengimbau dinas-dinas terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan lainnya, untuk bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Mereka memahami bahwa sinergi antara berbagai dinas dan badan adalah kunci dalam menangani bencana. Dengan bersinergi, mereka dapat membagi tanggung jawab dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengantisipasi dan menangani curah hujan tinggi.Dalam prakteknya, dinas-dinas tersebut dapat bekerjasama dengan BMKG dalam mengumpulkan data meteorologi, memberikan informasi kepada masyarakat, dan mengambil langkah-langkah preventif. Mereka juga dapat bekerjasama dalam mengembangkan strategi dan program untuk mengantisipasi curah hujan tinggi.
See More
115 Paslon Mengajukan Gugatan Pilkada 2024 ke MK dan Jadwal Sidang Sengketa
2024-12-10
Mahkamah Konstitusi atau MK telah dengan kewaspadaan membuka layanan gugatan sengketa Pilkada 2024. Mereka menentukan batas waktu pengajuan hingga 18 Desember mendatang. Dalam waktu 3 hingga 6 Desember 2024, MK telah menerima sejumlah 115 gugatan sengketa Pilkada 2024, yang meliputi 86 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 29 paslon wali kota dan wakil wali kota. Permohonan perselisihan hasil pilkada dapat dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah ditetapkan suara hasil pilkada oleh KPU, baik di tingkat kabupaten, kota ataupun provinsi. Dan ini juga dapat dilakukan secara online atau daring.

Ketahui Langkah-langkah dan Jadwal Sengketa Pilkada di MK

Persyaratan dan Batas Waktu Pengajuan

Batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024 berbeda-beda berdasarkan provinsi. Setelah ditetapkan oleh provinsi, hanya ada 3 hari kerja yang diperbolehkan sejak itu. Ini merupakan langkah penting dalam proses perselisihan hasil pilkada.Dalam waktu tertentu, MK telah menerima 115 gugatan sengketa Pilkada 2024. Ini mencakup berbagai pasangan calon dan wakil di berbagai tingkat. Permohonan ini sangat penting untuk memastikan keadilan dalam pemilihan.

Jenis Permohonan dan Jumlahnya

Terdapat tiga jenis permohonan yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati sebanyak 161 permohonan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota sebanyak 37 permohonan, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur sebanyak 1 permohonan. Sampai Senin 9 Desember 2024 pukul 23.59 WIB, jumlah permohonan yang masuk mencapai 199 permohonan. Dari itu, 102 permohonan diajukan secara daring.Ini menunjukkan keberadaan berbagai permohonan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perselisihan hasil pilkada.

Kehadiran Tim RIDO di MK

Tim kuasa hukum Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), paslon nomor urut 1 di Pilgub Jakarta, telah menghadiri MK pada Senin 9 Desember 2024. Kehadiran ini merupakan langkah penting dalam proses pengajuan perselisihan hasil Pilgub Jakarta 2024. Mereka datang untuk konsultasi mengenai ihwal pengajuan tersebut.Batas akhir pengajuan pada Rabu 11 Desember 2024 pukul 23.59 WIB, yang menjadi titik penting dalam proses ini.
See More