Berita
Presiden Jokowi Setelah Dipecat PDIP Tidak Lagi Butuh Partai
2024-12-10
President Jokowi's political path until now remains a mystery. After leaving PDIP, he was fiercely competed for by many political parties in Indonesia. In response to this, the Executive Director of Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, believes that Jokowi no longer needs a party to thrive. He stated that Jokowi essentially does not require a party as he already has Gibran as the vice president, Kaesang as the general chairman of PSI, and Bobby as the governor of North Sumatra. Dedi said this in a short message to Liputan6.com on Tuesday (10/12/2024).

Jokowi's Political Journey and Party Status

Pilkada 2024: Jokowi's Influence Without a Party

During the 2024 Pilkada, it was noted that many regional heads asked for support, and there were many mentions of open support for the former mayor of Solo for two terms. This shows that Jokowi still has the ability to control and influence political elites in the country, from the president to cabinet members. Dedi emphasized that Jokowi has proven his ability to have an impact without relying on a party.

It is clear that Jokowi's influence extends beyond party affiliations. His leadership and decisions have an impact on various aspects of the country's political landscape.

Potential Party for Jokowi: Golkar

If Jokowi still wants to join a party, Dedi believes that Golkar is the most potential party at present. The reason is that its cooling power is very strong and there is no central figure dominating the party's movement. Dedi said, "With such a maneuver, Jokowi just needs to choose where to go. The most potential party if Jokowi wants is Golkar, besides because the portion of Golkar is quite large and there is no dominant figure in Golkar."

Golkar has the potential to provide a new platform for Jokowi to continue his political journey. Its structure and influence can play a significant role in shaping the future.

Kekuatan Politik dan Hukum

Dedi further emphasized that in terms of political strength, someone is often supported by the legal structure. It may not be Jokowi who is strong, but political elites who are too weak due to being tied to the law. Especially Jokowi has proven his ability to control the MPR, the MPRD, and the police.

This shows the complex relationship between politics and law and how it affects Jokowi's political position.

Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie: Trump's Tariff Policy dan Dunia Perdagangan
2024-12-10
Anindya menganggap bahwa tarif impor tinggi yang akan ditetapkan oleh Presiden Donald Trump terhadap beberapa negara seperti China akan mengubah lanskap perdagangan dunia. Dia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme Trump, termasuk tarif impor tinggi. "Pemerintah harus siap menghadapi kemungkinan ini," katanya.

Appresiasi Keputusan Pemerintah

Anindya juga mengapresiasi keputusan pemerintah untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra seperti Kanada, UEA, Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South. Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga dianggap penting, meskipun dengan Eropa itu lebih strategis dan tidak mudah.

Perspektif Kerugian

Menurut Anindya, salah satu kerugian yang mungkin dialami Indonesia adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Untuk melindungi pasar dan industri di negeri itu, pemerintah AS dapat menerapkan tarif Bea Masuk (BM) tinggi atau hambatan nontarif seperti alasan standardisasi produk, lingkungan, HAKI, dan lain-lain. Ini dapat mengurangi kesempatan ekspor Indonesia ke AS dan berdampak pada industri di negeri ini.

Perspektif Keuntungan

Namun, ada juga keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia. Salah satunya adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA) secara bilateral yang sebelumnya prosesnya sempat tersendat. Ini dapat membuka pasar baru bagi produk Indonesia di luar negeri dan meningkatkan ekspor. Selain itu, FTA juga dapat mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan kinerja ekonomi.
See More
Kementerian Kehakiman Korea Selatan Mengeluarkan Larangan Perjalanan bagi Presiden Yoon Suk Yeol
2024-12-10
Di Jakarta, CNBC Indonesia, peristiwa yang menarik terjadi. Kementerian Kehakiman di Selatan Korea telah dengan tegas mengeluarkan larangan perjalanan bagi Presiden Yoon Suk Yeol pada Senin 9 Desember. Hal ini terjadi setelah Yoon merilis dekrit darurat militernya pada 3 Desember lalu. Peristiwa ini sangat menarik dan memicu perhatian banyak orang.

Peristiwa Politik yang Mengguncang

Penjelasan Larangan

Kementerian Kehakiman Selatan Korea mengambil langkah tersebut karena ada alasan tertentu. Mereka menganggap bahwa situasi saat ini memerlukan tindakan seperti ini. Larangan ini tidak hanya mengarah pada perjalanan pribadi Presiden Yoon, tetapi juga memiliki implikasi politik yang cukup besar.

Hal ini menunjukkan bahwa situasi di Selatan Korea saat ini cukup rumit dan memerlukan perhatian serius. Presiden Yoon Suk Yeol harus menghadapi tantangan ini dengan bijak dan cermat.

Implikasi Politik

Implikasi politik dari larangan ini sangat luas. Ini mungkin akan mempengaruhi hubungan internasional Selatan Korea dengan negara lain. Selain itu, juga akan mempengaruhi politik domestik di Selatan Korea.

Peristiwa ini menjadi topik utama dalam berita dan dibahas oleh banyak orang. Mereka mencoba memahami dampak yang mungkin akan terjadi akibat larangan ini.

Perspektif Lain

Bagi beberapa orang, larangan ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang menganggap bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Namun, ada juga yang menganggap bahwa ini mungkin akan membuat situasi lebih rumit.

Perspektif ini menunjukkan bahwa peristiwa ini tidaklah sederhana dan memerlukan pemikiran yang lebih luas. Kita perlu melihat dari berbagai sudut untuk memahami betapa kompleksitas peristiwa ini.

See More