Pada awalnya, Pemerintah Provinsi Jakarta sangat berhati-hati dalam menghadapi potensi curah hujan tinggi yang dijangkau terjadi pada periode 6 - 9 Desember 2024. Mereka mempertimbangkan melakukan modifikasi cuaca sebagai upaya preventif. Setelah mendalami paparan BMKG dalam rapat koordinasi banjir, tindakan yang perlu dijalankan saat ini adalah rekayasa cuaca. Ini merupakan langkah strategis yang diambil untuk mengantisipasi dampak curah hujan tinggi tersebut.

Pemerintah Jakarta Berupaya Mengantisipasi Curah Hujan Tinggi

Rekayasa Cuaca sebagai Upaya Antisipasi

Pemerintah Provinsi Jakarta sangat serius dalam mengimplementasikan rekayasa cuaca sebagai upaya untuk mengantisipasi curah hujan tinggi. Mereka memahami bahwa curah hujan tinggi dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan masyarakat. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk memprediksi dan mengendalikan cuaca melalui rekayasa cuaca. Ini melibatkan penggunaan teknologi dan data meteorologi untuk memberikan informasi yang akurat dan membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri.Para ahli cuaca di Pemerintah Provinsi Jakarta bekerja keras untuk mengembangkan model cuaca yang lebih akurat. Mereka menggunakan data meteorologi yang terkini dan analisis komputasi untuk memprediksi curah hujan tinggi dan memberikan peringatan sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi dampak curah hujan tinggi.

Pendanaan Langkah Antisipasi

Dalam hal pendanaan langkah antisipasi curah hujan tinggi, Pemerintah Provinsi Jakarta lebih dulu menggunakan dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD memiliki peran penting dalam menangani bencana dan mereka dapat memberikan bantuan finansial untuk mengantisipasi curah hujan tinggi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jakarta juga telah melakukan apel kesiapsiagaan bencana dan memastikan infrastruktur penanggulangan banjir dapat bekerja optimal. Ini melibatkan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur seperti saluran air, tangki air, dan sistem penanganan banjir lainnya.Pemerintah Provinsi Jakarta juga mengingatkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) harus mulai menindaklanjuti potensi penggunaan data biaya tak terduga (BTT) untuk keadaan darurat. Data BTT dapat membantu dalam mengestimasi biaya yang mungkin akan dihabiskan dalam menangani bencana dan memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan dengan efisien.

Bersinergi dengan Badan Meteorologi

Pemerintah Provinsi Jakarta mengimbau dinas-dinas terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan lainnya, untuk bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Mereka memahami bahwa sinergi antara berbagai dinas dan badan adalah kunci dalam menangani bencana. Dengan bersinergi, mereka dapat membagi tanggung jawab dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengantisipasi dan menangani curah hujan tinggi.Dalam prakteknya, dinas-dinas tersebut dapat bekerjasama dengan BMKG dalam mengumpulkan data meteorologi, memberikan informasi kepada masyarakat, dan mengambil langkah-langkah preventif. Mereka juga dapat bekerjasama dalam mengembangkan strategi dan program untuk mengantisipasi curah hujan tinggi.