Berita
BUMN Minta DPR Batasi Pembangunan Smelter Nikel di Indonesia
2024-12-06
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam sebuah pernyataan yang menarik, Holdings BUMN Industri Pertambangan MIND ID telah meminta dukungan dari DPR untuk mengatur pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel baru di Indonesia. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap bahwa kondisi over supply produk nikel saat ini dapat menyebabkan harga menjadi tidak stabil dan merugikan industri.

Penjelasan Singkat

Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, mengungkapkan bahwa jika smelter nikel kelas dua terus dibangun di Indonesia, maka suplai nikel jenis NPI dan FeNi akan semakin membludak dan harga produksinya tidak akan ekonomis lagi. Mereka berharap adanya dukungan dari sisi tata kelola dan pembatasan jumlah smelter yang dilakukan.Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membeberkan akan mengkaji ulang rencana moratorium atau pembatasan operasi smelter nikel di Indonesia. Hal ini dikarenakan smelter nikel dengan jenis RKEF sudah terlalu banyak dan mempertimbangkan kebutuhan industri.Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan bahwa saat ini mereka akan mengkaji kembali rencana moratorium smelter yang mengolah nikel kadar rendah di Indonesia. Mereka harus mempertimbangkan kebutuhan industri dan pasokan nikel hasil smelter RKEF di Indonesia.Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menambahkan bahwa sebelumnya mereka pernah mempertimbangkan untuk melakukan pembatasan atau moratorium smelter nikel RKEF di Indonesia, tetapi saat ini masih dalam tahap evaluasi.Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), komoditas nikel Indonesia ini menjadi yang terbesar ke-1 di dunia atau setara dengan 23% cadangan di dunia. Nikel memiliki total sumber daya 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam, dengan cadangan 5,2 miliar ton bijih dan 57 juta ton logam. Wilayah yang belum dieksplorasi atau greenfield juga masih ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.Dalam kesempatan tersebut, banyak perhatian diberikan pada masalah ini dan banyak pihak yang berpartisipasi dalam perdebatan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini bagi industri nikel di Indonesia.
Tetapkan PPN 12% untuk Barang Mewah, Target Pajak Prabowo 2025
2024-12-06
Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah penting dalam meneken Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 yang berkaitan dengan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Ini menjadi dasar bagi pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang APBN 2025.

Target Penerimaan Pajak Presiden Prabowo Subianto

Dalam Perpres tersebut, ditetapkan bahwa target penerimaan pajak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun depan adalah sebesar Rp 2.490,9 triliun. Dari total ini, pendapatan pajak dalam negeri seperti PPN dan PPnBM mencapai Rp 945,12 triliun, PPh sebesar Rp 1.209,27 triliun, PPB Rp 27,1 triliun, dan pajak lain sebesar Rp 7,79 triliun. Sementara itu, bea dan cukai sebesar Rp 301,60 triliun.Untuk PPN secara rinci, dalam negeri ditetapkan senilai Rp 609,04 triliun, dan PPN impor Rp 308,74 triliun. Untuk PPnBM dalam negeri senilai Rp 10,78 triliun, dan PPnBM impor sebesar Rp 5,82 triliun. Selain itu, PPN/PPnBM lainnya sebesar Rp 10,71 triliun.

Peningkatan PPN 12% untuk Barang Mewah

Kemarin, Kamis (5/12/2024), diumumkan oleh DPR RI di Istana Negara bahwa kenaikan PPN 12% hanya akan berlaku bagi barang mewah seperti rumah, kendaraan, dan lainnya yang masuk ke dalam kategori barang dikenakan PPnBM. Hal ini merupakan langkah yang penting dalam mengatur anggaran dan pajak.

Implikasi dan Perubahan dalam Anggaran

Perubahan tersebut dalam anggaran akan memiliki dampak yang signifikan bagi berbagai sektor ekonomi. Misalnya, peningkatan PPN pada barang mewah dapat mempengaruhi harga dan permintaan pasar. Namun, juga perlu dipertimbangkan dampak lain seperti dampak pada industri dan masyarakat secara keseluruhan.Dengan perubahan ini, pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap efisien dan efektif. Hal ini melibatkan perencanaan yang baik dan pengawasan yang cermat terhadap penggunaan anggaran.

Perspektif Ekonomi dan Politik

Dalam konteks ekonomi, perubahan dalam anggaran dan pajak ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Politiknya juga akan berhubungan dengan bagaimana pemerintah menjelaskan dan menjelaskan perubahan tersebut kepada masyarakat.Pemerintah perlu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat tentang dampak perubahan ini dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini akan membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program-program yang dijalankan.
See More
Polisi dirawat RS Bhayangkara Polri sejak 2 Desember 2024 untuk observasi kejiwaan(The police is being treated at RS Bhayangkara Polri since December 2, 2024 for mental observation)
2024-12-06
Saat ini, peristiwa yang menarik adalah bahwa NP sedang dirawat di RS Bhayangkara Polri sejak 2 Desember 2024. Hal ini dilakukan untuk observasi kejiwaan. “Sampai saat ini masih kami observasi,” kata seseorang yang berperan dalam situasi ini.

Penelitian Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya juga sedang melakukan penelitian terkait NP. Mereka sedang memeriksa NP terkait dugaan pembunuhan terhadap ibunya. “Yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik, dan pemeriksaan para saksi-saksi saat ini sedang berjalan,” ujar Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Bambang Satriawan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (2/12).Bambang menambahkan bahwa tersangka NP adalah anggota Polres Metro Bekasi dengan pangkat Aipda. Dalam penelitian ini, mereka memeriksa berbagai aspek, seperti perilaku, keterlibatan, dan potensi kriminalitas. Mereka ingin memastikan bahwa semua aspek yang relevan diperiksa dengan teliti.Dalam penelitian terhadap pelanggaran kode etik, mereka memeriksa apakah NP telah melanggar aturan etis yang berlaku. Ini termasuk aspek seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Mereka juga memeriksa perilaku NP dalam lingkungan kerja dan apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan kecurangan atau tindakan yang tidak sesuai.Para saksi-saksi juga menjadi kunci dalam penelitian ini. Mereka memberikan wawasan dan informasi yang penting tentang kejadian tersebut. Polda Metro Jaya sedang melakukan pemantauan dan pengumpulan data dari para saksi-saksi untuk memahami lebih lanjut tentang situasi.Dalam setiap tahap penelitian, tim polisi bekerja dengan tekun dan cermat. Mereka ingin memastikan bahwa hasil penelitian tersebut akurat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan yang sesuai.Dalam kesimpulan, penelitian Polda Metro Jaya terhadap NP merupakan upaya untuk memecahkan kasus dan memastikan keadilan. Mereka berusaha untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi.
See More