Berita
Tetapkan PPN 12% untuk Barang Mewah, Target Pajak Prabowo 2025
2024-12-06
Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah penting dalam meneken Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 yang berkaitan dengan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Ini menjadi dasar bagi pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang APBN 2025.
Target Penerimaan Pajak Presiden Prabowo Subianto
Dalam Perpres tersebut, ditetapkan bahwa target penerimaan pajak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun depan adalah sebesar Rp 2.490,9 triliun. Dari total ini, pendapatan pajak dalam negeri seperti PPN dan PPnBM mencapai Rp 945,12 triliun, PPh sebesar Rp 1.209,27 triliun, PPB Rp 27,1 triliun, dan pajak lain sebesar Rp 7,79 triliun. Sementara itu, bea dan cukai sebesar Rp 301,60 triliun.Untuk PPN secara rinci, dalam negeri ditetapkan senilai Rp 609,04 triliun, dan PPN impor Rp 308,74 triliun. Untuk PPnBM dalam negeri senilai Rp 10,78 triliun, dan PPnBM impor sebesar Rp 5,82 triliun. Selain itu, PPN/PPnBM lainnya sebesar Rp 10,71 triliun.Peningkatan PPN 12% untuk Barang Mewah
Kemarin, Kamis (5/12/2024), diumumkan oleh DPR RI di Istana Negara bahwa kenaikan PPN 12% hanya akan berlaku bagi barang mewah seperti rumah, kendaraan, dan lainnya yang masuk ke dalam kategori barang dikenakan PPnBM. Hal ini merupakan langkah yang penting dalam mengatur anggaran dan pajak.Implikasi dan Perubahan dalam Anggaran
Perubahan tersebut dalam anggaran akan memiliki dampak yang signifikan bagi berbagai sektor ekonomi. Misalnya, peningkatan PPN pada barang mewah dapat mempengaruhi harga dan permintaan pasar. Namun, juga perlu dipertimbangkan dampak lain seperti dampak pada industri dan masyarakat secara keseluruhan.Dengan perubahan ini, pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap efisien dan efektif. Hal ini melibatkan perencanaan yang baik dan pengawasan yang cermat terhadap penggunaan anggaran.Perspektif Ekonomi dan Politik
Dalam konteks ekonomi, perubahan dalam anggaran dan pajak ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Politiknya juga akan berhubungan dengan bagaimana pemerintah menjelaskan dan menjelaskan perubahan tersebut kepada masyarakat.Pemerintah perlu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat tentang dampak perubahan ini dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini akan membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program-program yang dijalankan.