journalfront

Berita

Luhut, Chatib, dan Mari Elka: Obrolan DEN dengan Prabowo di Istana

2024-12-06

Presiden Prabowo Subianto berhadapan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini yang cukup lama, mulai dari pukul 16.00 WIB hingga sekitar pukul 18.30 WIB, menjadi titik temu untuk membahas berbagai isu strategis ekonomi.

Diskusi Ekonomi Strategis di Istana Merdeka

Berdasarkan Isu Daya Beli Masyarakat

Dalam pertemuan tersebut, banyak dibahas mengenai isu daya beli masyarakat. Chatib Basri menyatakan bahwa tadi mereka membahas isu-isu yang sangat penting terkait daya beli kelas menengah. Mereka juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil dan dilakukan untuk mengantisipasi masalah daya beli ini. Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa diskusi juga mencakup langkah-langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah, seperti menjaga daya beli dan bagaimana belanja pemerintah bisa mendukung pertumbuhan di akhir tahun maupun di awal tahun.

Strategi untuk Peningkatan Penerimaan Negara

DEN dan pemerintah juga membahas mengenai soal upaya untuk peningkatan penerimaan negara. Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan daya beli di satu sisi, tetapi juga competitiveness dari industri di sisi lain. Mereka mempertimbangkan bagaimana cara menjaga daya saing, menurunkan biaya-biaya untuk investasi yang selama ini dianggap mengganggu iklim investasi. Karena Indonesia ingin tumbuh di atas 5%, maka isu-isu terkait dengan daya saing, investasi, dan bagaimana menjaga iklim investasi menjadi sangat penting.

Quick Wins dari Presiden Prabowo Subianto

Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa pihaknya tadi menyampaikan ada 53 quick wins dari Presiden Prabowo Subianto yang segera bisa diumumkan secara bertahap. Misalnya seperti penanganan air polution di Jakarta, yang akan segera diumumkan. Selain itu, masalah mengenai e-Katalog untuk efisiensi belanja pemerintah, tahapan pertumbuhan ekonomi menuju target pertumbuhan 8% dalam 5 tahun, dan juga digitalisasi menyoal government technology juga menjadi bagian penting dari quick wins tersebut. Luhut mengatakan bahwa keinginan Presiden untuk kita bisa tumbuh 8% secara bertahap, itu kita akan bisa capai dalam 5 tahun ke depan. Kombinasi-kombinasi tadi dengan digitalisasi, semua data yang ada di pemerintahan dan kementerian dan institusi pemerintahan itu segera akan dilakukan.

Ini adalah kesempatan yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Kalsel. Mereka telah berhasil mendorong 2 penghargaan lainnya, yaitu Top Digital Implementation 2024 Bintang 4 (sangat baik), dan Top Digital Awards 2024 on Dedicated Internet Network (SMART). Prosesi penyerahan penghargaan tersebut dilakukan oleh Chief Organizer and Chief Editor IT Works, M Lutfi Handayani sekaligus Ketua Pelaksana TDA Awards 2024 kepada Plt Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Penghargaan sebagai Tanda Kemudahan

Dalam sambutan yang diberikan, Lutfi mengungkapkan bahwa Award ini diberikan kepada instansi pemerintah atau korporasi yang dinilai berhasil dalam implementasi dan pemanfaatan teknologi digital. "Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong peningkatan kualitas implementasi dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia, serta mendukung program pembangunan pemerintah kita terutama terkait dengan percepatan transformasi digital," kata Lutfi.Ini adalah bukti bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan menerima penghargaan ini, mereka menunjukkan kehebatan dalam mengimplementasikan teknologi digital dan memberikan pelayanan yang lebih baik.

Perluasan Pemanfaatan IT dalam Birokrasi

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat komitmen peningkatan pemanfaatan IT dalam birokrasi di lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel. Hal ini menjadi penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah melakukan upaya membangun transformasi digital di Kalsel untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, serta memudahkan masyarakat."Penghargaan ini adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat," kata Muslim. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel berdedikasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja.

Penghargaan sebagai Bukti Komitmen

Tak hanya sebatas itu, Muslim juga mengungkapkan bahwa Penghargaan Top Leader in Digital Implementation yang sudah didapatkan adalah bukti nyata komitmen Plt Gubernur Kalsel, Muhidin dalam mendukung transformasi digital di Banua. "Hari ini Plt Gubernur Kalsel, Muhidin mendapatkan penghargaan Top Leader on Digital Implementation. Atas penghargaan yang diterima oleh Plt Gubernur ini, ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi upaya tranformasi digital Kalsel agar capaiannya bisa lebih meningkat," pungkasnya.Ini menunjukkan bahwa Plt Gubernur Kalsel memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital di wilayahnya. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan transformasi digital yang lebih tinggi.

Di Jakarta, setelah lebih dari 1 bulan sejak jajaran Kabinet Merah Putih dilantik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa masih ada banyak pembantu di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tim Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa ada 16 menteri maupun kepala lembaga yang belum melaporkan LHKPN, termasuk wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri. Seperti yang dikatakan Budi di Jakarta, Rabu 4 Desember 2024, dari 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor.

Imporansi LHKPN dalam Pencegahan Korupsi

Budi menekankan bahwa lembaga antirasuah terbuka untuk membantu para penyelenggara negara, terutama yang mengalami kendala dalam mencantumkan LHKPN. "Kepatuhan LHKPN merupakan instrumen penting sebagai langkah awal pencegahan korupsi, melalui transparansi harta kekayaan para penyelenggara negara."

Persentase Pejabat yang Telah Melaporkan LHKPN

Selain itu, Budi membeberkan bahwa dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, 6 sudah lapor dan 9 lainnya belum melaporkan kepada KPK. Total ada 124 pejabat Kabinet Merah Putih yang wajib lapor, dan 72 sudah lapor sedangkan 52 belum lapor. Artinya, 58 persen Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya.

Pejabat yang Belum Melaporkan LHKPN

Ada 52 pejabat jajaran Kabinet Merah Putih yang belum menyerahkan LHKPN. Untuk mengetahui siapa 5 menteri terkaya di Kabinet Prabowo-Gibran, silahkan simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini. Dalam rangkaian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai kondisi pejabat-pejabat tersebut dan dampaknya terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.Para pejabat yang belum melaporkan LHKPN perlu segera melakukan laporan tersebut. Tenggat waktu yang diberikan adalah 3 bulan sejak pelantikan. Dengan segera melaporkan LHKPN, dapat membantu meningkatkan transparansi dan kualitas pemerintahan.