journalfront

Berita

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel dalam Transformasi Digital dan Penghargaan Top Leader

2024-12-06

Ini adalah kesempatan yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Kalsel. Mereka telah berhasil mendorong 2 penghargaan lainnya, yaitu Top Digital Implementation 2024 Bintang 4 (sangat baik), dan Top Digital Awards 2024 on Dedicated Internet Network (SMART). Prosesi penyerahan penghargaan tersebut dilakukan oleh Chief Organizer and Chief Editor IT Works, M Lutfi Handayani sekaligus Ketua Pelaksana TDA Awards 2024 kepada Plt Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Penghargaan sebagai Tanda Kemudahan

Dalam sambutan yang diberikan, Lutfi mengungkapkan bahwa Award ini diberikan kepada instansi pemerintah atau korporasi yang dinilai berhasil dalam implementasi dan pemanfaatan teknologi digital. "Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong peningkatan kualitas implementasi dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia, serta mendukung program pembangunan pemerintah kita terutama terkait dengan percepatan transformasi digital," kata Lutfi.Ini adalah bukti bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan menerima penghargaan ini, mereka menunjukkan kehebatan dalam mengimplementasikan teknologi digital dan memberikan pelayanan yang lebih baik.

Perluasan Pemanfaatan IT dalam Birokrasi

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat komitmen peningkatan pemanfaatan IT dalam birokrasi di lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel. Hal ini menjadi penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah melakukan upaya membangun transformasi digital di Kalsel untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, serta memudahkan masyarakat."Penghargaan ini adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat," kata Muslim. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel berdedikasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja.

Penghargaan sebagai Bukti Komitmen

Tak hanya sebatas itu, Muslim juga mengungkapkan bahwa Penghargaan Top Leader in Digital Implementation yang sudah didapatkan adalah bukti nyata komitmen Plt Gubernur Kalsel, Muhidin dalam mendukung transformasi digital di Banua. "Hari ini Plt Gubernur Kalsel, Muhidin mendapatkan penghargaan Top Leader on Digital Implementation. Atas penghargaan yang diterima oleh Plt Gubernur ini, ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi upaya tranformasi digital Kalsel agar capaiannya bisa lebih meningkat," pungkasnya.Ini menunjukkan bahwa Plt Gubernur Kalsel memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital di wilayahnya. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan transformasi digital yang lebih tinggi.

Di Jakarta, setelah lebih dari 1 bulan sejak jajaran Kabinet Merah Putih dilantik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa masih ada banyak pembantu di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tim Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa ada 16 menteri maupun kepala lembaga yang belum melaporkan LHKPN, termasuk wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri. Seperti yang dikatakan Budi di Jakarta, Rabu 4 Desember 2024, dari 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor.

Imporansi LHKPN dalam Pencegahan Korupsi

Budi menekankan bahwa lembaga antirasuah terbuka untuk membantu para penyelenggara negara, terutama yang mengalami kendala dalam mencantumkan LHKPN. "Kepatuhan LHKPN merupakan instrumen penting sebagai langkah awal pencegahan korupsi, melalui transparansi harta kekayaan para penyelenggara negara."

Persentase Pejabat yang Telah Melaporkan LHKPN

Selain itu, Budi membeberkan bahwa dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, 6 sudah lapor dan 9 lainnya belum melaporkan kepada KPK. Total ada 124 pejabat Kabinet Merah Putih yang wajib lapor, dan 72 sudah lapor sedangkan 52 belum lapor. Artinya, 58 persen Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya.

Pejabat yang Belum Melaporkan LHKPN

Ada 52 pejabat jajaran Kabinet Merah Putih yang belum menyerahkan LHKPN. Untuk mengetahui siapa 5 menteri terkaya di Kabinet Prabowo-Gibran, silahkan simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini. Dalam rangkaian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai kondisi pejabat-pejabat tersebut dan dampaknya terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.Para pejabat yang belum melaporkan LHKPN perlu segera melakukan laporan tersebut. Tenggat waktu yang diberikan adalah 3 bulan sejak pelantikan. Dengan segera melaporkan LHKPN, dapat membantu meningkatkan transparansi dan kualitas pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan penting dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini berfokus pada quick wins yang dapat dicapai pemerintah dalam jangka pendek dan menengah. Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah solusi kebocoran keuangan negara dan pemanfaatan e-Katalog.

Presiden dan DEN Berdiskusi Solusi Ekonomi

Pertemuan di Istana Merdeka

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan yang sangat signifikan dengan Dewan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka. Hal ini menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap isu-isu ekonomi dan kebutuhan untuk mencari solusi cepat. Pertemuan ini menjadi titik temu bagi para ahli ekonomi untuk berdiskusi dan mencari cara-cara untuk mengoptimalkan keuangan negara.Dalam pertemuan tersebut, banyak topik dibahas, salah satunya adalah solusi kebocoran keuangan. Kebocoran keuangan merupakan masalah yang serius yang harus diatasi dengan segera. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

E-Katalog: Solusi untuk Menghemat Keuangan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa e-Katalog versi terbaru, yakni 6.0, akan diluncurkan bulan depan atau Januari 2025. E-Katalog ini dianggap memiliki potensi besar untuk menghemat keuangan negara dan mengurangi kebocoran.Jika e-Katalog ini dapat teralisasi, maka pemerintah diharapkan bisa menghemat kebocoran yang mencapai 35-40% atau lebih dari 40%. Hal ini setara dengan US$ 70 miliar (Rp318 T, kurs: Rp 15.900/US$). Jika pemerintah dapat mengefisienkan keuangan ini, maka kemungkinan untuk mencapai pertumbuhan 8% secara bertahap dalam 5 tahun ke depan menjadi lebih tinggi.

Bukti Efektivitas E-Katalog

Menurut Luhut, e-Katalog ini akan mampu menekan dan menghemat keuangan negara. Dengan menggunakan e-Katalog, proses belanja APBN dapat menjadi lebih efisien dan transparan. Ini akan membantu mengurangi inefisiensi di negeri kita dan memastikan bahwa keuangan negara digunakan dengan bijak.Contohnya, e-Katalog dapat membantu mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa belanja dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ini juga akan memudahkan pengawasan dan pengendalian keuangan agar tidak terjadi kebocoran lagi. Dengan adanya e-Katalog, pemerintah dapat lebih efektif mengelola keuangan dan mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik.