Berita
Infografis: 52 Pejabat Kabinet Merah Putih & 5 Menteri Terkaya LHKPN Belum Lapor
2024-12-06
Di Jakarta, setelah lebih dari 1 bulan sejak jajaran Kabinet Merah Putih dilantik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa masih ada banyak pembantu di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tim Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa ada 16 menteri maupun kepala lembaga yang belum melaporkan LHKPN, termasuk wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri. Seperti yang dikatakan Budi di Jakarta, Rabu 4 Desember 2024, dari 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor.

Imporansi LHKPN dalam Pencegahan Korupsi

Budi menekankan bahwa lembaga antirasuah terbuka untuk membantu para penyelenggara negara, terutama yang mengalami kendala dalam mencantumkan LHKPN. "Kepatuhan LHKPN merupakan instrumen penting sebagai langkah awal pencegahan korupsi, melalui transparansi harta kekayaan para penyelenggara negara."

Persentase Pejabat yang Telah Melaporkan LHKPN

Selain itu, Budi membeberkan bahwa dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, 6 sudah lapor dan 9 lainnya belum melaporkan kepada KPK. Total ada 124 pejabat Kabinet Merah Putih yang wajib lapor, dan 72 sudah lapor sedangkan 52 belum lapor. Artinya, 58 persen Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya.

Pejabat yang Belum Melaporkan LHKPN

Ada 52 pejabat jajaran Kabinet Merah Putih yang belum menyerahkan LHKPN. Untuk mengetahui siapa 5 menteri terkaya di Kabinet Prabowo-Gibran, silahkan simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini. Dalam rangkaian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai kondisi pejabat-pejabat tersebut dan dampaknya terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.Para pejabat yang belum melaporkan LHKPN perlu segera melakukan laporan tersebut. Tenggat waktu yang diberikan adalah 3 bulan sejak pelantikan. Dengan segera melaporkan LHKPN, dapat membantu meningkatkan transparansi dan kualitas pemerintahan.
Luhut: E-Katalog 6.0 Menekan Kebocoran Negara Rp318 T
2024-12-06
Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan penting dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini berfokus pada quick wins yang dapat dicapai pemerintah dalam jangka pendek dan menengah. Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah solusi kebocoran keuangan negara dan pemanfaatan e-Katalog.

Presiden dan DEN Berdiskusi Solusi Ekonomi

Pertemuan di Istana Merdeka

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan yang sangat signifikan dengan Dewan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka. Hal ini menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap isu-isu ekonomi dan kebutuhan untuk mencari solusi cepat. Pertemuan ini menjadi titik temu bagi para ahli ekonomi untuk berdiskusi dan mencari cara-cara untuk mengoptimalkan keuangan negara.Dalam pertemuan tersebut, banyak topik dibahas, salah satunya adalah solusi kebocoran keuangan. Kebocoran keuangan merupakan masalah yang serius yang harus diatasi dengan segera. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

E-Katalog: Solusi untuk Menghemat Keuangan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa e-Katalog versi terbaru, yakni 6.0, akan diluncurkan bulan depan atau Januari 2025. E-Katalog ini dianggap memiliki potensi besar untuk menghemat keuangan negara dan mengurangi kebocoran.Jika e-Katalog ini dapat teralisasi, maka pemerintah diharapkan bisa menghemat kebocoran yang mencapai 35-40% atau lebih dari 40%. Hal ini setara dengan US$ 70 miliar (Rp318 T, kurs: Rp 15.900/US$). Jika pemerintah dapat mengefisienkan keuangan ini, maka kemungkinan untuk mencapai pertumbuhan 8% secara bertahap dalam 5 tahun ke depan menjadi lebih tinggi.

Bukti Efektivitas E-Katalog

Menurut Luhut, e-Katalog ini akan mampu menekan dan menghemat keuangan negara. Dengan menggunakan e-Katalog, proses belanja APBN dapat menjadi lebih efisien dan transparan. Ini akan membantu mengurangi inefisiensi di negeri kita dan memastikan bahwa keuangan negara digunakan dengan bijak.Contohnya, e-Katalog dapat membantu mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa belanja dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ini juga akan memudahkan pengawasan dan pengendalian keuangan agar tidak terjadi kebocoran lagi. Dengan adanya e-Katalog, pemerintah dapat lebih efektif mengelola keuangan dan mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik.
See More
Krisis Otomotif: Pekerja Mogok Tolak PHK dan Penutupan Pabrik di Jerman dan RI
2024-12-06
Pada Jakarta, CNBC Indonesia, peristiwa mogok pekerja di pabrik mobil Volkswagen (VW) menjadi perhatian utama. Para pekerja akan kembali melakukan aksi mogok pada Senin, 9 Desember mendatang. Serikat pekerja mengklaim aksi ini untuk melawan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik di Jerman.

"Aksi Mogok Pekerja: Dampak pada Industri Mobil di Jerman dan Indonesia"

Pengertian Aksi Mogok

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (5/12/2024), serikat pekerja IG Metall mengumumkan para pekerja akan berhenti bekerja selama empat jam di sembilan lokasi berbeda. Ini merupakan aksi mogok "peringatan" di seluruh negeri, dua kali lebih lama dari putaran pertama aksi industrial pada awal Desember. "Kami sekarang akan meningkatkan upaya kami pada tanggal 9 Desember dan dengan demikian meningkatkan tekanan pada perusahaan di meja perundingan," kata negosiator IG Metall Thorsten Groeger, seperti dikutip Reuters, Jumat (6/12/2024).Dalam aksi mogok ini, ribuan karyawan VW juga diperkirakan akan menghadiri rapat umum di Wolfsburg, tempat kantor pusat VW, sebelum dimulai negosiasi. Pejabat serikat pekerja telah memberi isyarat bahwa pekerja dapat meningkatkan tekanan jika tidak ada kesepakatan yang dicapai selama negosiasi minggu depan, yang akan mengarah pada pemogokan yang lebih lama dan bahkan mungkin tanpa akhir.

Implikasi bagi Industri Mobil

Aksi mogok kerja tersebut bertepatan dengan putaran pembicaraan berikutnya antara Volkswagen dan perwakilan buruh mengenai langkah-langkah pemotongan biaya. Menurut perusahaan, langkah ini sangat penting untuk tetap kompetitif terhadap kenaikan biaya dan pesaing asing. Volkswagen pada Kamis mengatakan manajemen dan perwakilan pekerja masih berdialog untuk mengembangkan solusi jangka panjang yang layak, yang harus menyeimbangkan stabilitas ekonomi dan mengamankan prospek pekerjaan.Sementara CEO Volkswagen Group Oliver Blume pada hari Rabu membela keputusannya sebagai hal yang perlu dilakukan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. "Manajemen tidak dapat beroperasi ‘di dunia fantasi’," katanya.Krisis di produsen mobil terbesar di Eropa telah melanda Jerman saat ketidakpastian ekonomi dan pergolakan politik di negeri itu, serta kekacauan yang lebih luas di antara para produsen mobil di kawasan tersebut. Sektor mobil Eropa sedang dalam kekacauan, dengan ribuan pekerjaan dipertaruhkan di produsen mobil dan pemasok mereka. Semuanya menderita akibat melemahnya pasar di benua itu dan penerimaan kendaraan listrik yang lebih lambat dari yang diharapkan.Dalam konteks Indonesia, peristiwa ini juga memiliki implikasi. Mobil-mobil Volkswagen yang ada di Indonesia mungkin juga akan dipengaruhi oleh situasi di Jerman. Namun, belum jelas sejauh mana dampaknya akan terjadi.
See More