journalfront

Berita

Tetapkan PPN 12% untuk Barang Mewah, Target Pajak Prabowo 2025

2024-12-06

Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah penting dalam meneken Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 yang berkaitan dengan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Ini menjadi dasar bagi pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang APBN 2025.

Target Penerimaan Pajak Presiden Prabowo Subianto

Dalam Perpres tersebut, ditetapkan bahwa target penerimaan pajak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun depan adalah sebesar Rp 2.490,9 triliun. Dari total ini, pendapatan pajak dalam negeri seperti PPN dan PPnBM mencapai Rp 945,12 triliun, PPh sebesar Rp 1.209,27 triliun, PPB Rp 27,1 triliun, dan pajak lain sebesar Rp 7,79 triliun. Sementara itu, bea dan cukai sebesar Rp 301,60 triliun.Untuk PPN secara rinci, dalam negeri ditetapkan senilai Rp 609,04 triliun, dan PPN impor Rp 308,74 triliun. Untuk PPnBM dalam negeri senilai Rp 10,78 triliun, dan PPnBM impor sebesar Rp 5,82 triliun. Selain itu, PPN/PPnBM lainnya sebesar Rp 10,71 triliun.

Peningkatan PPN 12% untuk Barang Mewah

Kemarin, Kamis (5/12/2024), diumumkan oleh DPR RI di Istana Negara bahwa kenaikan PPN 12% hanya akan berlaku bagi barang mewah seperti rumah, kendaraan, dan lainnya yang masuk ke dalam kategori barang dikenakan PPnBM. Hal ini merupakan langkah yang penting dalam mengatur anggaran dan pajak.

Implikasi dan Perubahan dalam Anggaran

Perubahan tersebut dalam anggaran akan memiliki dampak yang signifikan bagi berbagai sektor ekonomi. Misalnya, peningkatan PPN pada barang mewah dapat mempengaruhi harga dan permintaan pasar. Namun, juga perlu dipertimbangkan dampak lain seperti dampak pada industri dan masyarakat secara keseluruhan.Dengan perubahan ini, pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap efisien dan efektif. Hal ini melibatkan perencanaan yang baik dan pengawasan yang cermat terhadap penggunaan anggaran.

Perspektif Ekonomi dan Politik

Dalam konteks ekonomi, perubahan dalam anggaran dan pajak ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Politiknya juga akan berhubungan dengan bagaimana pemerintah menjelaskan dan menjelaskan perubahan tersebut kepada masyarakat.Pemerintah perlu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat tentang dampak perubahan ini dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini akan membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program-program yang dijalankan.

Saat ini, peristiwa yang menarik adalah bahwa NP sedang dirawat di RS Bhayangkara Polri sejak 2 Desember 2024. Hal ini dilakukan untuk observasi kejiwaan. “Sampai saat ini masih kami observasi,” kata seseorang yang berperan dalam situasi ini.

Penelitian Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya juga sedang melakukan penelitian terkait NP. Mereka sedang memeriksa NP terkait dugaan pembunuhan terhadap ibunya. “Yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik, dan pemeriksaan para saksi-saksi saat ini sedang berjalan,” ujar Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Bambang Satriawan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (2/12).Bambang menambahkan bahwa tersangka NP adalah anggota Polres Metro Bekasi dengan pangkat Aipda. Dalam penelitian ini, mereka memeriksa berbagai aspek, seperti perilaku, keterlibatan, dan potensi kriminalitas. Mereka ingin memastikan bahwa semua aspek yang relevan diperiksa dengan teliti.Dalam penelitian terhadap pelanggaran kode etik, mereka memeriksa apakah NP telah melanggar aturan etis yang berlaku. Ini termasuk aspek seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Mereka juga memeriksa perilaku NP dalam lingkungan kerja dan apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan kecurangan atau tindakan yang tidak sesuai.Para saksi-saksi juga menjadi kunci dalam penelitian ini. Mereka memberikan wawasan dan informasi yang penting tentang kejadian tersebut. Polda Metro Jaya sedang melakukan pemantauan dan pengumpulan data dari para saksi-saksi untuk memahami lebih lanjut tentang situasi.Dalam setiap tahap penelitian, tim polisi bekerja dengan tekun dan cermat. Mereka ingin memastikan bahwa hasil penelitian tersebut akurat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan yang sesuai.Dalam kesimpulan, penelitian Polda Metro Jaya terhadap NP merupakan upaya untuk memecahkan kasus dan memastikan keadilan. Mereka berusaha untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi.

Presiden Prabowo Subianto berhadapan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini yang cukup lama, mulai dari pukul 16.00 WIB hingga sekitar pukul 18.30 WIB, menjadi titik temu untuk membahas berbagai isu strategis ekonomi.

Diskusi Ekonomi Strategis di Istana Merdeka

Berdasarkan Isu Daya Beli Masyarakat

Dalam pertemuan tersebut, banyak dibahas mengenai isu daya beli masyarakat. Chatib Basri menyatakan bahwa tadi mereka membahas isu-isu yang sangat penting terkait daya beli kelas menengah. Mereka juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil dan dilakukan untuk mengantisipasi masalah daya beli ini. Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa diskusi juga mencakup langkah-langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah, seperti menjaga daya beli dan bagaimana belanja pemerintah bisa mendukung pertumbuhan di akhir tahun maupun di awal tahun.

Strategi untuk Peningkatan Penerimaan Negara

DEN dan pemerintah juga membahas mengenai soal upaya untuk peningkatan penerimaan negara. Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan daya beli di satu sisi, tetapi juga competitiveness dari industri di sisi lain. Mereka mempertimbangkan bagaimana cara menjaga daya saing, menurunkan biaya-biaya untuk investasi yang selama ini dianggap mengganggu iklim investasi. Karena Indonesia ingin tumbuh di atas 5%, maka isu-isu terkait dengan daya saing, investasi, dan bagaimana menjaga iklim investasi menjadi sangat penting.

Quick Wins dari Presiden Prabowo Subianto

Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa pihaknya tadi menyampaikan ada 53 quick wins dari Presiden Prabowo Subianto yang segera bisa diumumkan secara bertahap. Misalnya seperti penanganan air polution di Jakarta, yang akan segera diumumkan. Selain itu, masalah mengenai e-Katalog untuk efisiensi belanja pemerintah, tahapan pertumbuhan ekonomi menuju target pertumbuhan 8% dalam 5 tahun, dan juga digitalisasi menyoal government technology juga menjadi bagian penting dari quick wins tersebut. Luhut mengatakan bahwa keinginan Presiden untuk kita bisa tumbuh 8% secara bertahap, itu kita akan bisa capai dalam 5 tahun ke depan. Kombinasi-kombinasi tadi dengan digitalisasi, semua data yang ada di pemerintahan dan kementerian dan institusi pemerintahan itu segera akan dilakukan.