Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah terkait aturan libur pekerja, di mana MK menyatakan bahwa ketentuan libur 1 hari dalam 1 minggu dalam UU Cipta Kerja melanggar konstitusi.

Aturan Libur Pekerja Diubah Menjadi 2 Hari Seminggu

Putusan MK Mengenai Aturan Libur Pekerja

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa ketentuan "istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu" yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dan Pasal 81 angka 25 Lampiran UU Ciptaker, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, MK mengubah bunyi pasal tersebut menjadi "2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu".Gugatan uji materi UU Ciptaker diajukan oleh perwakilan Partai Buruh dan serikat pekerja lainnya. Mereka menggugat puluhan pasal dalam undang-undang tersebut, dan MK mengabulkan sebagian gugatan mereka, serta mengubah 21 pasal yang ada di UU Ciptaker.

Dampak Putusan MK Bagi Pekerja

Dengan adanya putusan MK ini, para pekerja di Indonesia akan mendapatkan jaminan libur 2 hari dalam seminggu, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang hanya 1 hari. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan dan kualitas hidup para pekerja.Selain itu, putusan MK ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperjuangkan hak-hak pekerja yang lebih baik. Dengan adanya jaminan libur yang lebih memadai, diharapkan para pekerja dapat memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan melakukan aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Reaksi Pihak-Pihak Terkait

Putusan MK ini tentunya mendapat tanggapan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pekerja, pengusaha, maupun pemerintah. Perwakilan Partai Buruh dan serikat pekerja lainnya yang mengajukan gugatan menyambut baik keputusan ini, karena dianggap sebagai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja.Di sisi lain, beberapa pengusaha menyatakan kekhawatiran bahwa putusan MK ini akan berdampak pada produktivitas dan efisiensi usaha. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keputusan ini merupakan upaya untuk menjamin kesejahteraan pekerja, yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia.

Implementasi Putusan MK

Dengan adanya putusan MK ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus segera melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan terkait libur pekerja. Hal ini tentunya akan membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, agar implementasinya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak.Selain itu, MK juga menegaskan bahwa putusan ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan melakukan revisi terhadap UU Ciptaker, sehingga aturan libur pekerja yang baru dapat segera diterapkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di Indonesia.