Berita
Memperkuat Kolaborasi Antara Ombudsman dan Perbankan Demi Layanan Publik yang Lebih Baik
2024-11-01
Dalam upaya memperkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun hubungan kolaboratif antara lembaga pengawas dan penyedia layanan, guna memastikan penerapan prinsip-prinsip Good Governance secara efektif.

Menjawab Tuntutan Masyarakat di Era Digital

Peran Ombudsman dalam Pengawasan Layanan Publik

Ombudsman Republik Indonesia berperan sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan. Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian, menegaskan bahwa Ombudsman tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip Good Governance secara efektif.

Komitmen BRI dalam Memberikan Layanan Terbaik

Andrijanto, Direktur Retail Funding and Distribution BRI, mengungkapkan bahwa BRI telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk dengan mengembangkan saluran pengaduan digital melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan sistem pelacakan pengaduan, sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan. "BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance," ujar Andrijanto.

Peningkatan Penggunaan Layanan Digital

Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66% dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan. Andrijanto berharap kolaborasi antara BRI dan Ombudsman dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Sinergi Lembaga Publik dan Sektor Perbankan

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.Dengan demikian, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.
Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja di Tengah Arus Perubahan: Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian Tuntutan Partai Buruh
2024-11-01
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa keadilan masih ada setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan partainya bersama sejumlah serikat buruh lainnya. Ia menyoroti bahwa kesembilan hakim konstitusi memiliki suara yang bulat dalam mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh, serta memerintahkan DPR dan pemerintah untuk segera menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja di Tengah Arus Perubahan

Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian Tuntutan Partai Buruh

Dalam putusan yang diucapkan pada Jumat (1/11/2024), Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian konstitusionalitas 21 norma pasal di dalam UU Ciptaker. Hal ini merupakan angin segar bagi Partai Buruh dan serikat buruh yang telah berjuang keras untuk mempertahankan hak-hak pekerja. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, menyatakan rasa haru dan apresiasi atas putusan MK yang tidak memiliki dissenting opinion (pendapat bereda) dari para hakim.Putusan MK ini menunjukkan bahwa keadilan masih dapat diraih melalui jalur hukum. Partai Buruh dan serikat buruh telah menempuh jalan gerakan dan jalan hukum untuk memperjuangkan kepentingan pekerja. Kini, mereka berharap agar DPR dan pemerintah dapat menghormati dan menjalankan amanat putusan MK dengan baik, tanpa menafsirkan selain yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah.

Perintah Mahkamah Konstitusi untuk Menyusun UU Ketenagakerjaan yang Baru

Selain mengabulkan sebagian permohonan uji materi, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan DPR dan pemerintah untuk segera menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Menurut Said Iqbal, perintah ini harus dilaksanakan paling lambat dalam dua tahun ke depan.Hal ini menjadi penting karena dalam Omnibus Law (UU Ciptaker) saat ini, nasib para pekerja diatur oleh pemilik modal. Said Iqbal menegaskan bahwa hal ini tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan pekerja. Oleh karena itu, ia berharap agar DPR dan pemerintah dapat menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang benar-benar memprioritaskan hak-hak dan kesejahteraan pekerja.

Harapan Presiden Prabowo untuk Menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam kesempatan ini, Said Iqbal juga menyampaikan harapannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Ia meminta agar Presiden Prabowo dapat membantu dan menghormati rakyat, khususnya para pekerja yang telah mendapatkan keadilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.Said Iqbal menegaskan bahwa jalan hukum telah ditempuh oleh Partai Buruh dan serikat buruh, dan kini mereka berharap agar putusan MK dapat dihormati dan dijalankan dengan baik. Ia berharap agar Presiden Prabowo tidak menafsirkan putusan MK secara berbeda, melainkan dapat mendukung dan membantu rakyat untuk mendapatkan hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang.
See More
Menjaga Stabilitas Inflasi, Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
2024-11-01
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan Oktober 2024 terjadi inflasi di Indonesia sebesar 0,08% (mtm) atau inflasi 1,71% (yoy). Ekonom Bank CIMB Niaga, Mika Martumpal menyebutkan berakhirnya tren deflasi di Oktober 2024 menjadi cermin mulai stabilnya inflasi RI dengan angka inflasi masih berada direntang target Bank Indonesia yakni dikisaran plus minus 3%. Namun demikian sejumlah sentimen global terkait pelemahan ekonomi China hingga volatilitas nilai tukar harus tetap diwaspadai karena dapat berimbas ke ekonomi dan catatan inflasi RI.

Stabilitas Inflasi RI, Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Inflasi Terkendali, Cermin Stabilitas Ekonomi

Catatan inflasi yang positif di bulan Oktober 2024 mencerminkan keberhasilan pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas tingkat harga. Angka inflasi yang berada di kisaran target Bank Indonesia menunjukkan bahwa laju kenaikan harga-harga di Indonesia dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi, mengingat kondisi ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian.Stabilnya inflasi RI memberikan sinyal positif bagi iklim investasi dan daya beli masyarakat. Dengan inflasi yang terkendali, konsumen dapat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau, sementara para investor dapat merencanakan proyeksi biaya dan pendapatan dengan lebih pasti. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.

Menjaga Inflasi, Kunci Stabilitas Ekonomi Makro

Pengendalian inflasi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia. Ketika inflasi dapat dikendalikan, maka berbagai indikator ekonomi lainnya, seperti nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi, cenderung berada dalam kondisi yang sehat dan terkendali.Stabilitas ekonomi makro yang terjaga akan memberikan kepercayaan bagi para pelaku ekonomi, baik domestik maupun asing, untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan produktivitas, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan Inflasi di Tengah Gejolak Global

Meskipun inflasi RI saat ini berada dalam kondisi yang terkendali, pemerintah dan otoritas moneter harus tetap waspada terhadap berbagai sentimen global yang dapat mempengaruhi stabilitas harga di dalam negeri. Pelemahan ekonomi China, volatilitas nilai tukar, dan ketidakpastian geopolitik merupakan beberapa faktor eksternal yang harus diperhatikan.Gejolak di pasar global dapat berdampak pada harga komoditas, arus modal, dan kepercayaan investor. Hal ini pada akhirnya dapat memicu tekanan inflasi di dalam negeri. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta kebijakan yang responsif dan antisipatif, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas inflasi di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Sinergi Kebijakan, Kunci Stabilitas Inflasi Jangka Panjang

Untuk menjaga stabilitas inflasi dalam jangka panjang, diperlukan sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah harus terus menjaga disiplin anggaran, mengendalikan defisit, dan mengelola utang secara prudent. Sementara itu, Bank Indonesia harus tetap menjalankan kebijakan moneter yang kredibel dan konsisten, termasuk dalam menjaga nilai tukar yang stabil.Selain itu, upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional juga menjadi penting. Investasi di sektor-sektor strategis, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat membantu memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi gejolak global.Dengan sinergi kebijakan yang efektif dan upaya peningkatan daya saing ekonomi, Indonesia diharapkan dapat menjaga stabilitas inflasi dalam jangka panjang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
See More