Presiden Prabowo Subianto mengundang para ketua umum partai politik (ketum parpol) ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (1/11/2024). Pertemuan ini dihadiri oleh para petinggi partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mempersiapkan Langkah Strategis untuk Masa Depan Bangsa

Membahas Prioritas Pemerintahan Baru

Pertemuan di Istana Kepresidenan ini merupakan langkah awal Presiden Prabowo untuk menyatukan visi dan misi para pemimpin partai politik pendukungnya. Sebagai kepala negara, Prabowo ingin memastikan bahwa seluruh elemen pemerintahan berada dalam satu arah yang jelas dan terkoordinasi. Agenda utama pertemuan ini diduga kuat adalah membahas prioritas-prioritas pemerintahan baru yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan.Berbagai isu strategis nasional, seperti pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta pembangunan infrastruktur, diperkirakan menjadi topik utama dalam pertemuan ini. Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa seluruh partai politik pendukungnya memiliki pemahaman yang sama dan siap untuk bersinergi dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

Menyusun Strategi Politik Jangka Panjang

Selain membahas prioritas pemerintahan, pertemuan ini juga diperkirakan akan membahas strategi politik jangka panjang. Sebagai kepala negara, Prabowo menyadari pentingnya membangun kekuatan politik yang solid dan stabil untuk mendukung agenda-agenda pemerintahannya.Dalam pertemuan ini, Prabowo kemungkinan besar akan meminta masukan dan dukungan dari para ketua umum partai politik. Mereka akan berdiskusi mengenai langkah-langkah strategis untuk memperkuat koalisi, meningkatkan komunikasi politik, serta mengembangkan platform kebijakan yang dapat menarik simpati masyarakat.Dengan membangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan partai politik pendukung, Prabowo berharap dapat menciptakan stabilitas politik yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Mempersiapkan Transisi Pemerintahan yang Mulus

Pertemuan ini juga dapat dilihat sebagai upaya Prabowo untuk mempersiapkan transisi pemerintahan yang mulus dari periode sebelumnya. Sebagai presiden baru, Prabowo ingin memastikan bahwa seluruh elemen pemerintahan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien.Dengan melibatkan para ketua umum partai politik, Prabowo dapat memperoleh masukan dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan lancar. Selain itu, pertemuan ini juga dapat menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan partai politik pendukung.Melalui koordinasi yang erat, Prabowo berharap dapat menghindari gejolak politik yang dapat menghambat proses pembangunan dan reformasi yang dicanangkan dalam program pemerintahannya.

Memperkuat Kolaborasi Antar Partai Politik

Pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi antar partai politik. Sebagai presiden yang didukung oleh koalisi partai-partai besar, Prabowo menyadari pentingnya memelihara hubungan yang harmonis dan saling mendukung di antara para pemimpin partai.Dengan mempertemukan para ketua umum partai, Prabowo dapat mendorong terjadinya dialog, pertukaran ide, dan pembahasan isu-isu strategis secara terbuka. Hal ini diharapkan dapat memupuk rasa saling percaya dan komitmen bersama untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional.Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan partai politik pendukung juga akan memperkuat legitimasi dan dukungan politik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran di masa mendatang.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian besar permohonan buruh terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemerintah akan segera melakukan revisi berbagai aturan sesuai dengan amar putusan MK tersebut.

Pemerintah Siap Menyesuaikan Aturan Terkait Pengupahan

Komunikasi Intensif dengan Pemangku Kepentingan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa dalam jangka pendek, penyesuaian perubahan peraturan terkait dengan pengupahan akan dikomunikasikan antara Kementerian Ketenagakerjaan, buruh, dan pengusaha. Pemerintah akan mengikuti apa yang telah diputuskan oleh MK dan memastikan aturan pengupahan dapat segera diselesaikan pada November 2024.

Memperjelas Konsep Penghidupan yang Layak

Airlangga menjelaskan bahwa sebenarnya persoalan pengupahan yang dipermasalahkan terkait dengan frasa "penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" di UU Cipta Kerja telah didetailkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Dalam PP tersebut, telah dimasukkan komponen indeks tertentu dalam perhitungan pengupahan yang dikaitkan dengan kehidupan layak. Namun, MK menilai bahwa definisi tersebut perlu diperjelas lagi.

Fokus pada Penetapan Upah Minimum

Saat ini, fokus utama pemerintah adalah pada regulasi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang harus selesai dilakukan pada November 2024. Pemerintah akan segera mempelajari lebih detail amar putusan dan pertimbangan MK untuk melakukan revisi aturan lainnya yang terkait.

Memperkuat Peran Dewan Pengupahan Daerah

Salah satu poin penting dalam putusan MK adalah perlunya keterlibatan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan. Hal ini menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan pengupahan yang lebih komprehensif.

Memperjelas Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja

MK juga menyatakan bahwa mekanisme pemutusan hubungan kerja harus dilakukan melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak-hak pekerja/buruh.

Memperkuat Perlindungan Hak Pekerja/Buruh

Putusan MK lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan prioritas pembayaran hak-hak pekerja/buruh, struktur dan skala upah yang proporsional, serta pengaturan upah di atas upah minimum yang harus melibatkan serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja/buruh.