journalfront

Berita

Luhut: PPN 12% untuk Barang Mewah Dikenankan oleh DEN

2024-12-05

Di Jakarta, CNBC Indonesia, pernyataan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tentang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya untuk barang-barang mewah menjadi topik yang menarik. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan hal tersebut di Istana, Kamis malam (5/12/2024). Luhut mengungkapkan bahwa keputusan ini sudah melalui perbincangan dengan DPR, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan jajaran pemerintah lainnya.

PPN 12%: Keseimbangan Ekonomi dan Masyarakat

Pertimbangan Dalam Mengambil Keputusan

DEN mendukung kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% untuk barang mewah. Hal ini dilakukan setelah melalui perbincangan yang sangat detail. Luhut mengatakan bahwa dengan mengambil keputusan ini, diutamakan prioritas tertentu. Menurutnya, proses perbincangan ini sudah dilakukan dengan baik dan dijamin akan memberikan dampak positif bagi ekonomi.Dalam perbincangan tersebut, berbagai faktor dipertimbangkan, termasuk kebutuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan keberlangsungan dunia usaha. DEN dan Luhut berusaha mencari titik keseimbangan yang tepat antara keuntungan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi dan Detail

Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa tujuan pertemuan dengan Presiden Prabowo mengenai penerapan PPN 12% adalah mencari titik keseimbangan. Mereka ingin menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha, serta penerimaan negara. Namun, DEN menolak memberikan detail pembicaraan antara pemerintah, DPR dan pihaknya.Mari Elka mengatakan bahwa rincian aturan dan implementasinya akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ini menunjukkan bahwa proses implementasi akan dilakukan dengan hati-hati dan dengan perhatian penuh terhadap berbagai aspek ekonomi.Dalam implementasi PPN 12%, diperlukan perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat. Namun, juga harus dipertimbangkan kebutuhan negara dalam mengembangkan ekonomi.Dengan adanya kebijakan PPN 12%, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi, seperti meningkatkan penerimaan negara dan memastikan keberlangsungan dunia usaha. Namun, juga harus diingat bahwa harus diatur dengan baik agar tidak terlalu mengganggu daya beli masyarakat.

Sandiaga Salahuddin Uno (Menparekraf 2020 - 2024) telah menerima penghargaan yang sangat berarti dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Pada Selasa 3 Desember 2024, acara 'Pemberdayaan Ekonomi dan Transformasi Desa Wisata Padasuka' di Desa Padasuka, Cibinong, Cianjur, Jawa Barat, menjadi tempat untuk memberikan penghargaan tersebut. Penghargaan ini merupakan tanda dari kontribusi yang besar yang dilakukan oleh Sandiaga Uno dalam mengawasi kemajuan desa, khususnya desa-desa wisata di Indonesia.

Penghargaan yang Berharga

Wasekjen DPP Apdesi Obar Sobarna, yang mewakili Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya, menyatakan bahwa Apdesi sebagai organisasi 'bapak' dari para kepala desa seluruh Indonesia layak memberikan penghargaan seperti ini. Karena selama ini, Sandiaga Uno dianggap telah berkontribusi secara signifikan dalam mengembangkan desa-desa wisata di Indonesia. Catatan Apdesi menunjukkan bahwa Sandiaga Uno sudah berkunjung ke puluhan desa wisata di Indonesia dan melakukan pembinaan selama hampir satu periode di kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif 2020 - 2024. Pada 2021, dia mengelilingi 10 desa wisata, kemudian 50 desa wisata di tahun 2022, dan 75 desa wisata di 2023. Obar mengatakan, "Ini layak kami berikan apresiasi kepada Bapak Sandiaga Uno sebagai Bapak Desa Wisata Indonesia."

Statistik Desa di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah desa di Indonesia mencapai 81.616 desa, dan dari jumlah itu hanya 6.016 desa wisata di Indonesia. Jumlah ini masih tergolong minim dan perlu terus dikembangkan, termasuk di Desa Wisata Padasuka, Cianjur. Sandiaga Uno menganggap sektor pariwisata sebagai motor ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat. Dengan pengembangan desa-desa wisata,有望 dapat meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.

Kontribusi dalam Mengawasi Kemajuan Desa

Sandiaga Uno telah berperan aktif dalam mengawasi kemajuan desa. Melalui kunjungan ke puluhan desa wisata, pembinaan, dan pengelolaan program-par program yang berhubungan dengan pariwisata, dia telah memberikan dampak yang signifikan. Sebagai contoh, melalui pengelolaan dana dan program-par program tersebut, desa-desa wisata di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengembangkan fasilitas, dan meningkatkan daya tarik wisatawan. Hal ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan ekonomi desa, tetapi juga dalam mempromosikan kebudayaan dan keindahan daerah.

Perspektif Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai motor ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat. Dengan mengembangkan desa-desa wisata, dapat mengurangi kemiskinan di daerah-daerah tersebut dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi pariwisata. Sandiaga Uno percaya bahwa dengan pengembangan ini, dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga dapat membantu dalam melestarikan kebudayaan dan keindahan daerah.

Di Jakarta, CNBC Indonesia, sebuah peristiwa penting terjadi. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berkunjung ke Istana Negara dan mengusulkan agar tarif kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebutkan beberapa barang mewah seperti mobil, apartemen, hingga rumah mewah. Prabowo sedang mempertimbangkan untuk mengambil keputusan tersebut.

Perubahan PPN pada Barang Mewah: Dampak yang Besar

Barang Mewah yang Dipertimbangkan

Mobil mewah, apartemen mewah, dan rumah mewah merupakan barang-barang yang menjadi fokus perhatian. Mereka dianggap sebagai barang mewah karena memiliki nilai yang tinggi dan kualitas yang premium. Jika tarif PPN naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025, maka harga untuk barang-barang ini akan mengalami perubahan.

Untuk barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat, tarif PPN masih 11%. Ini menunjukkan perbedaan dalam pengaturan pajak untuk berbagai jenis barang.

Perubahan Harga Rumah Mewah

Berikut adalah simulasi sederhana harga rumah mewah setelah harga PPN naik. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017, rumah yang masuk sebagai salah satu objek PPnBM memiliki tarif PPnBM yang bervariasi. Untuk hunian mewah seperti rumah mewah, kondominuim, apartemen, hingga town house, tarif PPnBM 20% berlaku.

Contohnya, jika sebuah perusahaan atau developer menjual rumah mewah seharga Rp 20 miliar. Saat tarif PPN masih 11%, nilai PPN adalah 11% x Rp20.000.000.000 = Rp2.200.000.000 dan nilai PPnBM adalah 20% x Rp20.000.000.000 = Rp4.000.000.000. Harga rumah di tangan konsumen setelah kena pajak adalah Rp 26,2 miliar.

Tetapi jika tarif PPN naik menjadi 12%, nilai PPN menjadi 12% x Rp20.000.000.000 = Rp2.400.000.000 dan nilai PPnBM tetap Rp4.000.000.000. Harga rumah di tangan konsumen setelah kena pajak menjadi Rp 26,4 miliar. Ada perubahan harga sekitar Rp 2 miliar atau setara 0,76%.

Implikasi bagi Pengusaha dan Konsumen

Jika Prabowo benar-benar memutuskan untuk mengimplementasikan tarif multitarif PPN 12% khusus untuk barang-barang mewah, maka akan ada dampak yang signifikan bagi pengusaha dan konsumen. Untuk pengusaha, mereka harus mengadjusti harga produk mereka untuk menghadapi kenaikan pajak. Sedangkan bagi konsumen, harga barang-barang mewah yang mereka beli akan menjadi lebih mahal.

Namun, perlu dipertimbangkan juga dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. Peningkatan harga barang mewah dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.