Pada awal perdagangan tahun 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan signifikan. IHSG membuka perdagangan dengan kenaikan hampir 2% dan mencapai level psikologis penting. Penguatan ini didukung oleh sektor keuangan dan saham-saham blue chip. Meskipun pekan lalu mengalami penurunan drastis, BEI berencana untuk mengadakan pertemuan dengan pelaku pasar untuk mencari solusi jangka pendek.
Peningkatan Signifikan IHSG pada Senin Pertama Januari 2025
Pada hari Senin, 3 Januari 2025, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memulai perdagangan dengan lonjakan positif yang mencolok. IHSG membuka perdagangan di angka 6.370,79, naik 1,6%. Dalam dua menit pertama, nilai transaksi mencapai Rp 1,03 triliun melibatkan 1,14 miliar saham dalam 59 ribu kali transaksi. Beberapa menit setelah pembukaan, IHSG terus menanjak hingga mencapai 6.400,34, atau kenaikan 2,07%. Semua sektor mengalami penguatan, dengan sektor keuangan menjadi pemimpin utama. Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) melesat hampir 5%, sementara Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Central Asia (BBCA) juga menguat lebih dari 2% dan 3% masing-masing. Selain itu, saham-saham seperti Barito Renewables Energy (BREN), Chandra Asri Pacific (TPIA), dan Telkom Indonesia (TLKM) juga berkontribusi besar pada penguatan IHSG. Lonjakan ini merupakan perbaikan dari penutupan perdagangan Jumat lalu yang anjlok 3,31% di level 6.270,60.
Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengumumkan bahwa BEI akan mengadakan pertemuan dengan para pelaku pasar pada Senin, 3 Maret 2025, untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam jangka pendek. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kebijakan terkait short selling, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas indeks dan mempertahankan kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia.
Berita ini memberikan harapan baru bagi pasar modal Indonesia. Kenaikan IHSG yang signifikan menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, pasar masih memiliki potensi untuk pulih. Langkah-langkah yang diambil oleh BEI dan OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas dan membangun kepercayaan investor. Ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi dinamika pasar.
Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan dapat membawa manfaat signifikan bagi pasar modal Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, yakin bahwa lembaga ini akan memberikan dampak positif pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Meski ada penurunan IHSG setelah peluncuran Danantara, Erick menekankan bahwa hal tersebut memerlukan waktu untuk menunjukkan efek positifnya. "Kita tidak bisa melawan persepsi negatif seketika, tetapi kita akan membuktikannya," ujarnya.
Transparansi dalam pengelolaan Danantara menjadi kunci untuk memperbaiki persepsi pasar. Erick menjelaskan bahwa faktor eksternal, seperti kebijakan ekonomi AS, juga berpengaruh pada pelemahan IHSG. Namun, ia optimistis bahwa transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset strategis negara oleh Danantara akan meningkatkan kepercayaan publik. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menambahkan bahwa 12 perusahaan BUMN dan anak usahanya yang tergabung dalam Danantara mencapai kapitalisasi pasar sebesar Rp1.893 triliun, atau sekitar 15% dari total kapitalisasi pasar. Kontribusi nilai transaksi dari perusahaan-perusahaan BUMN ini mencapai 27% dari total nilai transaksi di BEI.
Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kapitalisasi pasar Indonesia. Dengan adanya payung besar ini, dividen perusahaan pelat merah dapat lebih mudah dimanfaatkan untuk kepentingan anggota lain di bawahnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan BUMN sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sejarah menunjukkan bahwa perusahaan BUMN yang telah go public mengalami kenaikan harga saham yang signifikan sejak IPO, seperti BRI, Mandiri, dan Telkom. Ini menandakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat mempercepat pertumbuhan perusahaan. Akses ke instrumen pasar modal lainnya seperti rights issue dan penerbitan obligasi juga menjadi kelebihan bagi perusahaan pelat merah yang tercatat di bursa.
Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset strategis negara adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan pasar. Dengan demikian, Danantara bukan hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global. Keberhasilan Danantara akan membuktikan bahwa dengan tata kelola yang baik, institusi pemerintah dapat berkontribusi positif pada stabilitas ekonomi dan kemajuan bangsa.
Kebijakan ekonomi baru telah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang menggantikan peraturan sebelumnya, dengan tujuan memperkuat sistem keuangan domestik. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Maret 2025 dan menetapkan bahwa seluruh devisa hasil ekspor harus disimpan dalam sistem keuangan Indonesia.
Penyimpanan devisa hasil ekspor ini diharapkan dapat mencapai hingga US$ 80 miliar, yang akan memberikan dampak positif pada ekonomi nasional. Para eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan dana tersebut untuk mendukung operasional perusahaan mereka. Penggunaan dana ini dibatasi pada lima aspek penting, termasuk konversi ke rupiah, pemenuhan kewajiban pajak, pembagian dividen valuta asing, pengadaan barang dan jasa impor, serta pelunasan pinjaman valuta asing.
Penerapan kebijakan ini didukung oleh pengawasan ketat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem informasi terintegrasi. Eksportir yang melanggar aturan akan menghadapi sanksi berupa penangguhan pelayanan ekspor. Selain itu, pemerintah juga menyediakan insentif pajak bagi eksportir yang mematuhi peraturan, seperti tarif PPh 0% atas pendapatan bunga dari instrumen penempatan devisa.
Dengan adanya peraturan baru ini, pemerintah bertujuan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan industri lokal. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kelangsungan usaha para eksportir, sehingga mendorong investasi dan perkembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.