Pada akhir tahun 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) mengumumkan rencananya untuk membuka kantor cabang di Arab Saudi. Direksi bank ini optimistis bahwa pembukaan tersebut akan segera terwujud setelah mendapatkan undangan dari otoritas moneter negara tersebut. Dalam kunjungan yang dilakukan oleh perwakilan BSI, diskusi tentang persyaratan dan model bisnis telah mencapai tahap lanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia juga telah memberikan restunya untuk proyek ini.
Kunjungan dan Persiapan Pembukaan Kantor Cabang BSI di Arab Saudi
Pada bulan Desember 2024, dalam suasana musim dingin yang menyegarkan, perwakilan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) melakukan kunjungan ke Arab Saudi. Tim yang dipimpin oleh Direktur Treasury & International Banking BSI, Ari Rizaldi, berpartisipasi dalam pertemuan dengan Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA). Selama kunjungan ini, mereka membahas proses dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk membuka kantor cabang baru.
SAMA menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap model bisnis BSI dan merasa yakin bahwa bank ini dapat memberikan kontribusi positif bagi ekonomi lokal. Ari Rizaldi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai diskusi dengan konsultan dan otoritas Saudi untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar. "Kami sangat optimistis bahwa izin dari SAMA akan keluar dalam waktu dekat," ujarnya.
Direksi BSI juga telah mengajukan beberapa lokasi strategis untuk kantor cabang baru, termasuk pusat jemaah haji dan umroh, serta area bisnis utama. Corporate Secretary BSI, Gunawan A. Hartoyo, mengharapkan bahwa proses perizinan dan pembukaan kantor cabang dapat diselesaikan pada tahun 2024.
Dari sudut pandang seorang jurnalis, langkah BSI ini menunjukkan ambisi kuat bank syariah terbesar di Indonesia untuk memperluas jejak globalnya. Pembukaan kantor cabang di Arab Saudi tidak hanya akan membantu meningkatkan layanan keuangan bagi jemaah haji dan umroh, tetapi juga akan membuka peluang bisnis baru di pasar yang potensial. Ini adalah langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
Barang-barang kebutuhan wanita seperti pembalut dan tampon kini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai Januari 2025. Keputusan ini menimbulkan perdebatan mengenai beban ekonomi yang ditanggung wanita, serta membandingkan kebijakan pajak serupa di berbagai negara. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan pajak atas produk sanitasi menstruasi. Namun, Indonesia belum menerapkan kebijakan serupa.
Dampak Pengenaan PPN pada Produk Sanitasi Menstruasi di Indonesia
Pengenaan PPN pada produk sanitasi menstruasi seperti pembalut dan tampon menjadi topik hangat di Indonesia. Mulai Januari 2025, tarif PPN sebesar 12% akan diberlakukan, yang tentunya akan memberikan dampak signifikan pada pengeluaran bulanan wanita. Ini merupakan beban tambahan bagi banyak wanita, terlebih lagi bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah. Kebijakan ini juga mencerminkan ketidakadilan gender karena hanya wanita yang terkena dampak langsung dari pengenaan pajak ini.
Kebijakan pajak ini mendapat kritik karena dianggap tidak adil dan kurang mempertimbangkan aspek sosial. Produk sanitasi menstruasi adalah kebutuhan dasar bagi wanita, dan pengenaan pajak membuatnya menjadi lebih mahal. Di beberapa negara lain, seperti India, Kenya, Kanada, dan Malaysia, sudah ada upaya untuk mengurangi atau menghapuskan pajak atas produk tersebut. Misalnya, Kroasia yang awalnya mengenakan PPN 25% pada pembalut, sempat mengusulkan penurunan tarif hingga 5%, namun usulan tersebut ditolak oleh parlemen karena keraguan tentang efektivitasnya dalam menurunkan harga.
Kebijakan Pajak Produk Sanitasi Menstruasi di Berbagai Negara
Banyak negara telah mengambil tindakan untuk mengurangi beban ekonomi akibat pengenaan pajak pada produk sanitasi menstruasi. Beberapa negara telah membebaskan atau menurunkan tarif pajak untuk produk ini. Hal ini mencerminkan kesadaran global terhadap pentingnya akses terjangkau ke produk sanitasi menstruasi sebagai bagian dari hak-hak dasar wanita.
Misalnya, Kanada telah sepenuhnya membebaskan semua produk sanitasi menstruasi dari pajak. Irlandia menerapkan tarif 0% untuk pembalut dan tampon, tetapi tetap mengenakan pajak 23% untuk menstrual cup. Afrika Selatan juga tidak mengenakan pajak atas pembalut dan pantyliner, meskipun tampon masih dikenakan pajak. Australia dan Korea Selatan sama-sama membebaskan pajak atas semua jenis produk sanitasi menstruasi. Prancis menurunkan tarif PPN dari 19,6% menjadi 5,5%, sementara Vietnam dan Jerman juga menerapkan tarif PPN 5%. Italia menerapkan tarif PPN 5% hanya untuk produk yang bisa digunakan kembali seperti pembalut kain dan menstrual cup. Dengan demikian, Indonesia tampak tertinggal dalam hal ini, belum menerapkan kebijakan serupa.
Mencari Titik Temu dengan Sikap Terbuka
Komunikasi awal antara kedua pihak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Razman menyatakan bahwa diskusi tentang kontroversi video klip tersebut sudah dimulai. Menurutnya, Ian Kasela tampak responsif dan berpotensi mencapai kesepakatan. Meskipun ada pertanyaan mengenai munculnya foto tertentu dalam video klip, Razman optimistis bahwa hal ini bisa diselesaikan dengan baik.
Penting untuk dicatat bahwa proses ini membutuhkan keterbukaan dari kedua pihak. Razman menekankan pentingnya sikap saling menghargai dan mendengarkan. Dalam situasi yang rumit seperti ini, pendekatan yang bijaksana dapat membantu meredam konflik dan membangun jalan menuju penyelesaian yang adil.
Kolaborasi Mencari Solusi Bersama
Untuk mencapai hasil yang optimal, Razman mengusulkan agar kedua pihak bekerja sama dalam mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Diskusi mendalam tentang aspek-aspek yang menjadi permasalahan dalam video klip dapat membantu mengidentifikasi titik-titik yang memicu kontroversi. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mengatasi isu-isu tersebut.
Razman juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan perspektif hukum dan etika dalam pencarian solusi. Dalam konteks ini, profesionalisme dan integritas harus tetap menjadi prioritas utama. Langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak pihak lain.
Evaluasi dan Refleksi atas Kontroversi Video Klip
Selain itu, Razman menyarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kontroversi yang timbul dari video klip. Proses ini dapat mencakup tinjauan terhadap prosedur produksi, pemilihan materi visual, serta dampak potensial dari konten tersebut pada publik. Evaluasi ini akan membantu memahami lebih baik apa yang sebenarnya menjadi sumber ketidakpuasan.
Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kedua pihak dapat merumuskan strategi untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Ini termasuk pembentukan pedoman yang jelas mengenai penggunaan gambar dan konten sensitif dalam proyek-proyek serupa. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kreativitas artistik dan tanggung jawab sosial.