Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan pihak lainnya. Salah satu poin penting dalam putusan MK tersebut adalah pembatasan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi maksimal 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Aturan Baru PKWT Demi Lindungi Hak Pekerja

Pembatasan Jangka Waktu PKWT

Dalam putusan MK, hakim konstitusi menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 Lampiran UU Cipta Kerja yang mengatur tentang jangka waktu PKWT melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut sebelumnya menyatakan bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja.Namun, MK kemudian mengubah pasal tersebut menjadi PKWT hanya dapat dilakukan selama maksimal 5 tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Hal ini merupakan upaya MK untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak pekerja.

Larangan Perpanjangan PKWT

Selain membatasi jangka waktu PKWT, MK juga memutuskan bahwa PKWT tidak dapat diperpanjang. Putusan ini bertujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan PKWT yang dapat merugikan pekerja.Sebelumnya, perusahaan dapat terus memperpanjang kontrak PKWT tanpa batas, sehingga pekerja tidak memperoleh jaminan kepastian kerja dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh pekerja tetap. Dengan adanya larangan perpanjangan PKWT, diharapkan perusahaan akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia dan memberikan perlindungan yang layak bagi pekerjanya.

Dampak Putusan MK bagi Pekerja

Putusan MK ini dinilai sebagai angin segar bagi para pekerja di Indonesia. Pembatasan jangka waktu dan larangan perpanjangan PKWT akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak pekerja.Dengan aturan baru ini, pekerja akan memiliki jaminan ketenagakerjaan yang lebih baik. Mereka tidak lagi khawatir akan terus-menerus dipekerjakan dengan status kontrak tanpa batas. Selain itu, pekerja juga berhak mendapatkan berbagai tunjangan dan jaminan sosial yang seharusnya diterima oleh pekerja tetap.Putusan MK ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia dan memberikan perlindungan yang layak bagi pekerjanya. Dengan demikian, hubungan industrial yang harmonis dan produktif dapat tercipta demi kemajuan bersama.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks di awal masa kepemimpinannya. Sektor manufaktur mengalami kontraksi selama 4 bulan berturut-turut, sementara inflasi masih terjaga pada level yang terkendali. Ekonom senior, Raden Pardede, memberikan analisis mendalam mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendorong pemulihan.

Menyikapi Kontraksi Manufaktur dan Inflasi yang Terkendali

Kontraksi Manufaktur: Tantangan Bagi Pemerintah

Data Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Oktober 2024 mencatat angka 49,2, menunjukkan adanya kontraksi di sektor ini selama 4 bulan berturut-turut. Hal ini mengindikasikan perlambatan aktivitas di industri pengolahan, yang merupakan salah satu sektor kunci dalam perekonomian Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah, mengingat sektor manufaktur menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.Ekonom senior, Raden Pardede, menyoroti dampak kontraksi manufaktur terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Menurutnya, daya beli kelompok ini, yang menjadi "tenaga dalam" penggerak ekonomi, masih tertekan akibat perlambatan aktivitas di sektor manufaktur. Hal ini perlu menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi.

Inflasi Terkendali: Sinyal Positif di Tengah Tantangan

Di sisi lain, data Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Oktober 2024 menunjukkan inflasi sebesar 0,08% (mtm) atau 1,71% (yoy). Angka ini mengindikasikan bahwa laju inflasi masih terjaga pada level yang terkendali, meskipun terdapat kenaikan harga sedikit.Raden Pardede melihat perkembangan ini sebagai sinyal positif di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi. Menurutnya, kendali inflasi yang baik dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk fokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi, seperti mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan produktivitas sektor manufaktur.

Sektor Pertanian: Titik Terang di Tengah Kelesuan

Sementara itu, Raden Pardede juga mencatat adanya peningkatan daya beli di sektor pertanian, yang tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional sebesar 0,33% (mtm) menjadi 120,70. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pemulihan ekonomi, terutama dengan meningkatnya daya beli di kalangan petani.Pemerintah Prabowo-Gibran perlu memanfaatkan momentum ini dengan memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung sektor pertanian, seperti peningkatan akses permodalan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan produktivitas. Dengan demikian, sektor pertanian dapat menjadi katalisator bagi pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Menyeimbangkan Kebijakan: Tantangan Bagi Pemerintah

Ekonom senior, Raden Pardede, menekankan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran perlu menyeimbangkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Di satu sisi, upaya-upaya untuk mendorong daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, harus menjadi prioritas utama. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk menjaga inflasi pada level yang terkendali.Pardede menyarankan agar pemerintah dapat mengoptimalkan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta melakukan koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu memprioritaskan investasi di sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Dengan pendekatan yang seimbang dan komprehensif, pemerintah Prabowo-Gibran diharapkan dapat mengatasi tantangan ekonomi saat ini dan membangun fondasi yang kuat bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.