Berita
Resmi! Daftar Harga BBM di Seluruh SPBU RI pada 3 Desember 2024
2024-12-03
Di Indonesia, kondisi harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami perubahan signifikan pada bulan Desember 2024. Badan usaha penyedia BBM seperti PT Pertamina, Shell Indonesia, BP-AKR, dan PT Vivo Energy Indonesia telah melakukan peningkatan harga produk BBM di seluruh SPBU di negara ini.

Perubahan Harga BBM: Dampak pada Pengguna dan Industri

PT Pertamina: Perubahan Harga BBM Non Subsidi

Pada PT Pertamina, harga BBM non subsidi untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan. Misalnya, harga BBM Pertamax Turbo pada periode Desember 2024 ini dibanderol Rp 13.550 per liter, naik dari bulan November 2024 lalu yang dipatok sebesar Rp 13.500 per liter. BBM Dexlite kini dibanderol Rp 13.400 dari sebelumnya Rp 13.050 per liter. Lalu, Pertamina DEX kini dibanderol 13.800 per liter dari sebelumnya dipatok di level Rp 13.440 per liter.

Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)

Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite (RON 90) dan BBM Solar Subsidi tidak mengalami perubahan pada Desember 2024 ini. Solar Subsidi tetap dibanderol Rp 6.800 per liter, sedangkan Pertalite tetap di Rp 10.000 per liter.

Shell Indonesia: Perbedaan Harga di Seluruh Daerah

Di daerah DKI Jakarta misalnya, harga Shell Super dibanderol Rp 12.290 per liter. Shell V-Power memiliki harga Rp 13.340 per liter, sedangkan Shell V-Power Diesel Rp 13.900 per liter (kecuali di Jawa Timur) dan Shell Diesel Extra Rp 13.610 per liter (hanya di Jawa Timur). Shell V-power Nitro juga memiliki harga Rp 13.570 per liter (kecuali di Jawa Timur).

BP-AKR: Harga BBM di Seluruh Indonesia

BP-AKR memiliki berbagai jenis BBM dengan harga yang berbeda. BP Ultimate dibanderol Rp 13.340 per liter, BP 92 Rp 12.290 per liter, dan BP diesel Rp 13.610 per liter (hanya di Jawa Timur). BP Ultimate Diesel juga memiliki harga Rp 13.900 per liter.

PT Vivo Energy Indonesia: Harga Revvo di Seluruh Indonesia

PT Vivo Energy Indonesia memiliki Revvo 95 dengan harga Rp 13.242 per liter, Revvo 92 Rp 12.223 per liter, dan Revvo 90 Rp 12.044 per liter.Daftar Harga BBM seluruh SPBU per 2 Desember 2024 sebagai berikut:BBM Pertamina DKI Jakarta:Solar Subsidi: Rp 6.800/literPertalite: Rp 10.000 per literPertamax: 12.100 per literPertamax Turbo: Rp 13.550 per literPertamina Dex: Rp 13.800 per literDexlite: Rp 13.400 per literPertamax Green: Rp 13.150 per literBBM ShellShell Super: Rp 12.290 per literShell V-Power: Rp 13.340 per literShell V-Power Diesel: Rp 13.900 per liter (kecuali di Jawa Timur)Shell Diesel Extra: Rp 13.610 per liter (hanya di Jawa Timur)Shell V-power Nitro: Rp 13.570 per liter (kecuali di Jawa Timur)BBM BP-AKR:BP Ultimate: Rp 13.340 per literBP 92: Rp 12.290 per literBP diesel: Rp 13.610 per liter (hanya di Jawa Timur)BP Ultimate Diesel: Rp 13.900 per literBBM Vivo:Revvo 95: Rp 13.242 per literRevvo 92: Rp 12.223 per literRevvo 90: Rp 12.044 per liter(pgr/pgr)Saksikan video di bawah ini:Video: Amit-amit Perang Bikin Harga Minyak USD100/barel, Ini Efeknya!Next ArticleDaftar Harga BBM Terbaru di Seluruh SPBU RI, Berlaku 16 Juli 2024
Eks Dirjen Pajak SBY: Minta Batalkan Kenaikan PPN 12%
2024-12-03
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebelumnya, Hadi Poernomo, mantan Dirjen Pajak di era Presiden SBY, sangat meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif PPN 12%. Ia tidak hanya menginginkan pengunduran penerapan tarif tersebut, tetapi juga menyarankan sistem perpajakan berbasis monitoring self-assessment.

Mengatasi Beban PPN dan Mencegah Korupsi

Alasan Mengundurkan Tarif PPN

Sebagai dikutip, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia memiliki pendidikan rendah dan daya beli terbatas. Kenaikan tarif PPN akan menambah beban mereka, mengurangi daya beli, dan memperparah ketimpangan sosial-ekonomi. Selain itu, ketergantungan PPN mencapai 43,2% dari total penerimaan pajak, sehingga mengandalkan PPN sebagai sumber utama hanya akan membebani masyarakat kecil.

Sistem Monitoring Self-Assessment

Hadi mengusulkan sistem monitoring self-assessment di mana seluruh transaksi Wajib Pajak harus dilaporkan secara lengkap dan transparan. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga alat untuk memberantas korupsi dan melunasi utang negara. Sistem ini dirancang untuk menghimpun data dari berbagai sumber dan memastikan setiap laporan pajak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Bukti Efektivitas Sistem

Berdasarkan data, jika sistem monitoring self-assessment diterapkan, transparansi akan memungkinkan perluasan basis pajak yang lebih akurat. Hal ini membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak tanpa mengurangi penerimaan negara. Dengan semua pembenahan yang dilakukan, tarif PPN bisa diturunkan kembali menjadi 10 persen, sehingga daya beli masyarakat meningkat tanpa mengurangi penerimaan negara.

Peran Petugas Pajak

Dalam sistem ini, petugas pajak tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Prinsip self-assessment yang mengandalkan kejujuran Wajib Pajak akan dijalankan dengan lebih efektif dan akuntabel. Otoritas pajak dapat memverifikasi pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga keadilan perpajakan dapat terwujud.
See More
Polisi Menunggu Rekomendasi Bawaslu atas Pelanggaran KPPS Coblos 19 Surat Suara Pramono-Rano
2024-12-03
Berdasarkan pengakuan Ketua KPPS dan petugas Pamsung TPS, tindakan mereka dilakukan secara spontan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan laporan partisipasi pemilih di TPS tersebut. Namun, Rio menampik adanya alasan politis di balik tindakan tersebut, seperti arahan khusus dari pihak tertentu. Menurutnya, jika ketua KPPS beralasan hanya spontan saja, dan menyuruh petugas ketertiban untuk meningkatkan absensi partisipasi, itu tidak benar dan tidak dapat diterima. Secara keseluruhan, ada 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Satu surat suara sudah masuk ke kotak suara, sementara 18 lainnya tidak karena keburu ketahuan oleh pengawas TPS. Tindakan ini dianggap sudah masuk kategori pelanggaran kode etik berat. Oleh karena itu, KPU Jakarta Timur mengambil langkah tegas dengan memberhentikan dua petugas tersebut dan memastikan mereka tidak bisa mendaftar sebagai petugas penyelenggara pemilu lagi. Pelanggaran Pilkada ini memiliki efek pada beberapa hal, seperti efek pidana yang sudah diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk ditangani. Dalam penjelasan lebih lanjut, tindakan spontan tersebut sebenarnya harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak mengakibatkan pelanggaran kode etik. Petugas harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip etis dan tidak boleh mengikuti arahan yang tidak sah. Selain itu, tindakan ini juga mengajar kita tentang pentingnya ketatnya pengawasan dan ketelitian dalam proses pemilu. Semakin baik pengawasan, semakin sedikit pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, pengawasan TPS seharusnya lebih cermat untuk mencegah kejadian seperti ini. Dengan langkah-langkah yang diambil KPU Jakarta Timur, kita dapat melihat kesadaran mereka dalam menangani pelanggaran kode etik dan menjaga keadilan dalam proses pemilu.

Tindakan Spontan yang Membawa Dampak pada Kode Etik Pemilu

Tindakan Spontan dan Alasan Politis

Berdasarkan pengakuan, tindakan petugas Pamsung TPS dilakukan secara spontan. Namun, Rio menampik adanya alasan politis di baliknya. Hal ini mengarah pada pertanyaan tentang keadilan dan etika dalam proses pemilu. Petugas harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip etis dan tidak boleh mengikuti arahan yang tidak sah.

Alasan politis seperti arahan khusus dapat mempengaruhi hasil pemilu dan kualitas prosesnya. Oleh karena itu, kita perlu lebih cermat dalam memantau tindakan petugas dan memastikan bahwa一切都在正轨上 (semua berada pada jalur yang tepat).

Pelanggaran Kode Etik dan Langkah KPU

Tindakan petugas tersebut dianggap sudah masuk kategori pelanggaran kode etik berat. KPU Jakarta Timur mengambil langkah tegas dengan memberhentikan dua petugas tersebut dan memastikan mereka tidak bisa mendaftar sebagai petugas lagi. Langkah ini menunjukkan kesadaran KPU dalam menangani pelanggaran dan menjaga keadilan dalam proses pemilu.

Pelanggaran kode etik tidak boleh diabaikan, karena itu dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. KPU harus selalu berperan aktif dalam memastikan bahwa semua petugas mematuhi kode etik dan prosedur yang sah.

Effek Pelanggaran Pilkada

Pelanggaran Pilkada ini memiliki efek pada beberapa hal, termasuk efek pidana yang diberikan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Hal ini mengingatkan kita pada pentingnya keadilan dan ketatnya pengawasan dalam proses pemilu.

Effek ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan dan pemahaman tentang kode etik pemilu bagi semua pihak yang terlibat. Semakin banyak orang yang memahami dan mengikuti kode etik, semakin baik proses pemilu akan menjadi.

See More