journalfront

Berita

DJKI Menyimpan Permohonan Perlindungan Produk Unggulan yang Bertambah

2024-12-03

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa Tahun Tematik Indikasi Geografis (IG) 2024 menjadi titik penting dalam upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pelindungan terhadap produk-produk unggulan Indonesia yang memiliki ciri khas dan nilai ekonomi tinggi.

Penjelasan Singkat

Tujuan Tahun Tematik IG 2024

Dalam keterangan resminya, Supratman menyatakan bahwa tahun ini banyak produk daerah indikasi geografis mendapat pengakuan global. Contohnya, Kopi Arabika Gayo, Garam Amed Bali, dan Lada Putih Muntok telah terdaftar langsung di Uni Eropa. Ini menunjukkan potensi besar kekayaan budaya dan alam Indonesia dalam memperkuat perekonomian bangsa.Selama Tahun Tematik IG 2024, DJKI melaksanakan berbagai program strategis seperti Forum Indikasi Geografis Nasional, penyusunan Peta Jalan IG Nasional, dan GI Goes to Marketplace untuk mendorong promosi dan komersialisasi produk IG. Selain itu, ada program seperti GI Drafting Camp untuk mempercepat penyelesaian permohonan IG dan pameran IG di Jakarta dan Jenewa untuk memperkenalkan produk IG Indonesia ke pasar internasional.

Peningkatan Permohonan IG

Segenap upaya untuk meningkatkan permohonan IG berhasil mencatatkan sebanyak 55 permohonan produk IG baru pada tahun 2024. Jumlah ini meningkat 324% atau lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Hingga saat ini, terdapat 182 produk IG yang terdaftar di Indonesia, terdiri dari 167 produk dari dalam negeri dan 15 produk dari luar negeri. Pemerintah juga tengah mendorong hilirisasi produk pertanian untuk enam komoditas strategis.

Upaya Lainnya DJKI

Selain IG, DJKI juga berhasil membukukan peningkatan penerimaan permohonan untuk hak cipta, desain industri, merek, paten, kekayaan intelektual komunal, dan lain-lain. Total penerimaan permohonan sebanyak 302.822 permohonan dan akan terus bertambah sampai akhir Desember 2024.Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu mengatakan, DJKI berkomitmen untuk melakukan penguatan ekosistem KI dari hulu ke hilir. Mereka tidak hanya mengajak masyarakat untuk mengajukan permohonan KI, tetapi juga membangun ekosistem KI yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu penciptaan karya, pelindungan karya, utilisasi, dan penegakan hukum.Upaya ini perlu didukung dengan kerja sama pentahelix dengan para pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media. Semua pihak harus bekerja sama, termasuk media sebagai corong DJKI untuk melakukan publikasi dan edukasi KI ke masyarakat.

Program Unggulan Tahun 2025

DJKI mencanangkan tahun 2025 sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri. Fokus utama adalah memperkuat pelindungan kekayaan intelektual yang relevan dengan kreativitas dan inovasi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan termasuk pengembangan aparatur SDM, peningkatan pemahaman masyarakat, DJKI Goes to Campus/Pesantren dan Industri, pelaksanaan Mobile Intellectual Property Clinic sampai kabupaten, percepatan penyelesaian permohonan UMKM, penegakan hukum KI, transformasi layanan KI berbasis teknologi informasi.Pada akhir kegiatan, Menteri Hukum juga menyerahkan Surat Pencatatan Mars DJKI kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu. Pencanangan Tahun Tematik IG 2024 diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan melestarikan budaya lokal."Tahun Hak Cipta dan Desain Industri 2025 diharapkan akan melanjutkan momentum ini dengan mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai sektor," ungkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tahun 2024 menjadi masa yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Di dalam negeri, kita menghadapi penurunan sektor manufaktur, konsumsi rumah tangga yang berkurang, serta ruang fiskal yang semakin sempit. Sedangkan dari sisi luar negeri, kita menghadapi ketidakpastian politik global, perlambatan ekonomi China dan Eropa. Namun, pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto membawa harapan untuk memperbaiki dan memperkuat ekonomi domestik.

Perekonomian Indonesia di 2024: Tantangan dan Harapan

Pengembangan Perekonomian di Dalam Negeri

Penurunan sektor manufaktur menjadi tantangan utama bagi perekonomian Indonesia. Ini mengakibatkan kerugian dalam industri dan mengurangi lapangan kerja. Konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan, yang mengarah pada penurunan permintaan terhadap barang-barang dan jasa. Ruang fiskal semakin sempit, membuat pemerintah harus lebih cermat dalam mengelola keuangan.

Tapi, pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan untuk mengatasi tantangan ini. Mereka akan mengimplementasikan kebijakan-kejadian yang tepat untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Mereka juga akan berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor-manufaktur dan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Hubungan dengan Ekonomi Luar Negeri

Ketidakpastian politik global menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Perlambatan ekonomi China dan Eropa juga berdampak pada ekspor Indonesia. Ekspor menjadi kunci bagi perekonomian Indonesia, dan jika ekonomi luar negeri berkurang, maka ekspor Indonesia juga akan mengalami penurunan.

Tapi, pemerintah akan berusaha untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain. Mereka akan mengadakan perundingan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi risiko dari ketidakpastian politik global.

Forum Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan forum ekonom mengadakan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang ke-8 pada hari Selasa, 3 Desember 2024 pukul 09:00 – 15:30 WIB di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta. Sarasehan 100 Ekonom Indonesia merupakan forum dialog para ekonom bersama pemerintah yang diselanggarakan sejak 2016. Kali ini INDEF bekerja sama dengan CNBC Indonesia dalam penyelenggaraan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2024 dan disiarkan secara langsung melalui CNBC Indonesia TV dan CNBCIndonesia.com.

Sarasehan 100 Ekonom Indonesia dimulai dengan Welcoming Speech dari Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Setelah itu dilanjutkan dengan Keynote Speech dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan diikuti oleh penyerahan secara simbolis buku pemikiran para ekonom terkait rekomendasi kebijakan ekonomi oleh pendiri dan ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini.

Saran dan Harapan dari Sarasehan 100 Ekonom Indonesia

Sarasehan 100 Ekonom Indonesia diharapkan dapat memberikan saran kebijakan kepada pemerintahan baru. Para ekonom yang berpartisipasi dalam forum ini akan memberikan saran-saran yang berharga untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Mereka akan mengulas isu-isu penting seperti kemandirian pangan dan energi, sinergi industri, harmonisasi fiskal dan moneter, serta penguatan sumber daya manusia.

Sehingga, ekonomi Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi gejolak kondisi dunia dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Ini menjadi tujuan utama dari Sarasehan 100 Ekonom Indonesia.

Jadi, jangan lupa saksikan secara langsung di CNBC Indonesia Televisi dan live streaming di CNBCIndonesia.com dan juga YouTube CNBC Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam konteks ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk membentuk Direktorat baru bernama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengatur pembentukan tersebut, dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Dukungan Terhadap Rencana

Kejaksaan Agung memberikan dukungan penuh terhadap rencana Kementerian ESDM tersebut. Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jampidum, Agus Sahat, menganggap langkah ini sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan yang sering menghadapi berbagai masalah. "Makanya saya mendukung sekali ketika di Kementerian ESDM akan dibentuk Gakkum. Karena saya rasa dengan keadaan sekarang tidak mungkin mereka bisa menangani permasalahan ini sendiri, dan banyak sebenarnya permasalahan besar di sektor ini," ujar Agus dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia.

Isu Utama yang Memerlukan Perhatian

Semula, Agus mengungkapkan salah satu isu utama yang memerlukan perhatian adalah manipulasi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perusahaan-perusahaan sering memanfaatkan masa aktif IUP mereka untuk tetap mengurus RKAB meskipun cadangan tambahnya sudah habis. "Jadi menjadi tanda-tanya bagi saya. Kenapa barang ini diperebutkan padahal itu kosong rupanya ketika dia IUP masih hidup, dia masih bisa mengurus RKAB-nya. Makanya di sini perlu pengawasan untuk RKAB," kata Agus.Agus membeberkan hal ini membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan dan penerbitan dokumen bermasalah yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Mengingat, batu bara bukanlah komoditas yang bisa dijual sembarangan. "Kita punya berapa ton pun tidak akan bisa jual. Tanpa dikasih baju. Jadi banyak perusahaan-perusahaan ini sebenarnya sudah tidak punya cadangan dia masih mengurus RKAB. Dari situ timbullah dokumen-dokumen ini. Jadi itu sebenarnya beberapa permasalahan mendasar," ujarnya.

Peran dan Dampak

Pembentukan Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM memiliki peran yang signifikan. Dengan adanya Direkturat Jenderal Penegakan Hukum, diperkirakan akan lebih efektif dalam menangani permasalahan-permasalahan di sektor pertambangan. Ini akan membantu mengurangi peluang penyimpangan dan penyebaran dokumen bermasalah. Selain itu, penegakan hukum yang lebih ketat akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan investor tentang keamanan dan kelangsungan sektor pertambangan.Dalam praktiknya, Direkturat Gakkum akan berperan aktif dalam melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum di sektor pertambangan. Mereka akan bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Badan Pengawas Pertambangan (BPPT) dan Kepolisian untuk memastikan keadilan dan ketertiban di sektor tersebut.Ini juga akan memberikan dampak positif pada industri pertambangan secara keseluruhan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, perusahaan-perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola RKAB dan mengikuti aturan yang berlaku. Ini akan mengurangi risiko kejahatan dan meningkatkan kualitas dan keandalan produk-produk pertambangan.Dalam kesimpulan, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan langkah yang penting untuk mengatasi permasalahan di sektor pertambangan. Dengan dukungan dari Kejaksaan Agung dan peran aktif Direkturat Gakkum, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor ini, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak.