Gaya Hidup
Purnawirawan TNI Direkrut untuk Mempercepat Pencapaian Badan Gizi Nasional
2024-11-01
Presiden Prabowo Subianto telah mengangkat delapan pejabat Eselon I di Badan Gizi Nasional, di mana banyak di antaranya adalah purnawirawan TNI. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan mengenai manfaat dari penempatan purnawirawan TNI di posisi-posisi kunci di lembaganya.

Kecepatan dan Efisiensi Menjadi Kunci Utama

Dadan Hindayana menegaskan bahwa penempatan purnawirawan TNI di Badan Gizi Nasional sangat bermanfaat untuk kemajuan program-program lembaganya. Menurutnya, para purnawirawan TNI terbiasa bekerja dengan cepat dan efisien, sehingga dapat membantu Badan Gizi Nasional mencapai targetnya dengan lebih cepat, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.Sebagai contoh, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung, dikenal memiliki pengalaman luas dalam melakukan operasi-operasi militer di berbagai daerah terpencil. Pengalaman ini dinilai sangat berharga bagi Badan Gizi Nasional dalam upaya mempercepat distribusi dan penyaluran bantuan gizi ke seluruh pelosok negeri.Selain itu, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Sarwono, yang sebelumnya bertugas di Kementerian Pertahanan, juga dianggap memiliki kemampuan koordinasi yang baik lintas kementerian dan lembaga. Hal ini diharapkan dapat memperlancar kerja sama Badan Gizi Nasional dengan berbagai pihak terkait.

Pengalaman Militer yang Berharga

Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengalaman militer para purnawirawan TNI yang ditempatkan di Badan Gizi Nasional sangat berharga bagi kemajuan lembaganya. Mereka telah terbiasa bekerja dalam kondisi yang menantang, baik dari segi logistik, koordinasi, maupun pengambilan keputusan cepat.Sebagai contoh, Inspektur Utama Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting, yang sebelumnya bertugas sebagai Inspektur di Kementerian Pertahanan, dianggap memiliki kemampuan pengawasan dan pemeriksaan yang andal. Pengalamannya dalam mengawasi operasi-operasi militer dinilai dapat diterapkan untuk mengawasi dan memantau program-program Badan Gizi Nasional secara lebih efektif.Selain itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Suwardi, yang juga berasal dari Kementerian Pertahanan, diharapkan dapat memanfaatkan jaringan dan pengalamannya dalam logistik militer untuk memperlancar distribusi bantuan gizi ke seluruh Indonesia.

Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga

Dadan Hindayana juga menekankan bahwa penempatan purnawirawan TNI di Badan Gizi Nasional diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sebagai contoh, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional, diharapkan dapat membangun kerja sama yang lebih erat dengan lembaga-lembaga terkait.Selain itu, Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan, diharapkan dapat membantu Badan Gizi Nasional dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di berbagai kementerian dan lembaga.Dadan Hindayana menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional masih dalam proses pengisian posisi Eselon II dan III, dan saat ini sedang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mengisi posisi-posisi tersebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan dapat bekerja sama dengan baik.
Destinasi Liburan Aman: Menjelajahi Keindahan Dunia dengan Tenang
2024-11-03
Sebelum memutuskan untuk berlibur ke suatu tempat, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dengan saksama. Mulai dari mengatur tanggal hingga mengetahui seluk-beluk kota atau destinasi yang akan dikunjungi. Namun, sayangnya, tidak semua tempat di dunia ini aman untuk dijadikan tujuan liburan. Beberapa destinasi dinilai sangat berisiko dan berbahaya bagi para wisatawan.

Jelajahi Destinasi Liburan Aman dan Nyaman Demi Pengalaman Terbaik

Caracas, Venezuela: Kota Paling Tidak Aman di Dunia

Caracas, ibu kota Venezuela, dinobatkan sebagai kota paling tidak aman di dunia untuk dikunjungi wisatawan. Kota ini memperoleh skor 100 dari total 100 dalam studi Forbes Advisor yang menilai tujuh kriteria utama, seperti risiko kejahatan, keamanan pribadi, keamanan kesehatan, keamanan infrastruktur, dan keamanan digital. Caracas memiliki risiko keamanan kesehatan tertinggi akibat rendahnya kualitas layanan kesehatan, risiko kejahatan tertinggi, risiko keamanan infrastruktur tertinggi kedua, dan risiko keamanan digital tertinggi kedua. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahkan secara tegas melarang warganya untuk bepergian ke Venezuela karena alasan kejahatan, kerusuhan sipil, penculikan, dan penegakan hukum yang sewenang-wenang.Selain Caracas, ada beberapa kota lain yang juga masuk dalam daftar paling berbahaya untuk dikunjungi. Karachi, Pakistan, misalnya, menduduki peringkat kedua dengan skor 93,12 dari 100. Kota ini memiliki risiko keamanan pribadi tertinggi akibat kejahatan, ancaman teroris, kerentanan ekonomi, dan bencana alam. Selain itu, Pakistan juga memiliki risiko keamanan infrastruktur tertinggi keempat. Akibatnya, Departemen Luar Negeri AS menempatkan Pakistan secara keseluruhan pada Tingkat 3 dengan peringatan "Pertimbangkan kembali perjalanan karena ada faktor terorisme".

Yangon, Myanmar: Kota Paling Tidak Aman Ketiga di Dunia

Destinasi paling berisiko ketiga bagi turis adalah Yangon, Myanmar, dengan raihan skor 91,67 dari 100. Myanmar menjadi kota paling tidak aman di dunia beberapa akibat risiko keamanan digital tertinggi, risiko keamanan pribadi tertinggi ketiga, dan risiko keamanan kesehatan tertinggi ketiga. Serupa dengan Venezuela, Departemen Luar Negeri AS juga menempatkan Myanmar sebagai negara dengan peringatan "Jangan bepergian karena kerusuhan sipil, konflik bersenjata, dan penegakan hukum setempat yang sewenang-wenang". Hal ini disebabkan oleh konflik yang tengah terjadi di Myanmar setelah militer berhasil merebut kekuasaan dan menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada tiga tahun lalu.

Daftar 10 Kota Paling Tidak Aman untuk Dikunjungi Wisatawan

Selain Caracas, Karachi, dan Yangon, ada tujuh kota lain di sejumlah negara yang juga masuk dalam daftar tidak aman untuk berwisata. Berikut daftar 10 kota yang paling tidak aman untuk dikunjungi wisatawan menurut Studi Forbes Advisor:1. Caracas (Venezuela)2. Karachi (Pakistan)3. Yangon (Myanmar)4. Lagos (Nigeria)5. Manila (Filipina)6. Dhaka (Bangladesh)7. Bogota (Kolombia)8. Kairo (Mesir)9. Mexico City (Meksiko)10. Quito (Ekuador)Bagi Anda yang berencana untuk berwisata, sangat penting untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan di destinasi yang akan dikunjungi. Lakukan penelitian mendalam, cek peringkat keamanan, dan pertimbangkan ulang rencana perjalanan Anda jika destinasi yang dituju masuk dalam daftar kota paling berbahaya. Dengan persiapan yang matang, Anda dapat menikmati liburan yang aman dan menyenangkan.
See More
Menyorot Fenomena "Kumpul Kebo" di Indonesia: Tantangan Sosial dan Hukum yang Perlu Dihadapi
2024-11-03
Fenomena "kumpul kebo" atau pasangan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah semakin marak di Indonesia, meskipun norma hukum dan agama tidak menyetujui praktik ini. Pergeseran pandangan di kalangan anak muda terkait relasi dan pernikahan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tren ini. Namun, "kumpul kebo" di Indonesia masih dianggap tabu dan tidak mendapat pengakuan legal, berbeda dengan beberapa negara Barat.

Menyorot Fenomena "Kumpul Kebo" di Indonesia

### Pergeseran Pandangan Anak MudaSaat ini, tidak sedikit anak muda yang memandang pernikahan sebagai hal normatif dengan aturan yang rumit. Sebagai gantinya, mereka memilih "kumpul kebo" sebagai bentuk hubungan yang lebih murni dan nyata dari cinta. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran nilai-nilai di kalangan generasi muda, yang lebih mementingkan kebebasan dan kemandirian dalam menjalani hubungan.### Perbedaan Budaya dan TradisiBerbeda dengan Eropa Barat dan Utara, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, di Asia yang menjunjung tinggi budaya, tradisi, serta agama, "kumpul kebo" tidak mendapatkan pengakuan legal. Di Indonesia, praktik ini hanya dianggap sebagai langkah awal menuju pernikahan dan tidak diterima secara luas.### Fenomena di Indonesia TimurStudi pada 2021 berjudul "The Untold Story of Cohabitation" mengungkapkan bahwa "kumpul kebo" lebih banyak terjadi di Indonesia bagian Timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan penerimaan sosial terhadap praktik ini di berbagai wilayah di Indonesia.### Alasan Pasangan Memilih "Kumpul Kebo"Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada tiga alasan mengapa pasangan di Manado memilih untuk "kumpul kebo" bersama pasangan, yaitu beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, dan penerimaan sosial.### Profil Pasangan "Kumpul Kebo"Berdasarkan data Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 0,6 persen penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi. Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9 persen di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3 persen berusia kurang dari 30 tahun, 83,7 persen berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6 persen tidak bekerja, dan 53,5 persen lainnya bekerja secara informal.### Dampak Negatif "Kumpul Kebo"Yulinda menyebut, pihak yang paling berdampak secara negatif akibat "kumpul kebo" adalah perempuan dan anak. Dalam konteks ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, seperti yang diatur dalam hukum terkait perceraian. Selain itu, "kumpul kebo" juga dapat menurunkan kepuasan hidup dan menimbulkan masalah kesehatan mental.Menurut data PK21, sebanyak 69,1 persen pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62 persen mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26 persen lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga cenderung mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, serta emosional.Fenomena "kumpul kebo" di Indonesia merupakan tantangan sosial dan hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Diperlukan upaya komprehensif untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam praktik ini.
See More