Berita
Target Setyo Budiyanto Setelah Menjadi Ketua KPK: Lanjutkan OTT untuk Tangkap DPO Harun Masiku
2024-12-10
Pada 5 Desember 2024, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengumumkan bahwa pihaknya akan terus menerapkan OTT sebagai cara menangani tindak pidana korupsi. Menurutnya, keempat pimpinan terpilih setuju untuk melanjutkan OTT. Setyo berkata, "Ya sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit and proper, OTT tetep lanjut." Dalam wacana tersebut, Setyo mengulas istilah OTT hanya sebagai penyebutan di media. Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, telah menyampaikan bahwa masalah penamaan sebenarnya hanya diskusi terkait nomenklatur dan tidak masalah. Setyo menilai OTT masih penting karena menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus korupsi yang lebih besar. Dia berkata, "Saya yakin semuanya masih sepakat loh, masalah itu. Karena kalau saya sebut itu, ya dalam pengalaman saya selama saya bertugas di KPK, yaitu kegiatan itu merupakan pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar." Setyo berharap ke depan OTT bisa menjaring OTT dengan kasus-kasus besar. Dia pungkas, "Kami berlima nanti akan kami bahas lebih selektif lagi, lebih detail lagi, bagaimana bisa lebih bagus, yang lebih bisa mengungkap kasus yang lebih besar." Dalam pengalaman Setyo di KPK, OTT telah terbukti efektif sebagai cara untuk mengungkap kasus korupsi. OTT tidak hanya merupakan tindakan tangkap tangan, tetapi juga merupakan langkah awal untuk mengungkap kasus yang lebih besar. Dengan OTT, KPK dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menangani tindak pidana korupsi. Selain itu, OTT juga dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Dengan mengungkap kasus korupsi, KPK dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi dan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan limpah. Namun, implementasi OTT juga harus dilakukan dengan bijak dan berhati-hati. KPK harus memastikan bahwa tindakan tangkap tangan dilakukan sesuai dengan hukum dan etika. Mereka harus memastikan bahwa tindakan tangkap tangan tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak yang tidak bersalah. Dalam kesempatan ini, KPK harus memastikan bahwa OTT menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam menangani tindak pidana korupsi. Mereka harus bekerja sama dengan berbagai instansi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengurangi tindak pidana korupsi di negara ini.