Kasus korupsi yang melibatkan Mardani Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, telah melalui proses hukum yang panjang. Bermula dari vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Mardani Maming kemudian mengajukan banding dan kasasi, namun upaya tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Mahkamah Agung.

Mardani Maming Terbelit Kasus Korupsi Senilai Rp118 Miliar

Vonis Awal: 10 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp110,6 miliar kepada Mardani Maming. Ia dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mardani Maming Didakwa Menerima Gratifikasi Rp118 Miliar

Mardani, yang sebelumnya Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, didakwa menerima hadiah atau gratifikasi dengan total tidak kurang dari Rp118 miliar saat menjabat Bupati Tanah Bumbu. Gratifikasi tersebut terkait SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan IUP OP dari PT BKPL kepada PT PCN.

Vonis Banding: Hukuman Diperberat Menjadi 12 Tahun Penjara

Tak terima dengan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mardani Maming mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Majelis hakim PT Banjarmasin justru menambah hukuman penjara Mardani menjadi 12 tahun.

Kasasi Ditolak, Uang Pengganti Rp110,6 Miliar Harus Dibayar

Masih tak terima, Mardani Maming mengajukan kasasi ke MA. Hakim Agung Suhadi didampingi Hakim Agung Agustinus Purnomo Hadi dan Hakim Agung Suharto, menolak kasasi tersebut. Selain itu, majelis hakim MA menghukum Mardani Maming harus membayar uang pengganti Rp110.604.371.752 (Rp110,6 miliar) subsider 4 tahun penjara.

Upaya Terakhir: Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

Pada 6 Juni 2024, Mardani Maming kemudian mengajukan PK ke MA. PK itu bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024. Saat ini PK Mardani Maming berstatus proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA.

Pemerintahan Presiden Prabowo dihadapkan pada sejumlah tantangan di bidang ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian khusus. Dari isu kebangkrutan perusahaan besar hingga kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja baru, Prabowo dan timnya harus bekerja keras untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menjaga Stabilitas Ketenagakerjaan di Tengah Gejolak Ekonomi

Menyelamatkan Raksasa Tekstil Sritex

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Prabowo adalah kebangkrutan Sritex, raksasa industri tekstil terbesar di Indonesia. Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Prabowo sangat marah mengetahui hal ini karena dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi ribuan karyawan Sritex. Oleh karena itu, Prabowo segera memerintahkan upaya penyelamatan untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan dan melindungi mata pencaharian para pekerja.Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dalam menangani kasus Sritex mencakup analisis mendalam terhadap akar permasalahan, penyusunan rencana restrukturisasi yang komprehensif, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti manajemen perusahaan, serikat pekerja, dan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang dapat menjaga keberlangsungan operasional Sritex dan melindungi kepentingan para karyawan.

Memperkuat Jaring Pengaman Sosial bagi Pekerja

Selain menangani kasus Sritex, pemerintahan Prabowo juga perlu memperkuat jaring pengaman sosial bagi para pekerja di Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat gejolak ekonomi yang dapat memicu gelombang PHK di berbagai sektor industri. Prabowo harus memastikan adanya program-program bantuan dan perlindungan yang memadai bagi pekerja yang terkena dampak, seperti jaminan sosial, pelatihan ulang, dan skema relokasi.Dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif, pemerintah dapat membantu meredam dampak negatif dari gejolak ekonomi dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat.

Mendorong Transformasi Industri dan Inovasi

Selain menjaga stabilitas, pemerintahan Prabowo juga perlu mendorong transformasi industri dan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi strategis dalam sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti teknologi, energi terbarukan, dan industri kreatif.Dengan mendorong transformasi industri, pemerintah dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan tuntutan pasar yang terus berubah, serta mengembangkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Selain itu, inovasi dan pengembangan teknologi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

Memperkuat Sinergi antara Pemerintah, Swasta, dan Pekerja

Untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan secara efektif, pemerintahan Prabowo perlu membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi pekerja. Kolaborasi yang erat di antara pemangku kepentingan ini akan memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif, implementasi program yang lebih efektif, dan pemecahan masalah yang lebih inovatif.Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menjembatani kepentingan berbagai pihak. Sementara itu, sektor swasta dan organisasi pekerja dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan dapat tercipta iklim ketenagakerjaan yang kondusif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.