Pemerintah Presiden Prabowo telah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengeluarkan aturan yang sangat penting bagi UMKM sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Aturan ini mencakup penghapusan buku dan penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM tersebut.

Menguak Peraturan Pemerintah yang Mempengaruhi UMKM

Pentingnya Peraturan

Dalam PP Nomor 47 Tahun 2024, pemerintah memberikan aturan yang secara resmi diterbitkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa aturan tersebut jelas memberi arahan kepada perbankan terkait kriteria dan pelaksanaan penghapusan buku dan penghapusan tagihan piutang macet UMKM. Salah satu kriteria yang disebutkan adalah kredit UMKM berdasarkan pasar 6, di mana merupakan program pemerintah dengan sumber dana dari bank BUMN yang sudah selesai programnya. Jadi, kredit usaha rakyat (KUR) tidak termasuk kredit yang bisa dihapus tagih karena programnya masih berlangsung.Para ahli seperti Partner Dentons HPRP, Rio Febrianus Pasaribu, menyebutkan bahwa PP 47/2024 sudah bisa dilaksanakan sejak diterbitkan pada 5 November 2024. Namun, dalam implementasinya, perbankan harus melakukan kajian dan pendalaman terkait pelaksanaan dan penafsiran aturan mengenai kriteria debitur yang bisa mendapatkan fasilitas pemutihan ini. Rio juga memastikan bahwa jika perbankan sudah menjalankan PP 47/2024 dengan benar dan mengikuti aturan, maka pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum dan tidak akan terjadi pelanggaran hukum.

Perhatian dalam Implementasi

Apa saja yang harus diperhatikan dalam implementasi PP 47/2024? Bagaimana hukum memandang aturan ini? Itu adalah pertanyaan yang penting. Dalam dialog Andi Shalini dengan Partner Dentons HPRP, Rio Febrianus Pasaribu dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum’at, 22/11/2024), akan dibahas lebih lanjut mengenai hal-hal ini. Implementasi PP 47/2024 tidak hanya mempengaruhi UMKM langsung, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam dunia keuangan. Perbankan harus dengan cermat memahami aturan tersebut dan mengaplikasikannya dengan tepat. Hukum juga akan memantau implementasi ini dengan teliti untuk memastikan keadilan dan kelancaran proses tersebut.Dalam implementasi, perbankan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kriteria debitur, program pemerintah, dan kebijakan keuangan. Mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan mereka sesuai dengan aturan dan hukum. Jika ada permasalahan atau ketidakjelasan, maka harus segera dipecahkan untuk menghindari dampak buruk pada UMKM.Dalam keseluruhan, PP 47/2024 merupakan peraturan yang penting bagi UMKM. Namun, implementasinya memerlukan kesadaran dan keseriusan dari semua pihak, termasuk pemerintah, perbankan, dan UMKM sendiri. Dengan cara yang tepat, aturan ini dapat memberikan manfaat bagi UMKM dan membantu mereka dalam mengatasi masalah penghapusan buku dan penghapusan tagihan piutang macet.