Pemerintah Indonesia telah lama memprioritaskan pencapaian swasembada pangan sebagai salah satu tujuan utama dalam pembangunan sektor pertanian. Berbagai program dan inisiatif telah dijalankan, namun tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Dari kegagalan program food estate hingga kendala perluasan lahan pertanian, upaya mencapai kemandirian pangan nasional membutuhkan evaluasi dan strategi yang komprehensif.

Memetakan Jalan Menuju Kedaulatan Pangan Indonesia

Mengevaluasi Program Food Estate dan Cetak Sawah

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, menilai bahwa program food estate dan cetak sawah 3 juta hektar merupakan inisiatif yang baik, namun perlu dievaluasi pelaksanaannya agar lebih efektif. Komisi IV melihat sejumlah tantangan yang dihadapi, mulai dari infrastruktur dan teknologi hingga perlunya penguatan pengawasan untuk memastikan program tepat sasaran.Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, menyoroti dua langkah penting yang perlu dilakukan untuk keberhasilan program food estate, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan menghentikan alih fungsi lahan yang masih produktif serta mendorong kesejahteraan petani agar mereka kembali berproduksi. Selain itu, upaya penambahan lahan harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat banyaknya kegagalan yang terjadi dalam program food estate sebelumnya.

Memperkuat Infrastruktur dan Teknologi Pertanian

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan swasembada pangan adalah ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Komisi IV DPR RI menekankan perlunya peningkatan investasi di bidang infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi, jalan akses, dan fasilitas penyimpanan hasil panen. Hal ini akan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi pangan.Di sisi lain, pemanfaatan teknologi mutakhir dalam bidang pertanian juga menjadi kunci penting. Adopsi teknologi seperti sistem pertanian presisi, teknologi pasca panen, dan inovasi bibit unggul dapat meningkatkan hasil panen dan memperkuat daya saing produk pangan Indonesia di pasar global.

Mendorong Kesejahteraan Petani

Upaya mencapai swasembada pangan tidak dapat dilepaskan dari peran sentral petani sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai inisiatif, seperti akses yang lebih baik terhadap modal, teknologi, dan pasar.Pemberian subsidi, pelatihan, dan pendampingan bagi petani dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Selain itu, pengembangan kemitraan antara petani, pemerintah, dan sektor swasta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.

Memperkuat Koordinasi dan Pengawasan

Keberhasilan program swasembada pangan juga membutuhkan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Komisi IV DPR RI menekankan perlunya penguatan pengawasan agar program-program terkait dapat berjalan dengan tepat sasaran.Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program pertanian juga menjadi penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan mencegah penyimpangan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih komprehensif.

Presiden Indonesia yang baru dilantik, Prabowo Subianto, akan melakukan perjalanan luar negeri pertamanya ke China dan Amerika Serikat (AS) dalam upaya menyeimbangkan hubungan Indonesia dengan kedua negara adikuasa tersebut. Langkah ini dianggap sebagai sinyal penting dari pemerintahan baru untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam urusan luar negeri.

Memperkuat Diplomasi Indonesia di Kancah Global

Memulai Masa Jabatan dengan Diplomasi Aktif

Prabowo Subianto memulai masa kepresidenannya dengan langkah yang cukup strategis. Sebelum resmi menjabat pada 20 Oktober 2024, ia telah melakukan serangkaian perjalanan internasional sebagai presiden terpilih, mengunjungi 21 negara, termasuk China, Jepang, Rusia, dan Australia. Hal ini menunjukkan keinginannya untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam urusan luar negeri dibandingkan pendahulunya, Joko Widodo.

Menyeimbangkan Hubungan dengan China dan AS

Perjalanan luar negeri pertama Prabowo sebagai presiden akan membawanya ke dua negara adikuasa, China dan Amerika Serikat. Kunjungan ini dianggap sebagai upaya untuk menyeimbangkan hubungan Indonesia dengan kedua negara tersebut. Prabowo akan bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, dan Perdana Menteri Li Qiang di Beijing, serta Presiden AS Joe Biden di Washington.

Agenda Diplomasi Multilateral

Setelah mengunjungi China dan AS, Prabowo juga akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil. Selanjutnya, ia akan singgah di Inggris. Agenda diplomasi multilateral ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam forum-forum internasional.

Perbandingan dengan Jokowi

Sebagai perbandingan, perjalanan luar negeri pertama Joko Widodo sebagai presiden pada November 2014 hanya mencakup tiga negara: China, Myanmar, dan Australia. Kunjungan tersebut terkait dengan pertemuan multilateral, seperti KTT APEC di Beijing, KTT ASEAN di Naypyidaw, dan KTT G-20 di Brisbane. Jokowi baru melakukan kunjungan bilateral pertama ke Malaysia pada Februari 2015, dan tidak mengunjungi AS hingga Oktober berikutnya.

Memperkuat Posisi Indonesia di Kancah Global

Langkah Prabowo untuk memulai masa kepresidenannya dengan perjalanan ke lima negara, termasuk dua negara adikuasa dan tiga mitra penting lainnya, menunjukkan keinginannya untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Hal ini mengisyaratkan bahwa ia akan memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam urusan luar negeri dibandingkan pendahulunya.