Berita
Pemerintah Siap Menyesuaikan Aturan Pengupahan Sesuai Putusan MK
2024-11-01
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian besar permohonan buruh terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemerintah akan segera melakukan revisi berbagai aturan sesuai dengan amar putusan MK tersebut.

Pemerintah Siap Menyesuaikan Aturan Terkait Pengupahan

Komunikasi Intensif dengan Pemangku Kepentingan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa dalam jangka pendek, penyesuaian perubahan peraturan terkait dengan pengupahan akan dikomunikasikan antara Kementerian Ketenagakerjaan, buruh, dan pengusaha. Pemerintah akan mengikuti apa yang telah diputuskan oleh MK dan memastikan aturan pengupahan dapat segera diselesaikan pada November 2024.

Memperjelas Konsep Penghidupan yang Layak

Airlangga menjelaskan bahwa sebenarnya persoalan pengupahan yang dipermasalahkan terkait dengan frasa "penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" di UU Cipta Kerja telah didetailkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Dalam PP tersebut, telah dimasukkan komponen indeks tertentu dalam perhitungan pengupahan yang dikaitkan dengan kehidupan layak. Namun, MK menilai bahwa definisi tersebut perlu diperjelas lagi.

Fokus pada Penetapan Upah Minimum

Saat ini, fokus utama pemerintah adalah pada regulasi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang harus selesai dilakukan pada November 2024. Pemerintah akan segera mempelajari lebih detail amar putusan dan pertimbangan MK untuk melakukan revisi aturan lainnya yang terkait.

Memperkuat Peran Dewan Pengupahan Daerah

Salah satu poin penting dalam putusan MK adalah perlunya keterlibatan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan. Hal ini menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan pengupahan yang lebih komprehensif.

Memperjelas Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja

MK juga menyatakan bahwa mekanisme pemutusan hubungan kerja harus dilakukan melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak-hak pekerja/buruh.

Memperkuat Perlindungan Hak Pekerja/Buruh

Putusan MK lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan prioritas pembayaran hak-hak pekerja/buruh, struktur dan skala upah yang proporsional, serta pengaturan upah di atas upah minimum yang harus melibatkan serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja/buruh.
Membongkar Jaringan Perjudian Online yang Melibatkan Pejabat Pemerintah
2024-11-01
Dalam sebuah pengungkapan yang mengejutkan, polisi telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus perjudian online. Beberapa di antara mereka adalah staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kasus ini telah menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan pemerintah dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas para pejabat yang terlibat.

Mengungkap Jaringan Perjudian Online yang Melibatkan Pejabat Pemerintah

Penangkapan dan Penetapan Tersangka

Polisi Daerah Metro Jaya telah mengungkap sebuah jaringan perjudian online yang melibatkan 11 orang, termasuk beberapa staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, mengkonfirmasi bahwa semua 11 orang tersebut telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.Menurut Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, di antara 11 orang tersangka, ada beberapa yang berasal dari kalangan sipil, serta beberapa staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan perjudian online ini telah menembus hingga ke dalam struktur pemerintahan.

Implikasi Kasus Bagi Pemerintah

Pengungkapan kasus ini telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat. Keterlibatan pejabat pemerintah dalam aktivitas perjudian online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng citra dan kredibilitas pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dan dapat memperburuk situasi politik yang sudah memanas.Kasus ini juga mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa integritas para pejabat pemerintah tetap terjaga.

Upaya Pemberantasan Perjudian Online

Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi upaya pemberantasan perjudian online di Indonesia. Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memerangi praktik-praktik ilegal ini, termasuk dengan menindak tegas para pelaku, baik dari kalangan sipil maupun pejabat pemerintah.Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Pentingnya Integritas Pejabat Pemerintah

Kasus ini juga menyoroti pentingnya integritas para pejabat pemerintah. Mereka yang dipercaya untuk mengabdi dan melayani masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal seperti perjudian online tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencoreng citra pemerintah di mata publik.Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa para pejabat pemerintah memiliki integritas yang tinggi dan senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah.
See More
Telkom Memperkuat Komitmen Sosial Melalui Program Sukarelawan Ayo BerAKSI
2024-11-01
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) telah meluncurkan program sukarelawan Ayo BerAKSI, yang memberikan kesempatan bagi seluruh karyawannya untuk terlibat langsung dalam berbagai inisiatif sosial, lingkungan, pendidikan, dan pengembangan UMKM. Program ini telah mendapatkan antusiasme tinggi dari para peserta, dengan 127 proposal program yang diajukan.

Menjawab Tantangan Sosial dengan Semangat Kolaborasi

Menyalurkan Kepedulian Karyawan Melalui Aksi Nyata

Telkom membuka wadah kolaborasi bagi seluruh karyawan TelkomGroup melalui program Ayo BerAKSI. Program ini mendorong karyawan untuk mengasah kepekaan dan kepedulian mereka terhadap permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, diharapkan melalui program ini dapat menjadi wadah aktualisasi diri, di samping tugas dan kewajiban mereka sebagai karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat.

Empat Kategori Aksi untuk Menjawab Tantangan Sosial

Program Ayo BerAKSI terbagi ke dalam empat kategori, yaitu Aksi Warga (sosial), Aksi Bumi (lingkungan), Aksi Edukasi (pendidikan), dan Aksi UMKM (ekonomi). Melalui kategori-kategori ini, Telkom memberikan kesempatan bagi karyawan untuk terlibat dalam berbagai inisiatif yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap kategori memiliki fokus dan tantangan yang berbeda, sehingga karyawan dapat memilih area yang paling sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.

Dukungan Pendanaan untuk Mewujudkan Inisiatif Karyawan

Proposal yang berhasil lolos tahap evaluasi dan verifikasi akan memperoleh pendanaan sebesar Rp5.000.000 untuk diimplementasikan. Tahapan implementasi akan berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2024 – 30 November 2024. Dengan adanya dukungan pendanaan ini, Telkom berharap dapat memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan oleh inisiatif-inisiatif karyawan.

Antusiasme Karyawan Menjadi Kunci Keberhasilan Program

Senior General Manager Social Responsibility Telkom, Hery Susanto, menyatakan apresiasi atas antusiasme para karyawan pada program Ayo BerAKSI. Antusiasme ini menjadi kunci keberhasilan program, karena menunjukkan komitmen karyawan untuk terlibat langsung dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Telkom Berkomitmen Hadir untuk Masyarakat dan Lingkungan

Telkom berkomitmen hadir untuk masyarakat dan lingkungan melalui tiga fokus pencapaian, yaitu pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK. Melalui program sukarelawan Ayo BerAKSI, Telkom berupaya mendorong karyawan untuk terjun langsung dan memberi dampak positif di masyarakat. Dengan demikian, Telkom dapat mewujudkan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan sosial dan lingkungan di Indonesia.
See More