journalfront

Berita

Pemerintah Pertahankan Tarif Listrik Non-Subsidi Hingga Akhir Tahun Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Daya Saing Industri

2024-11-01

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk tidak menaikkan tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi PT PLN (Persero) pada Triwulan IV 2024. Kebijakan ini berlaku untuk periode Oktober, November, dan Desember 2024, meskipun parameter ekonomi makro mengindikasikan adanya kenaikan tarif listrik.

Menjaga Daya Beli Masyarakat dan Daya Saing Industri

Tarif Listrik Tetap Stabil Hingga Akhir Tahun

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menyampaikan bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi dilakukan setiap 3 bulan, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Namun, meskipun parameter ekonomi makro seperti kurs, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Batu Bara Acuan (HBA) mengalami perubahan yang seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian tarif listrik non subsidi selama Oktober-Desember 2024.Jisman menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini. "Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," ujarnya.

Tarif Listrik Bersubsidi Juga Tidak Berubah

Selain itu, Jisman juga menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Golongan pelanggan bersubsidi ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan industri di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih.

Optimalisasi Efisiensi dan Peningkatan Penjualan Listrik

Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat terjaga, sehingga tarif listrik dapat tetap stabil.Jisman menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tarif Listrik Non-Subsidi yang Berlaku per 1 November 2024

Meskipun tarif listrik non-subsidi tidak mengalami kenaikan, berikut adalah daftar tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi yang berlaku per 1 November 2024:1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat dan industri dapat terus menikmati tarif listrik yang terjangkau, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah meminta bantuan China untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Rusia dan Korea Utara (Korut) guna mencegah eskalasi lanjutan. Hal ini terjadi saat hubungan antara Washington dengan Moskow dan Pyongyang terus memanas pascaperang Ukraina dan ketegangan Semenanjung Korea.

Diplomasi AS-China Demi Stabilitas Kawasan

Pertemuan Tingkat Tinggi AS-China

Dalam pertemuan langka awal minggu ini, tiga diplomat tinggi AS bertemu dengan Duta Besar China untuk Washington untuk meminta Beijing membatasi kerja sama dengan Korut. Tujuannya adalah untuk menekan negara tertutup itu agar tidak melakukan tindakan yang dapat memicu eskalasi konflik di kawasan.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan bahwa kedua belah pihak telah melakukan percakapan yang kuat minggu ini. Ia menyebut China mengetahui harapan AS bahwa 'mereka akan menggunakan pengaruh yang mereka miliki untuk bekerja guna mengekang kegiatan ini'. Blinken juga menegaskan bahwa permintaan ini bukan hanya datang dari AS, tetapi juga dari negara-negara di seluruh dunia yang prihatin dengan situasi di Semenanjung Korea.

Sikap China Terhadap Konflik Ukraina dan Korea

Ketika ditanya tentang pertemuan antara diplomat AS dan China, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa ia tidak memiliki informasi untuk diberikan. Namun, Lin menegaskan bahwa sikap China terhadap Ukraina dan Semenanjung Korea telah konsisten. China telah menyerukan gencatan senjata dan mendesak perundingan damai untuk mengakhiri perang di Ukraina, serta telah lama menganjurkan Semenanjung Korea yang damai dan stabil.

Kompleksitas Hubungan Rusia-Korut

Laporan ini muncul saat hubungan militer antara Korut dan Rusia terus menguat. Pyongyang bahkan dilaporkan telah mengirim pasukan ke Ukraina untuk membantu Negeri Beruang Putih itu dalam perangnya dengan Kyiv. Di sisi lain, hubungan antara Korut dan Korsel masih terus memanas, dengan Pyongyang kembali melakukan uji rudal balistik yang ditanggapi Seoul sebagai sinyal ancaman peperangan.

Dilema China dalam Menjaga Keseimbangan

China sendiri telah menjalin kemitraan 'tanpa batas' dengan Moskow dan menjadi sekutu dekat Korut. Namun, para ahli mengatakan Beijing mungkin tidak menyetujui kemitraan militer yang lebih erat antara Rusia dan Korut karena menganggapnya sebagai hal yang tidak stabil di kawasan tersebut. Shi Yinhong, seorang pakar hubungan internasional di Universitas Renmin China, menyatakan bahwa "Kemitraan Rusia-Korut bertentangan dengan tujuan Beijing untuk Semenanjung Korea yang damai."Peneliti senior untuk Initiative for US-China Dialogue tentang isu-isu global di Universitas Georgetown, Dennis Wilder, menyebut Beijing harus menemukan keseimbangan antara mendukung Moskow dan tidak membuat marah Barat. "Xi Jinping (Presiden China) tidak dapat melihat Putin (Presiden Rusia) gagal. Pada saat yang sama, Xi tidak dapat membuat marah orang Eropa dan Amerika ketika ekonomi negaranya sedang berjuang," tuturnya.

Dalam sebuah pertemuan yang penuh makna, Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Calon Gubernur Jakarta Mochamad Ridwan Kamil, yang diusung oleh koalisi Indonesia Maju plus, bertemu di restoran Garuda Sabang, Jakarta Pusat. Pertemuan ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya peran kedua tokoh dalam panggung politik Indonesia.

Dua Pemimpin Bersatu Demi Kemajuan Ibu Kota

Menyatukan Visi untuk Jakarta yang Lebih Baik

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil merupakan sebuah langkah strategis dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memiliki peran penting dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan nasional, sementara Ridwan Kamil, sebagai calon Gubernur Jakarta, akan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan program-program pembangunan di ibu kota. Melalui pertemuan ini, kedua pemimpin dapat menyatukan visi dan misi untuk memajukan Jakarta, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.Dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil berdiskusi secara mendalam mengenai berbagai isu strategis yang dihadapi oleh Ibu Kota. Mulai dari masalah infrastruktur, transportasi, hingga isu-isu sosial ekonomi yang membutuhkan penanganan segera. Kedua pemimpin ini sepakat untuk menjalin kerja sama yang erat, sehingga dapat menghasilkan solusi-solusi inovatif dan komprehensif untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Memperkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai Presiden, Prabowo Subianto memiliki kewenangan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program pembangunan di Jakarta. Sementara itu, Ridwan Kamil, sebagai calon Gubernur, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di ibu kota.Melalui pertemuan ini, kedua pemimpin dapat saling berbagi informasi, mengkoordinasikan strategi, dan mengintegrasikan program-program pembangunan. Hal ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat Jakarta. Selain itu, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat.

Memperkuat Kepemimpinan dan Kolaborasi Politik

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil juga menjadi simbol dari kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi politik yang konstruktif. Sebagai dua tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, pertemuan ini menunjukkan bahwa mereka mampu melampaui perbedaan dan bersatu demi kepentingan masyarakat.Dalam era politik yang semakin polarisasi, pertemuan ini menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan pandangan dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat menghasilkan sinergi yang positif. Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya membutuhkan visi yang jelas, tetapi juga kemampuan untuk membangun kolaborasi dan konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan.Dengan demikian, pertemuan ini tidak hanya berdampak pada kemajuan Jakarta, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin lain di Indonesia untuk mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik sempit. Kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah, serta di antara para pemimpin politik, akan menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.