Berita
Jalan Tol Cibitung-Cilincing: Kurang Laku, Apa Hubungannya?
2024-12-06
Pada Jakarta, CNBC Indonesia, Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Purnoto mengungkapkan bahwa pengusaha logistik saat ini lebih memilih rute tol lain daripada Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC). Akibatnya, potensi JTCC untuk efisiensi dan kelancaran logistik menjadi berkurang. Tarif yang tinggi membuat pengusaha logistik memilih rute lain. Tarif tol Cibitung-Cilincing yang berlaku saat ini terlalu tinggi. Bahkan lebih mahal hingga 50% dibandingkan jalan tol eksisting seperti Japek (Jakarta Cikampek) atau jalan arteri. Hal ini membuat banyak pelaku logistik enggan menggunakan tol tersebut.

Penanganan Tarif Tol yang Tinggi

Pengusaha logistik mendesak pemerintah dan operator jalan tol mengevaluasi tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang dinilai terlalu mahal. Evaluasi ini perlu agar jalan tol yang terhubung dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku industri logistik dan meningkatkan efisiensi logistik nasional. Tarif yang kompetitif menjadi kunci utama dalam mendorong efisiensi logistik, yang juga merupakan salah satu fokus pemerintah. Jika tarif tol lebih kompetitif, efisiensi logistik bisa meningkat hingga 50%. Penurunan waktu tempuh, biaya operasional, hingga pengurangan risiko kecelakaan adalah manfaat nyata yang bisa dirasakan pelaku usaha.

Keberadaan JTCC dan Pelabuhan

Imbuh Sugi, keberadaan JTCC sebenarnya sangat penting karena menghubungkan daerah logistik dengan pelabuhan. Keberadaan tol ini juga sebenarnya telah lama dinanti oleh para pelaku logistik. Diperkirakan pelaku logistik akan berminat menggunakan JTCC jika tarifnya sama dengan tol JOR 2 atau turun sekitar 60% dari tarif JTCC sekarang. Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu mendukung kelancaran dan efisiensi logistik. SCI berharap diskusi bersama antara operator tol, pemerintah, dan pelaku logistik untuk mencari solusi terbaik terkait tarif JTCC tersebut. Penurunan tarif JTCC akan meningkatkan minat para pengguna sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan jalan tol itu. Kami siap berdialog dengan semua pihak untuk mencari solusi terbaik.
Viral Petugas Tol Palmerah Memeras Pemotor, Pelaku Ditangkap dengan Rp500 Ribu
2024-12-06
Di Jakarta, sebuah kejadian menarik perhatian. Seorang petugas Jasa Marga ditemukan melakukan tindak pemerasan terhadap pemotor di Jalan Tol Tomang. Hal ini kemudian diviralkan oleh korban melalui media sosial.

"Petugas Jasa Marga Terlibat dalam Tindak Pemerasan: Fakta dan Kesan"

Pengalaman Kejadian

Pada Selasa 3 Desember 2024, korban berkeinginan mengendarai sepeda motor. Namun, salah menganggap jalan yang dilalui adalah jalan biasa dan ternyata masuk tol. Ketika itu, korban dihentikan oleh sekuriti Jasa Marga. Namun, tidak diharapkan bahwa petugas tersebut kemudian melakukan tindak pemerasan dan meminta uang dari korban. Korban pun harus mengeluarkan uang sebesar Rp500 ribu ke rekening pelaku.

Hal ini menjadi masalah serius karena menunjukkan adanya ketidakadilan dan kejahatan di dalam organisasi Jasa Marga. Petugas yang seharusnya melindungi dan memastikan keselamatan orang harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Konsekuensi dan Implikasi

Kejadian ini memiliki konsekuensi yang signifikan. Tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga mempengaruhi reputasi Jasa Marga sebagai lembaga yang harus memberikan layanan yang baik dan aman. Jika hal-hal seperti ini terus terjadi, akan mengakibatkan kerusakan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Selain itu, tindak pemerasan oleh petugas juga harus dipertimbangkan dari segi hukum. Petugas harus dijamin memenuhi standar etik dan hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika ditemukan melanggar hukum, maka harus diadili sesuai dengan undang-undang.

Pengendalian dan Perbaikan

Untuk menghadapi masalah seperti ini, Jasa Marga harus melakukan pengendalian yang lebih ketat terhadap petugasnya. Melakukan seleksi yang lebih cermat saat memilih petugas, memberikan pelatihan yang baik, dan mengatur sistem pengawasan yang lebih baik.

Juga, organisasi harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Membuat komunikasi yang terbuka dengan masyarakat dan memberikan tanggapan yang cepat terhadap keluhan dan laporan.

See More
Luhut: e-Katalog 6.0 Baru Diluncurkan Prabowo di Januari 2025
2024-12-06
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa e-Katalog versi terbaru yaitu 6.0 akan segera diluncurkan pada bulan depan atau Januari 2025. E-katalog versi ke-6 ini akan segera diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Dan itu akan mencakup 95% dari belanja APBN. Kami berharap ini benar-benar dapat mengurangi inefisiensi di negeri kita," ujar Luhut di istana, seperti dikutip Jumat (6/12/2024).

Implikasi E-Katalog 6.0

Menurut Luhut, jika e-Katalog ini dapat diterapkan secara efektif, maka dia yakin pemerintah dapat menghemat kebocoran sebesar 35-40% atau lebih dari 40%. "Itu setara dengan US$ 70 miliar kira-kira," katanya. "Kalau kita bisa mengoptimalkan itu, mungkin setengah dari itu bisa disimpan. Presiden ingin kita dapat tumbuh 8% secara bertahap, dan kami berharap kita bisa mencapai tujuan ini dalam 5 tahun ke depan," tegas Luhut.

Penggunaan E-Katalog LKPP

E-katalog LKPP adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh LKPP. Aplikasi ini seperti ecommerce yang berisi berbagai macam produk yang diperlukan pemerintah. LKPP melaporkan bahwa jumlah transaksi dalam E-Katalog terus meningkat. Hingga triwulan III-2024, total transaksi dalam E-Katalog telah mencapai Rp 223,82 triliun. "Pasar transaksi dalam E-Katalog ini memiliki potensi untuk mengalahkan pasar swasta lainnya di Indonesia," kata Plh. Kepala LKPP Iwan Herniwan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (18/11/2024).

Perkembangan E-Katalog

Dalam waktu yang berjalan, e-Katalog terus berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah. Dengan adanya e-Katalog, proses belanja pemerintah menjadi lebih efisien dan transparan. Transaksi dapat dilakukan secara online, memudahkan pemerintah dalam mengurus belanja dan mengontrol keuangan. Selain itu, e-Katalog juga membantu mengurangi kebijakan yang tidak efisien dan menghemat biaya.

Perspektif Ekonomi

E-Katalog tidak hanya memiliki dampak pada proses belanja pemerintah, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi ekonomi nasional. Dengan menghemat kebocoran dan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengalokasikan dana lebih baik untuk program dan proyek yang lebih penting. Ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
See More