Fenomena "kumpul kebo" atau pasangan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah semakin marak di Indonesia, meskipun norma hukum dan agama tidak menyetujui praktik ini. Pergeseran pandangan di kalangan anak muda terkait relasi dan pernikahan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tren ini. Namun, "kumpul kebo" di Indonesia masih dianggap tabu dan tidak mendapat pengakuan legal, berbeda dengan beberapa negara Barat.

Menyorot Fenomena "Kumpul Kebo" di Indonesia

### Pergeseran Pandangan Anak MudaSaat ini, tidak sedikit anak muda yang memandang pernikahan sebagai hal normatif dengan aturan yang rumit. Sebagai gantinya, mereka memilih "kumpul kebo" sebagai bentuk hubungan yang lebih murni dan nyata dari cinta. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran nilai-nilai di kalangan generasi muda, yang lebih mementingkan kebebasan dan kemandirian dalam menjalani hubungan.### Perbedaan Budaya dan TradisiBerbeda dengan Eropa Barat dan Utara, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, di Asia yang menjunjung tinggi budaya, tradisi, serta agama, "kumpul kebo" tidak mendapatkan pengakuan legal. Di Indonesia, praktik ini hanya dianggap sebagai langkah awal menuju pernikahan dan tidak diterima secara luas.### Fenomena di Indonesia TimurStudi pada 2021 berjudul "The Untold Story of Cohabitation" mengungkapkan bahwa "kumpul kebo" lebih banyak terjadi di Indonesia bagian Timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan penerimaan sosial terhadap praktik ini di berbagai wilayah di Indonesia.### Alasan Pasangan Memilih "Kumpul Kebo"Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada tiga alasan mengapa pasangan di Manado memilih untuk "kumpul kebo" bersama pasangan, yaitu beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, dan penerimaan sosial.### Profil Pasangan "Kumpul Kebo"Berdasarkan data Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 0,6 persen penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi. Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9 persen di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3 persen berusia kurang dari 30 tahun, 83,7 persen berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6 persen tidak bekerja, dan 53,5 persen lainnya bekerja secara informal.### Dampak Negatif "Kumpul Kebo"Yulinda menyebut, pihak yang paling berdampak secara negatif akibat "kumpul kebo" adalah perempuan dan anak. Dalam konteks ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, seperti yang diatur dalam hukum terkait perceraian. Selain itu, "kumpul kebo" juga dapat menurunkan kepuasan hidup dan menimbulkan masalah kesehatan mental.Menurut data PK21, sebanyak 69,1 persen pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62 persen mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26 persen lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga cenderung mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, serta emosional.Fenomena "kumpul kebo" di Indonesia merupakan tantangan sosial dan hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Diperlukan upaya komprehensif untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam praktik ini.

Kartu Identitas Anak (KIA) telah menjadi alat penting bagi anak-anak di Indonesia untuk mengakses berbagai layanan publik. Meskipun telah dicanangkan sejak 2016, masih banyak anak di bawah usia 17 tahun yang belum memiliki KIA. Artikel ini akan mengupas tuntas tentang KIA, mulai dari tujuan, persyaratan, hingga cara pembuatannya, baik secara offline maupun online.

Kartu Identitas Anak: Memastikan Hak dan Perlindungan Anak Terpenuhi

Memahami Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap anak di Indonesia berusia di bawah 17 tahun. Tujuan utama dari KIA adalah untuk mengoptimalkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik bagi warga negara, khususnya anak-anak. Dengan KIA, anak-anak dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan, mulai dari kesehatan, perbankan, imigrasi, hingga transportasi.Terdapat dua jenis KIA, yaitu untuk anak usia di bawah 5 tahun dan anak usia di bawah 17 tahun. Perbedaan utamanya terletak pada keharusan menyertakan foto pada KIA untuk anak usia di atas 5 tahun. Masa berlaku KIA juga berbeda, dengan KIA untuk anak di bawah 5 tahun berlaku hingga usia 5 tahun, sedangkan KIA untuk anak di atas 5 tahun berlaku hingga usia 17 tahun kurang 1 hari.

Pentingnya Kepemilikan KIA bagi Anak-Anak

Kepemilikan KIA memberikan banyak manfaat bagi anak-anak. Selain sebagai bukti identitas diri, KIA juga dapat mencegah perdagangan anak dan memudahkan anak dalam mengakses berbagai layanan publik. Tanpa KIA, anak-anak dapat mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan, baik di bidang kesehatan, perbankan, imigrasi, maupun transportasi.Oleh karena itu, Pemerintah mewajibkan seluruh anak di Indonesia untuk memiliki KIA. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016. Dengan KIA, hak-hak anak dapat terlindungi dan terpenuhi, serta anak-anak dapat terlayani dengan baik oleh pemerintah.

Persyaratan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Proses pembuatan KIA memiliki persyaratan yang berbeda, tergantung pada usia anak. Untuk anak usia di bawah 5 tahun, persyaratan yang dibutuhkan adalah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua. Sedangkan untuk anak usia di atas 5 tahun hingga 17 tahun, selain dokumen tersebut, juga diperlukan pas foto anak ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.Bagi anak yang mengalami kondisi khusus, seperti KIA rusak, hilang, pindah datang, atau anak orang asing, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi. Misalnya, untuk KIA rusak, harus menyertakan KIA yang rusak, sedangkan untuk KIA hilang, harus menyertakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Cara Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pembuatan KIA dapat dilakukan secara offline maupun online. Untuk pembuatan offline, orang tua harus datang langsung ke kantor kelurahan sesuai domisili E-KTP. Proses pembuatannya meliputi pengisian formulir, penyerahan dokumen, verifikasi dan validasi petugas, registrasi data kependudukan anak, hingga penerimaan KIA.Sementara itu, untuk pembuatan KIA secara online, orang tua dapat memanfaatkan aplikasi ALPUKAT Betawi bagi warga DKI Jakarta. Proses pembuatannya meliputi pemilihan jenis layanan, pengajuan permohonan, unggah dokumen persyaratan, pemilihan tempat dan tanggal pengambilan, serta unduhan surat permohonan pencetakan KIA.Baik pembuatan offline maupun online, orang tua harus memastikan seluruh persyaratan terpenuhi agar proses pembuatan KIA berjalan lancar. Dengan KIA, anak-anak dapat terlindungi hak-haknya dan dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan publik di Indonesia.