journalfront

Pasar

18 Bank Perekonomian Rakyat di RI Terkena Cabutan Izin, Ada BUMD!

2024-12-15

Di Jakarta, CNBC Indonesia, peristiwa menarik terjadi. Sebanyak 18 bank perekonomian rakyat (BPR) telah mengalami pengambilan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum tahun 2024 berakhir. Ini melebihi rata-rata jumlah bank yang jatuh setiap tahun sesuai dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Salah satu BPR yang menarik perhatian adalah BPRS Kota Juang (Perseroda), yang berstatus BUMD dan terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda No.9, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Pada 13 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPRS Kota Juang Perseroda sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio kewajiban memenuhi modal minimum di bawah ketentuan (-184,74%).

Penjelasan Singkat

Menurut Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa, setiap tahun biasanya 6 hingga 7 BPR jatuh. Hal ini umumnya disebabkan oleh mismanagement oleh pemiliknya. Saat ini, LPS telah mendapat anggaran untuk menyelamatkan 12 BPR tahun ini, tetapi jumlah BPR yang jatuh sudah melebihi anggaran tersebut. Namun, Purbaya menyebut bahwa angka BPR yang jatuh tahun ini bisa lebih banyak tergantung pada keadaan dan adanya program konsolidasi BPR dari OJK.

“Di anggaran kita 5 lagi, kita dianggarkan kan 12 [BPR] karena dari tahun ke tahun biasanya 7-8 per tahun. Ini ada program semacam konsolidasi, jadi kita dapat angka dari OJK sekitar 12 waktu itu, ya. Tapi mungkin juga akan bergeser bisa lebih bisa kurang. Kita tunggu perkembangan yang ada,” ujar Purbaya setelah Rapat Kerja Komisi XI dengan Ketua DK LPS pada 26 Maret 2024.

Data Simpanan dan Klaim Nasabah

Sejak awal tahun hingga 31 Oktober 2024, LPS telah menggelontorkan Rp735,26 miliar untuk membayarkan klaim nasabah bank yang jatuh. Jumlah tersebut merupakan total simpanan dari 108.116 rekening dari 15 bank yang telah dicabut izin usahanya. Sedangkan sejak LPS beroperasi dari tahun 2005 sampai dengan 31 Oktober 2024, lembaga itu telah melakukan penanganan simpanan terhadap 137 bank yang dicabut izin usahanya. LPS pun telah membayarkan total simpanan sebanyak Rp2,82 triliun, dengan rincian simpanan di bank umum sebesar Rp202 miliar dan BPR/BPRS sebesar Rp2,62 triliun dari total rekening sebanyak 413.397 rekening.

Daftar BPR yang Jatuh

Berikut adalah daftar BPR yang jatuh sepanjang tahun 2024:

1. BPR Wijaya Kusuma

BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

BPR Usaha Madani Karya Mulia

BPR Pasar Bhakti Sidoarjo

BPR Purworejo

BPR EDC Cash

BPR Aceh Utara

BPR Sembilan Mutiara

BPR Bali Artha Anugrah

BPRS Saka Dana Mulia

BPR Dananta

BPR Bank Jepara Artha

BPR Lubuk Raya Mandiri

BPR Sumber Artha Waru Agung

BPR Nature Primadana Capital

BPRS Kota Juang (Perseroda)

PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan

BPR Pakan Rabaa

In konferensi pers di Palembang kemarin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar Reksowidjojo memberikan informasi tentang motivasi pelaku. Ibu Lady Aurellia, Sri Meilia, dengan tindakannya mengintimidasi dan meminta korban mengubah jadwal jaga. Mereka telah bekerja selama 20 tahun pada ibu teman korban, yaitu Lina Dedy. Anwar Reksowidjojo menyatakan bahwa pelaku secara spontan menganiaya korban. Hal ini menjadi perhatian utama dalam konferensi tersebut.

Mengintimidasi dan Mengubah Jadwal Jaga: Motivasi di Konferensi Pers

Pengertian Motivasi Pelaku

Dalam konteks ini, motivasi pelaku menjadi kunci dalam memahami tindakan Ibu Lady Aurellia dan Sri Meilia. Mereka merasa kesal karena melihat korban seperti tidak merespons ibu teman korban. Motivasi ini menjadi dasar dari tindakan mereka yang mengintimidasi dan meminta perubahan jadwal jaga.Para pelaku telah bekerja selama 20 tahun pada ibu teman korban, Lina Dedy. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara mereka cukup erat. Motivasi mereka mungkin berasal dari rasa kepekaan atau rasa tidak diakui. Mereka mungkin merasa tidak mendapatkan perhatian atau apresiasi yang mereka harapkan.

Implikasi dari Tindakan

Tindakan Ibu Lady Aurellia dan Sri Meilia memiliki implikasi yang signifikan. Mereka mengintimidasi korban dan meminta perubahan jadwal jaga, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan korban. Implikasi ini tidak hanya berhubungan dengan korban langsung, tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.Ini mengundang perhatian terhadap masalah keamanan dan interaksi sosial. Mengintimidasi dan meminta perubahan jadwal jaga dapat menjadi contoh dari perilaku yang tidak diinginkan dan perlu diatasi. Hal ini memerlukan perhatian dari pihak-pihak berwenang untuk mengelola dan menghadapi masalah tersebut.

Pengelolaan Masalah Keamanan

Dalam menghadapi masalah keamanan seperti ini, diperlukan langkah-langkah yang tepat. Pihak-pihak berwenang perlu mengambil tindakan untuk mengelola dan menghadapi situasi tersebut dengan bijak. Ini melibatkan pengawasan yang lebih ketat, komunikasi yang baik, dan penanganan yang adil.Meskipun motivasi pelaku dapat menjadi alasan, tetapi tindakan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlunya upaya untuk mengurangi tindakan seperti ini dan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan korban.

English